Teras Bandung - Berita Terikini

Pansus DPRD Kota Bandung Ungkap Harapan Besar Setelah Perda Trantibum Disahkan

Dadi Mulyanto — Fri, 03 Jul 2026 07:40:34 +0700

DPRD Kota Bandung Resmikan Perda Trantibum, Parkir Nakal hingga Kawasan Tanpa Rokok Jadi Sorotan TERASBANDUNG.COM - DPRD Kota Bandung resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kehadiran regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman, baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Ketua Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bandung, Maya Himawati, menilai aturan tersebut penting mengingat Bandung telah berkembang sebagai salah satu kota tujuan wisata yang selalu dipadati pengunjung, terutama pada akhir pekan. Menurutnya, Perda Trantibum disusun untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan wisatawan dari berbagai persoalan yang kerap muncul, mulai dari praktik tarif parkir yang tidak wajar hingga gangguan ketertiban lainnya yang dapat merusak citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata. "Dan paling enggak, kita jaga PAD kita. Kalau masyarakat pada datang, paling enggak kan PAD kita naik dong kalau mereka kuliner, jajan dan lainnya apa. Nah di situ, kita mencegah jika ada keluhan," kata Maya, Jumat (12/6/2026). Atur Ruang Publik, Dukung Seniman hingga Kawasan Tanpa Rokok Selain menjaga kenyamanan wisatawan, Maya menjelaskan bahwa regulasi tersebut juga hadir sebagai jawaban atas berbagai keluhan masyarakat mengenai pemanfaatan fasilitas publik yang belum sesuai dengan fungsinya. Ia menilai aktivitas para pelaku seni tetap harus mendapat ruang untuk berekspresi, namun pelaksanaannya perlu ditempatkan di lokasi yang tepat agar tidak mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, konsep seperti yang diterapkan di Yogyakarta dapat menjadi contoh karena mampu menghadirkan ruang kreatif yang sekaligus menjadi daya tarik wisata. "Kayak contohnya di Jogja, kan ada satu tempat tuh untuk mereka bisa berkreasi. Jadi, wisatawannya yang datang ke sana. Otomatis, PAD juga kan ikut naik tapi tidak mengganggu ketertiban," ucapnya. Perda tersebut juga mengakomodasi berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kualitas ruang publik, termasuk pengaturan kawasan tanpa rokok, larangan penjualan rokok di sekitar lingkungan sekolah, hingga penataan reklame agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Terus juga terkait kesehatan, bagaimana ruang publik di Bandung itu jadi kawasan tanpa rokok. Jangan ada yang jualan rokok di tempat sekolah. Reklame juga kita atur supaya sesuai kaidahnya, begitu lah," ujarnya. Di akhir keterangannya, Maya menegaskan bahwa Perda Trantibum tidak semata-mata dibuat sebagai instrumen penindakan terhadap pelanggaran. Lebih dari itu, regulasi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban demi terciptanya Kota Bandung yang nyaman bagi seluruh warga dan pengunjung. "Semuanya kembali kepada individu ya. Sebenarnya enggak usah ada peraturan kalau orang punya kesadaran, cuman kan sulit enggak setiap orang pemikirannya sama. Insyaallah peraturan ini ini bisa mengikat orang untuk lebih berhati-hati," pungkasnya.***

Dukung UKM Lokal Go Global dengan AI, Telkomsel Resmi Tuntaskan DCE Academy & Summit 2026

Sirojul Mutaqien — Thu, 02 Jul 2026 21:01:50 +0700

TERASBANDUNG.COM - Telkomsel melalui program Digital Creative Entrepreneurs (DCE) menyelenggarakan DCE Academy & Summit 2026 di Bandung, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendampingi pelaku UKM agar semakin siap bertumbuh di era digital dan kecerdasan artifisial (AI). Mengangkat tema “AI-Enabled SMEs Growth: How Locals Go Global”, rangkaian program ini menghadirkan pembelajaran, mentoring, live shopping, benchmarking, pitching, hingga sesi inspiratif bersama pelaku usaha dan ekosistem kreatif. Sebagai program CSR unggulan Telkomsel, DCE dirancang untuk memperkuat kapabilitas, kreativitas, dan daya saing UKM melalui pendekatan pertumbuhan berbasis AI, agar pelaku usaha dapat menjalankan transformasi digital secara lebih berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, DCE Academy membekali peserta dengan berbagai materi praktis, mulai dari tren pasar dan pengembangan produk, akses pendanaan, branding dan digital marketing, networking, leadership, hingga pemanfaatan kanal digital seperti live shopping. VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan melalui DCE Academy & Summit 2026, Telkomsel ingin memastikan teknologi, termasuk AI, dapat dipahami dan dimanfaatkan secara relevan oleh pelaku UKM. "Bagi kami, inovasi digital bukan hanyacake tentang teknologi yang semakin maju, tetapi tentang bagaimana teknologi tersebut membantu pelaku usaha mengambil keputusan lebih baik, menjangkau pelanggan lebih luas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Inilah bagian dari komitmen Telkomsel untuk terus melayani sepenuh hati dan membuka peluang pertumbuhan masa depan yang lebih inklusif,” paparnya. Tingginya antusiasme pelaku UKM terlihat dari lebih dari 2.900 pendaftar program DCE dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Telkomsel menyeleksi 500 UKM terbaik untuk mengikuti sesi onboarding, sebelum kemudian memilih 12 UKM terbaik yang lanjut ke DCE Academy & Summit 2026. Alur kurasi bertahap ini memastikan peserta yang terpilih memiliki produk yang kompetitif dan sepenuhnya siap memperkuat model bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan. Rangkaian DCE 2026 mempertemukan 12 UKM terbaik dari empat kategori, yaitu Fashion, Food & Beverages, Craft, dan Personal Care. Para finalis berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Papua, DKI Jakarta, dan wilayah lainnya, dengan produk yang mengangkat kekuatan lokal, keberlanjutan, pemberdayaan komunitas, serta inovasi digital. Penilaian finalis mencakup lima aspek utama: keunggulan produk, model bisnis, strategi pemasaran, digitalisasi, serta dampak sosial dan lingkungan. Pada puncak acara DCE Summit 2026, para finalis mengikuti sesi pitching, inspiring talks, bazaar UKM, networking, serta awarding untuk kategori Best Fashion Track, Best F&B Track, Best Craft Track, Best Personal Care Track, dan Best of the Best. Melalui proses ini, Telkomsel ingin menunjukkan bahwa aksi CSR dan keberlanjutan dapat hadir secara konkret: bukan hanya melalui bantuan, tetapi melalui pendampingan yang memperkuat kapasitas usaha, membuka akses pasar, dan memperbesar peluang UKM lokal untuk naik kelas. Dian Lestari, Founder RUMA Papua dan peraih Best of the Best DCE 2026, mengatakan sejak hari pertama mengikuti DCE, kami mendapatkan pendampingan yang sangat membantu untuk melihat bisnis dengan lebih strategis. "Melalui rangkaian program ini, kami belajar bagaimana memperkuat produk, membangun cerita brand, sampai memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pelanggan lebih luas. DCE memberi kami ruang untuk bertumbuh lebih percaya diri," katanya. Hingga 2026, DCE secara kumulatif telah menarik minat lebih dari 12.800 pendaftar UKM, mendampingi lebih dari 1.180 alumni dan mencetak 22 alumni terbaik, menghadirkan ratusan sesi webinar dan mentoring bersama ratusan pakar dan mentor, serta menyalurkan dukungan dana hibah miliaran Rupiah. Dampak pendampingan DCE juga tercermin dari capaian sejumlah alumni yang mampu memperluas pasar, meningkatkan omzet dan kapasitas produksi, sekaligus memperkuat model bisnis berbasis dampak sosial dan lingkungan. Ke depan, Telkomsel akan terus memperkuat DCE sebagai wadah kolaborasi bagi UKM, mentor, pelaku industri, dan ekosistem digital agar semakin banyak UKM lokal dapat naik kelas, berdaya saing, dan tumbuh berkelanjutan dengan dukungan pemanfaatan teknologi digital terkini.

Demi Keselamatan Perjalanan, KAI Daop 2 Bandung Perbaiki Geometri Perlintasan Sebidang di 47 Titik

Sirojul Mutaqien — Thu, 02 Jul 2026 18:08:00 +0700

TERASBANDUNG.COM - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 2 Bandung terus melaksanakan program rutin peningkatan keselamatan perjalanan kereta api melalui perbaikan geometri di sejumlah perlintasan sebidang. Sepanjang Tahun 2026, KAI Daop 2 Bandung menargetkan penyelesaian perbaikan pada 47 titik geometri perlintasan, dengan 27 titik di antaranya telah selesai dikerjakan hingga awal Juli 2026. Salah satu pekerjaan yang saat ini tengah berlangsung berada di petak jalan antara Stasiun Bandung - Kiaracondong, tepatnya di Perlintasan Sebidang JPL Nomor 163B Jalan Sumatera, Kota Bandung. Pekerjaan dimulai sejak malam hari pada 1 Juli 2026 (kemarin) dan ditargetkan selesai pada 7 Juli 2026, dengan tetap menyesuaikan kondisi cuaca dan situasi di lapangan. Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menjelaskan bahwa perbaikan geometri merupakan pekerjaan teknis yang bertujuan menjaga kondisi jalur rel dan perlintasan agar tetap memenuhi standar keselamatan operasional. "Perbaikan geometri merupakan bagian dari program rutin KAI untuk menjaga keandalan prasarana perkeretaapian. Pada pekerjaan di Jalan Sumatera, proses diawali dengan pembongkaran jalur dan lapisan aspal, dilanjutkan pemadatan konstruksi yang membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga hari sebelum dilakukan pengaspalan kembali. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan tidak terkendala cuaca, pekerjaan di lokasi tersebut ditargetkan selesai pada 7 Juli 2026," jelas Kuswardojo. Kuswardojo menambahkan, selama bulan Juli ini, Jalan Sumatera menjadi salah satu fokus pekerjaan di wilayah Kota Bandung setelah sebelumnya KAI menyelesaikan perbaikan geometri di sejumlah lokasi seperti di Jalan Laswi, Jalan Sunda, dan Jalan di Cikudapateuh. Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di wilayah lainnya, di antaranya dua titik di Purwakarta serta tiga titik pada lintas Ciamis hingga Banjar. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan secara simultan agar target penyelesaian 47 titik hingga akhir tahun dapat tercapai. Menurut Kuswardojo, perbaikan geometri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan saat melintasi perlintasan sebidang. "Geometri perlintasan harus selalu dijaga dalam kondisi baik. Apabila tidak dilakukan perbaikan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keselamatan perjalanan kereta api. Karena itu, program ini menjadi salah satu prioritas dalam pemeliharaan prasarana yang kami lakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Daop 2 Bandung," jelasnya. Selama proses pekerjaan berlangsung, akan ada penerapan pengaturan lalu lintas bersama instansi terkait guna meminimalkan dampak terhadap pengguna jalan. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. "Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pekerjaan berlangsung. Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa pekerjaan ini dilakukan semata-mata untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang. Dukungan dan pengertian masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan transportasi kereta api yang semakin aman, andal, dan selamat," tutup Kuswardojo. KAI Daop 2 Bandung berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan prasarana secara berkala sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, keamanan, dan keandalan operasional perjalanan kereta api, sehingga layanan kepada pelanggan dapat terus berjalan dengan optimal.

Indibiz Jabar Dukung Daya Saing UMKM lewat Edukasi Bisnis Bersama Owner Rochi Bandung

Sirojul Mutaqien — Thu, 02 Jul 2026 14:56:11 +0700

TERASBANDUNG.COM - Dalam upaya mendorong daya saing UMKM melalui edukasi bisnis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Indibiz menggelar kegiatan Taste of Bandung: Rahasia Rochi Bandung Jadi Magnet Wisatawan. Kegiatan ini menghadirkan Dara Illahiya, Owner Rochi Bandung sekaligus peserta MasterChef Indonesia Season 9, di Ruang Metanesia, Gedung Graha Merah Putih, Bandung, Senin 29 Juni 2026. Khoirina Fajar, Manager SME Service Telkom Regional 2 Jabotabek Jabar, mengatakan bahwa Telkom Indonesia melalui Indibiz secara konsisten menghadirkan kegiatan edukasi bisnis sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital UMKM. Melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha diharapkan memperoleh wawasan dan inspirasi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya. "Strategi pemasaran yang relevan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Melalui kegiatan ini, Telkom berharap dapat menghadirkan wadah pembelajaran yang inspiratif sekaligus membekali UMKM agar semakin siap meningkatkan daya saing di era digital," ujarnya. Pada kegiatan yang dihadiri oleh 40 pelaku usaha ini, Dara Illahiya membagikan perjalanannya membangun Rochi Bandung hingga menjadi salah satu destinasi kuliner yang diminati wisatawan. Ia mengajak peserta memahami pentingnya membangun identitas bisnis melalui konsep yang matang, mulai dari pengembangan produk, segmentasi pasar, hingga pengalaman yang dirasakan pelanggan. Menurut Dara, identitas Rochi dibangun melalui perpaduan tradisi matcha Jepang, mochi yang telah menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia, serta penggunaan kemasan anyaman bambu karya pengrajin Tasikmalaya yang tidak hanya memperkuat karakter produk, tetapi juga mendukung pemberdayaan pengrajin lokal. Selain itu, ia menekankan bahwa kualitas produk harus menjadi prioritas utama dalam menjaga kepercayaan pelanggan. "Tim Rochi menjaga kualitas, menjaga bahan baku. Kalau ada produk yang gagal atau bahan bakunya kurang bagus, kami memilih untuk tidak menjualnya” jelas Dara. Dara juga membagikan strategi pemasaran yang menurutnya sangat efektif hingga saat ini, yaitu membangun relasi, memanfaatkan media sosial, menggandeng micro influencer, serta memperkuat promosi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang dinilai lebih natural dan mampu membangun kepercayaan pelanggan. “Strategi komunikasi yang kami bangun sejak awal lebih mengedepankan pendekatan soft selling, sehingga konten yang disampaikan terasa lebih autentik dan tidak terkesan memaksa untuk berjualan. Menariknya, eksposur yang kami dapatkan juga sebagian besar berasal dari promosi organik. Banyak pelanggan yang secara sukarela membagikan pengalaman mereka menikmati Rochi di media sosial tanpa adanya kerja sama berbayar. Untuk kolaborasi dengan kreator, kami juga lebih banyak menggandeng nano dan micro influencer karena mereka memiliki kedekatan yang kuat dengan audiens serta mampu membangun kepercayaan secara lebih personal” papar Dara. Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan tingginya antusiasme peserta yang aktif berdiskusi mengenai strategi branding, pengembangan usaha, hingga pengalaman membangun bisnis kuliner. Indibiz tidak hanya menghadirkan ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi para UMKM, tetapi memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha dengan menghadirkan ekosistem digitalisasi melalui konektivitas High Speed Internet dan Wifi Managed Service, layanan CRM (Customer Relationship Management), kasir digital dan lainnya. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan baru mengenai pentingnya membangun identitas bisnis yang kuat, menjaga kualitas produk secara konsisten, serta memanfaatkan strategi pemasaran yang relevan agar mampu bersaing di tengah perkembangan industri kuliner yang semakin dinamis.

Layanan Psikolog di 12 Puskesmas Kota Bandung Tanpa Rujukan, Konsultasi Mulai Rp15 Ribu

Dadi Mulyanto — Thu, 02 Jul 2026 14:21:51 +0700

TERASBANDUNG.COM - Akses layanan kesehatan mental di Kota Bandung kini semakin mudah. Masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa surat rujukan untuk berkonsultasi dengan psikolog klinis di puskesmas yang telah menyediakan layanan tersebut. Warga cukup datang langsung ke puskesmas penyelenggara atau memanfaatkan layanan hotline yang tersedia di beberapa lokasi. Informasi tersebut disampaikan Psikolog Klinis PKM Kota Bandung, Adelia Octavia Siswoyo, S.Psi., M.Psi., dalam Talkshow Sonata bertajuk Tak Hanya Sehat Fisik: Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Bersama Psikolog Klinis di Puskesmas, Rabu (1/7/2026). Saat ini, layanan psikolog klinis telah tersedia di 12 puskesmas, yaitu Puskesmas Salam, Puter, Ibrahim Adjie, Garuda, Kopo, Pasirkaliki, Babakan Sari, Cipamokolan, Sukarasa, Cibuntu, Padasuka, dan Cipadung. Baca Juga : Camping Makin Digandrungi Semua Usia! Ini 7 Tempat Terbaik di Bandung Raya yang Wajib Dicoba “Semuanya bisa mendaftar langsung datang ke puskesmas. Memang ada beberapa puskesmas yang menyediakan hotline online karena jumlah pasiennya cukup banyak, tetapi pada dasarnya masyarakat bisa langsung datang untuk mendapatkan layanan,” ujarnya. Adelia menjelaskan, peserta BPJS Kesehatan tetap dapat memanfaatkan layanan tersebut meski tidak terdaftar di puskesmas yang sama. Sementara bagi masyarakat umum, konsultasi cukup dikenakan retribusi sebesar Rp15.000. “Kalau umum hanya membayar retribusi Rp15 ribu saja. Dengan itu masyarakat bisa mendapatkan konsultasi sekitar 30 sampai 40 menit bersama psikolog,” kata Adelia. Durasi layanan tersebut dinilai lebih panjang dibandingkan konsultasi medis umum. Jika selama pemeriksaan ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lanjutan, psikolog di puskesmas juga akan membantu proses rujukan ke rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa maupun psikiater. Menurut Adelia, kemudahan akses ini diharapkan mendorong masyarakat untuk memeriksakan kondisi psikologis sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Baca Juga : OJK Jawa Barat Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas Layanan psikolog di puskesmas tersedia setiap Senin hingga Sabtu. Pada Senin sampai Kamis pelayanan berlangsung pukul 07.30–12.30 WIB, sedangkan Jumat dan Sabtu pukul 07.30–11.00 WIB. Stres Bisa Memicu Berbagai Penyakit, Jangan Abaikan Kesehatan Mental Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung yang juga dokter spesialis penyakit dalam, Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp. PD., KHOM., MMRS., FINASIM., mengingatkan bahwa gangguan kesehatan mental sering kali muncul dalam bentuk keluhan fisik atau psikosomatis. Ia mencontohkan pasien yang berulang kali mengalami nyeri lambung hingga menjalani pemeriksaan endoskopi, namun hasilnya tidak menunjukkan adanya gangguan pada organ pencernaan. “Ternyata keluhannya lebih mengarah ke psikosomatis. Banyak kasus dispepsia atau gangguan lambung yang penyebabnya bukan kelainan organ, tetapi dipicu faktor psikis,” jelasnya. Baca Juga : Resmi! WhatsApp Tidak Butuh Nomor HP Lagi, Ini yang Harus Kamu Tahu Menurut Agung, sekitar 60 persen kasus dispepsia termasuk kategori dispepsia fungsional, yakni gangguan yang dipengaruhi kondisi psikologis, bukan kerusakan pada lambung. Ia juga menambahkan bahwa stres dapat memicu kambuhnya berbagai penyakit lain, seperti GERD, sakit kepala (cefalgia), rinitis, hingga gangguan kulit karena menurunkan sistem kekebalan tubuh. “Saat seseorang mengalami stres, sistem imun ikut menurun. Akibatnya penyakit-penyakit yang memang memiliki kecenderungan kambuh bisa muncul kembali,” ujarnya. Sementara itu, Adelia mengungkapkan bahwa persoalan relasi menjadi penyebab yang paling sering ditemui dalam layanan konsultasi psikolog di puskesmas. Konflik dengan keluarga, pasangan, teman, maupun lingkungan kerja kerap memicu kecemasan, gangguan tidur, perubahan pola makan, hingga munculnya keluhan fisik. “Kalau ditanya yang paling umum, kebanyakan berkaitan dengan relasi. Konflik dengan keluarga, pasangan, teman, atau lingkungan kerja sangat sering menjadi pemicu gangguan psikologis,” ungkapnya. Baca Juga : DPRD Dukung 220 Titik Pengelolaan Sampah di Bandung, Ajak Warga Ambil Peran Ia menegaskan bahwa rasa cemas merupakan respons yang normal. Namun apabila kondisi tersebut mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, masyarakat sebaiknya segera mencari bantuan profesional. Melalui layanan psikolog yang kini semakin mudah dijangkau di puskesmas, warga diharapkan tidak ragu untuk memeriksakan kesehatan mental sebagai bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh.***

Camping Makin Digandrungi Semua Usia! Ini 7 Tempat Terbaik di Bandung Raya yang Wajib Dicoba

Ginevara — Thu, 02 Jul 2026 11:56:32 +0700

TERASBANDUNG.COM - Dari anak-anak sekolah hingga orang dewasa pekerja kantoran, campng kini menjadi tren healing favorit yang terus tumbuh. Bandung Raya hadir sebagai surga para camper dengan pilihan spot yang beragam dan harga yang bersahabat. Mengapa Camping Makin Digandrungi? Di tengah kesibukan kota dan tekanan rutinitas sehari-hari, camping menawarkan sesuatu yang makin langka yaitu ketenangan. Tidak heran jika tren berkemah di Indonesia terus meningkat, tidak hanya di kalangan pecinta alam, tetapi juga keluarga muda, anak-anak sekolah, komunitas remaja, hingga para profesional yang butuh jeda dari layar laptop. Wisatawan pun mulai memadati berbagai destinasi berkemah di kawasan Bandung Raya, terutama menjelang akhir pekan dan libur panjang. Pilihan destinasi loka ini dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibanding harus pergi jauh ke luar kota. #bandung Raya, mulai dari kawasan Lembang di utara, Ciwidey di selatan, hingga Pangalengan di tenggara, menyimpan deretan spot berkemah yang memanjakan mata sekaligus ramah di kantong. 7 Tempat Camping Terbaik di Bandung Raya 1. Grafika Cikole, Lembang Salah satu nama paling legendaris di dunia camping Bandung. Berlokasi di kaki Gunung Tangkuban Parahu, Grafika Cikole menawarkan area berkemah seluas 9 hektar yang dikelilingi hutan pinus rindang. Fasilitasnya sangat lengkap, dari toilet bersih, warung makan, wahana flying fox, zip coaster, paintball, archery, hingga rumah pohon dan wahana petik strawberry. Cocok untuk keluarga, komunitas, maupun rombongan sekolah. 2.Ranca Upas, Ciwidey Mau camping sambil lihat rusa langsung? Ranca Upas jawabannya. Berlokasi di kawasan Ciwidey sekitar 50 km dari pusat kota, tempat ini punya bumi perkemahan yang luas dan asri dengan daya tarik utama berupa pengkaran rusa yang biasa dikunjungi pengunjung secara langsung. Tersedia juga kolam air panas , ATV, flying fox, panahan, dan paintball, menjadikan salah satu camping ground paling lengkap di Jawa Barat. 3. Bukit Moko, Cimenyan Buat yang ingin menikmati pemandangan city light Bandung dari atas bukit sambil berkemah, Bukit Moko adalah pilihan yang tepat. Berlokasi di Cimenyan pada ketinggian 1.500 mdpl, spot ini menyuguhkan panorama sunrise, sunset, dan hamparan bintang di malam hari yang memukau. Fasilitas sederhana namun memadai, cocok untuk camper yang suka suasana tenang dan fotogenik. 4. Snow Princess Mountain Glamping Resort, Lembang Buat kamu yang ingin merasakan nuansa camping tanpa ribet bawa perlengkapan, Snow Princess hadir dengan konsep glamping yang nyaman. Tersedia tifa tipe tenda, Superior, Luxury, hingga Family Tent, yang sudah dilengkapi tempat tidur, selimut, meja, kursi, dan WiFi. Lokasinya tidak jauh dari Monumen Gunung Putri sehingga cocok untuk treking ringan setelah check-in. 5. Luxcamp Riverside, Pangalengan Camping dengan suara gemercik sungai sebagai latar belakang? Luxcamp Riverside menawarkan pengalaman itu. Lokasinya berada di Desa Pulosari, Pangalengan, dengan area tenda yang tertata rapi menghadap sungai jernih. Tersedia pilihan Snail Tent dengan fasilitas menyerupai kamar hotel di alam terbuka. Sangat cocok untung healing dan stsaycation keluarga. 6. Taman Langit, Pangalengan Berada di ketinggian 1.670 mdpl, Taman Langit menawarkan pemandangan hamparan kebun teh yang luas dengan udara super sejuk. Tersedia pilihan tenda dome hingga rumah panggung. Fasilitas meliputi sarapan pagi, area api unggun, dan restoran dengan menu khas liwetan, pilihan sempurna untuk rombongan keluarga atau komunitas yang ingin momen kebersamaan di alam terbuka. 7. Sunrise Point Cukul, Pangalengan Spot camping yang terkenal dengan pemandangan matahari terbit paling dramatis di Bandung Raya. Berlokasi di Sukaluyu, Kabupateng Bandung, langit malamnya pun luar biasa, taburan bintang yang jarang bisa dilihat dari kota. Kamu bisa membawa tenda sendiri atau menyewa dari pengelola. Cocok untuk camper yang ingin pengalaman di alam terbuka. Tips Sebelum Camping di Bandung Raya - Cek cuaca sebelum berangkat, kawasan pegunungan Bandung rentan kabut tebal dan hujan tiba-tiba - Bawa jaket tebal karena suhu malam bisa turun drastis hingga di bawah 15°C - Pesan tempat lebih awal, terutama untuk akhir pekan dan musim liburan - Siapkan perlengkapan dasar: tenda, sleeping bag, matras, kompor, senter, dan obat pribadi - Jaga kebersihan dan tidak meninggalkan sampa di area alam

OJK Jawa Barat Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas

Sirojul Mutaqien — Thu, 02 Jul 2026 10:55:30 +0700

TERASBANDUNG.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas melalui Program DIA KITA (Disabilitas Berdaya, Keuangan Inklusif Tercipta). Sebagai bagian dari rangkaian program tersebut, OJK Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Edukasi Keuangan bagi anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Bandung di SLB Negeri A Bandung, Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan diselenggarakan bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb), PERTUNI Kota Bandung, serta Duta Literasi Keuangan OJK Provinsi Jawa Barat sekaligus Certified Financial Planner, Farizy Yunaz. Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman dalam sambutannya menyampaikan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan hak seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan tersedianya layanan keuangan yang inklusif, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. "Literasi dan akses keuangan merupakan kebutuhan dan hak dasar bagi setiap orang. Melalui edukasi yang tepat, penyandang disabilitas diharapkan mampu mengelola keuangan secara lebih baik, meningkatkan kemandirian finansial, serta terhindar dari berbagai risiko aktivitas keuangan ilegal," ujar Darwisman. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kepemilikan rekening pada penyandang disabilitas masih lebih rendah dibandingkan kelompok nondisabilitas. Selain itu, akses terhadap kredit dan pembiayaan formal juga belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang lebih masif, inklusif, serta berkelanjutan bagi segmen disabilitas. Tidak hanya edukasi seputar perencanaan dan pengelolaan keuangan yang dibawakan oleh duta literasi keuangan, turut disampaikan pula materi pengenalan produk perbankan bank bjb melalui program PESAT (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu). Berfokus pada peningkatan kapasitas berbasis komunitas, bank bjb berkomitmen memberikan layanan keuangan inklusif untuk mencapai kesetaraan pada seluruh kalangan masyarakat. Melalui kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, pemerintah daerah, komunitas disabilitas, dan masyarakat, OJK berharap semakin banyak penyandang disabilitas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap produk serta layanan keuangan yang aman, legal, dan sesuai kebutuhan sehingga dapat mewujudkan kemandirian finansial dan meningkatkan kesejahteraan.

Resmi! WhatsApp Tidak Butuh Nomor HP Lagi, Ini yang Harus Kamu Tahu

Ginevara — Thu, 02 Jul 2026 10:09:29 +0700

TERASBANDUNG.COM - WhatsApp resmi mengumumkan fitur baru berupa username atau nama pengguna yang memungkinkan pengguna terhubung dengan orang lain tanpa harus membagikan nomor telepon. Fitur ini menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah WhatsApp sejak pertama kali diluncurkan pada 2009. Dengan hadirnya fitur username WhatsApp, pengguna nantinya cukup membagikan nama pengguna untuk menerima pesan dari orang baru, mirip seperti sistem yang sudah lama digunakan di Instagram, Telegram, Signal, Discord, hingga X (Twitter).

WhatsApp Username Bisa Diklaim Mulai Sekarang

Meta, perusahaan induk WhatsApp, mengonfirmasi bahwa pengguna sudah dapat memesan atau mengklaim username mulai 29 Juni 2026. Meski demikian, fitur tersebut baru akan diaktifkan secara bertahap dan ditargetkan tersedia secara luas pada akhir 2026. Langkah ini memberi kesempatan bagi pengguna untuk mengamankan nama pengguna yang diinginkan sebelum fitur resmi diluncurkan secara global.

Fungsi Username WhatsApp

Selama lebih dari satu dekade, nomor telepon menjadi identitas utama pengguna WhatsApp. Sistem tersebut memudahkan sinkronisasi kontak dari buku telepon ponsel.

Namun, WhatsApp menilai banyak pengguna yang ingin tetap menjaga privasi saat berinteraksi dengan orang baru, seperti teman sekolah, rekan bisnis, tetangga, atau kenalan dari sebuah acara.

Melalui fitur username, pengguna tidak lagi harus membagikan nomor telepon untuk memulai percakapan. "Kadang Anda hanya ingin mengobrol tanpa harus menyerahkan nomor telepon," tulis WhatsApp dalam blog resminya.

WhatsApp Fokus pada Privasi Pengguna

Berbeda dengan platform media sosial lainnya, WhatsApp menegaskan bahwa fitur username dirancang dengan pendekatan yang mengutamakan privasi.

WhatsApp tidak akan menyediakan direktori publik yang memungkinkan pengguna mencari daftar username. Selain itu, tidak akan ada rekomendasi akun atau saran username berdasarkan minat maupun kontak bersama.

Seseorang harus mengetahui username yang tepat untuk dapat menghubungi pengguna lain untuk pertama kalinya.

Menurut Vice President of Product WhatsApp, Alice Newton-Rex, fitur tersebut memang dirancang sebagai bagian dari sistem perlindungan privasi pengguna. Setelah fitur aktif, pengguna yang menerima pesan dari orang baru tidak akan otomatis memperlihatkan nomor telepon mereka.

WhatsApp Hadirkan Fitur Username Key

Selain username, WhatsApp juga memperkenalkan fitur tambahan bernama Username Key atau kunci username.

Fitur opsional ini memungkinkan pengguna menambahkan lapisan keamanan ekstra. Orang lain tidak hanya harus mengetahui username, tetapi juga kunci khusus yang dibuat pemilik akun sebelum dapat mengirim pesan. Fitur tersebut ditujukan bagi pengguna yang menginginkan tingkat privasi lebih tinggi atau ingin membatasi siapa saja yang dapat menghubungi mereka.

Cara Membuat Username WhatsApp

Bagi pengguna yang ingin mengamankan username lebih awal, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

Perbarui aplikasi WhatsApp ke versi terbaru di Android atau iPhone.
Buka menu Settings (Pengaturan).
Pilih Account (Akun).
Klik menu Username.
Buat username baru atau gunakan nama yang sudah digunakan di Instagram maupun Facebook jika tersedia.
Simpan dan selesaikan proses pendaftaran.

Aturan Username WhatsApp

WhatsApp menetapkan sejumlah aturan dalam penggunaan username, di antaranya:

Terdiri dari 3 hingga 35 karakter.
Harus unik dan tidak boleh digunakan pengguna lain di seluruh dunia.
Username tokoh publik, selebriti, organisasi, dan lembaga pemerintah akan mendapatkan perlindungan khusus untuk mencegah penyamaran.

Kapan Fitur Username WhatsApp Diluncurkan?

Hingga saat ini WhatsApp belum mengumumkan tanggal pasti peluncuran global fitur username. Namun perusahaan memastikan proses peluncuran akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang.

Target WhatsApp adalah menghadirkan fitur username secara luas kepada lebih dari 3 miliar pengguna di lebih dari 180 negara pada akhir tahun 2026. Dengan hadirnya fitur ini, WhatsApp diperkirakan akan semakin fokus pada perlindungan privasi pengguna sekaligus memberikan cara baru untuk berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi.

DPRD Dukung 220 Titik Pengelolaan Sampah di Bandung, Ajak Warga Ambil Peran

Dadi Mulyanto — Thu, 02 Jul 2026 07:11:05 +0700

TERASBANDUNG.COM - DPRD Kota Bandung mulai mempercepat pembahasan revisi regulasi pengelolaan sampah dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) 16. Langkah tersebut dilakukan menyusul pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap I. Raperda tersebut merupakan satu dari tiga regulasi yang diusulkan Pemerintah Kota Bandung kepada DPRD. Selain revisi perda pengelolaan sampah, pemerintah juga mengajukan Raperda mengenai pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah melalui skema penganggaran tahun jamak (multiyears), serta Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung. Usulan ketiga raperda tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada 17 Juni 2026. Pembentukan Pansus 16 menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum pengelolaan sampah agar mampu menjawab tantangan perkotaan yang semakin kompleks. Revisi regulasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. DPRD Dukung Penguatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Sejalan dengan pembahasan revisi perda tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, S.Pd., mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan 220 titik pengelolaan sampah dengan target mengurangi timbulan sampah hingga 125 ton setiap hari. Pernyataan itu disampaikan Nunung saat menjadi narasumber dalam siaran langsung Radio Sonata dan PRFM bersama Kepala Seksi Pengurangan Sampah sekaligus Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Syahriani, S.T., Selasa, 30 Juni 2026. Menurut Nunung, pembangunan berbagai fasilitas pengelolaan sampah harus diiringi perubahan perilaku masyarakat agar upaya pengurangan sampah dapat berjalan optimal. "Upaya Pemerintah Kota Bandung menambah titik pengelolaan sampah merupakan langkah strategis yang patut didukung. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas yang tersedia, melainkan juga oleh kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah secara mandiri," ujarnya. Ia menilai sistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan perlu terus diperkuat melalui optimalisasi berbagai fasilitas, mulai dari Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), rumah maggot, bank sampah, hingga penerapan teknologi pengolahan sampah lainnya agar ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir semakin berkurang. Kolaborasi Seluruh Elemen Dinilai Jadi Penentu Keberhasilan Selain memperkuat sarana dan regulasi, Nunung menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah juga ditentukan oleh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pemerintah, aparat kewilayahan, komunitas lingkungan, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga warga harus bergerak bersama membangun budaya memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. "Pengelolaan sampah bukan hanya urusan pemerintah. Ini adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat ikut berpartisipasi, maka target pengurangan sampah akan lebih mudah tercapai dan lingkungan Kota Bandung akan menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman," tuturnya. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program di lapangan agar seluruh titik pengelolaan sampah dapat beroperasi secara maksimal, didukung sumber daya manusia yang memadai serta pendampingan teknis yang berkesinambungan. Sebagai bagian dari fungsi legislasi, Komisi III DPRD Kota Bandung akan terus mengawal proses penganggaran sekaligus pengawasan agar seluruh program pengelolaan sampah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. "DPRD Kota Bandung berkomitmen mendukung berbagai kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga Kota Bandung mampu mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan," ujarnya. Melalui pembentukan Pansus 16 dan pembahasan revisi Perda Pengelolaan Sampah, DPRD bersama Pemerintah Kota Bandung berharap tercipta regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan sekaligus mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Bandung.***

bank bjb Dukung Percepatan Program Rumah Layak Huni Melalui BSPS 2026

Sirojul Mutaqien — Wed, 01 Jul 2026 16:32:28 +0700

TERASBANDUNG.COM – bank bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sinergi strategis bersama berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat kinerja bisnis sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Irwan Riswandi, Corporate Secretary bank bjb mengemukakan bank bjb menjalin kerja sama dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, dalam mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilaksanakan di Menara bank bjb, Selasa 30 Juni 2026, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Penandatanganan PKS dihadiri Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa II Mochamad Mulya Permana, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Praditya, PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman 1 Nadya Rahmarani Akbar, PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2 Muhammad Akbar Hadi Purwanto, S.T., M.Si., PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman 3 Rachmat Pramudji, S.S.T., M.T., serta PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman 4 Muhammad Farras Handy Susetyo, S.T. dan pihak bank bjb hadir Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini beserta jajaran. "Sebagai bank penyalur BSPS Tahun Anggaran 2026, bank bjb dipercaya menyalurkan bantuan kepada 35.000 Penerima Bantuan di Provinsi Jawa Barat dengan total nilai bantuan mencapai Rp700 miliar yang disalurkan secara bertahap sepanjang Tahun Anggaran 2026," paparnya. Kepercayaan tersebut semakin menegaskan peran strategis bank bjb sebagai mitra pemerintah dalam memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Sejak Maret 2026, bank bjb telah memulai penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Hingga pelaksanaan penandatanganan kerja sama ini, bank bjb telah memfasilitasi 11.447 pembukaan rekening dengan total nominal penyaluran mencapai Rp172,15 miliar. Penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap, meliputi Tahap 1 sebanyak 1.981 rekening senilai Rp 39,62 miliar, Tahap 2 dan 3 sebanyak 5.905 rekening senilai Rp 118,10 miliar, Tahap 4 sebanyak 275 rekening senilai Rp 5,50 miliar, serta Tahap 4.2 sebanyak 3.286 rekening dengan nilai Rp 65,73 miliar. Capaian tersebut menunjukkan kesiapan operasional bank bjb dalam mendukung percepatan realisasi Program BSPS di Jawa Barat. Penandatanganan PKS merupakan tindak lanjut atas pembagian pelaksanaan Program BSPS Tahun 2026 ke dalam empat wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Oleh karena itu, selain addendum terhadap perjanjian kerja sama yang telah berjalan sebelumnya, dilakukan pula penandatanganan tiga perjanjian kerja sama baru antara bank bjb dengan PPK 2, PPK 3, dan PPK 4 sebagai dasar hukum pelaksanaan penyaluran bantuan di masing-masing wilayah kerja. Dalam pelaksanaannya, bank bjb menjalin kerja sama dengan seluruh PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, sehingga setiap wilayah memiliki mekanisme penyaluran yang terintegrasi melalui sistem layanan perbankan bank bjb. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sekaligus memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah. Sinergi ini tidak hanya memperkuat peran bank bjb sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan layak huni, tetapi juga memperluas pemanfaatan produk dan layanan perbankan, serta membuka peluang pengembangan portofolio pembiayaan pada sektor perumahan dan infrastruktur. Kolaborasi tersebut diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemerintah, masyarakat Jawa Barat Melalui sinergi tersebut, bank bjb tidak hanya memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga memperluas kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Program BSPS merupakan salah satu program pemerintah yang mendorong masyarakat membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya melalui pemberian bantuan stimulan sehingga tercipta hunian yang layak dan sehat. Melalui sistem yang terintegrasi, proses penyaluran bantuan diharapkan berlangsung lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kerja sama ini juga memperkuat peran bank bjb sebagai lembaga keuangan yang terus berinovasi menghadirkan solusi layanan keuangan bagi berbagai sektor pembangunan. Kehadiran bank bjb dalam program ini juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus menjadi mitra terpercaya dalam mendukung berbagai agenda pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbekal pengalaman panjang sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, bank bjb optimistis sinergi yang terjalin akan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pihak. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat penerima bantuan.

Bandung Siapkan 220 Titik Pengolahan Sampah, Target Pangkas hingga 250 Ton per Hari

Dadi Mulyanto — Wed, 01 Jul 2026 16:20:02 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung mulai mengakselerasi sistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan sebagai solusi mengatasi tingginya volume sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemkot Bandung menyiapkan pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah yang tersebar di berbagai wilayah. Program tersebut diharapkan mampu memangkas timbulan sampah antara 125 hingga 250 ton per hari dari total produksi sampah Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.511 ton setiap harinya. Rencana tersebut disampaikan dalam Sonata Talkshow yang berkolaborasi dengan PR FM, Selasa, 30 Juni 2026. Acara menghadirkan Ketua Tim Pengurangan Sampah DLH Kota Bandung, Syahriani, S.T., bersama Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, S.Pd. Pengolahan Sampah Dimulai dari Sumber Ketua Tim Pengurangan Sampah DLH Kota Bandung, Syahriani, mengatakan pembatasan kuota pembuangan di TPA Sarimukti menjadi momentum bagi Kota Bandung untuk meninggalkan pola pengelolaan sampah konvensional yang hanya mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang. Baca Juga : 99 Ribu Warga Masih Menganggur, Begini Langkah Baru Disnaker Kota Bandung “Pembatasan kuota TPA Sarimukti harus menjadi momentum perubahan. Kota Bandung tidak bisa lagi bergantung pada pola lama ‘kumpul, angkut, buang’. Ke depan, sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pengelolaan di tingkat rumah tangga dan kewilayahan,” ujarnya. Untuk mendukung perubahan tersebut, pemerintah tengah menginventarisasi lokasi pembangunan 220 titik pengolahan sampah yang akan ditempatkan lebih dekat dengan masyarakat sehingga proses pengurangan sampah dapat dilakukan sejak dari sumbernya. Program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang masih dalam tahap uji coba, sementara Mabes TNI AD turut merencanakan bantuan mesin pengolahan sampah. Menurut Syahriani, pembangunan fasilitas tersebut bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri di setiap wilayah, bukan sekadar menambah jumlah infrastruktur. “Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya, setiap wilayah mampu mengolah sebagian besar sampahnya sendiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA,” katanya. DLH menargetkan keberadaan fasilitas tersebut mampu mengurangi timbulan sampah hingga 250 ton per hari. Pengolahan akan disesuaikan dengan karakteristik sampah di masing-masing wilayah, mulai dari pengolahan sampah organik menjadi kompos, pemanfaatan sampah anorganik bernilai ekonomi melalui bank sampah, hingga pengolahan residu menjadi bahan bakar alternatif menggunakan teknologi RDF. Baca Juga : Hari Bhayangkara 2026: Warga Bandung Berharap Polri Terus Berbenah dan Tingkatkan Pelayanan Publik “Kami menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Namun, keberhasilan target ini tidak hanya bergantung pada teknologi seperti RDF, melainkan juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumber,” tambah Syahriani. DLH juga memastikan setiap lokasi pembangunan akan melalui proses verifikasi teknis dan sosial agar memenuhi persyaratan luas lahan, akses operasional, serta tidak mengganggu lingkungan sekitar. Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menegaskan DPRD akan terus mendukung berbagai kebijakan percepatan penanganan sampah melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. “DPRD Kota Bandung memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program penanganan sampah. Melalui fungsi pengawasan, kami terus memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nunung.***

99 Ribu Warga Masih Menganggur, Begini Langkah Baru Disnaker Kota Bandung

Dadi Mulyanto — Wed, 01 Jul 2026 15:47:27 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menyiapkan sejumlah langkah baru untuk memperluas kesempatan kerja di tengah masih tingginya angka pengangguran yang mencapai sekitar 99.300 orang. Berbagai program yang selama ini berjalan akan diperbarui agar lebih efektif menjawab kebutuhan dunia usaha sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh pekerjaan. Transformasi tersebut dilakukan dengan memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, mengubah skema magang ke luar negeri, hingga memperluas akses pencari kerja melalui pelaksanaan job fair berbasis digital. Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan kondisi ekonomi yang dipengaruhi inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga bahan bakar menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif. “Angka pengangguran kita memang masih tinggi. Karena itu kami terus bekerja keras agar jumlah tersebut terus berkurang meskipun situasi ekonomi sedang penuh tantangan,” kata Yayan di Kantor Disnaker Kota Bandung, Selasa, 30 Juni 2026. Pelatihan dan Magang Diarahkan Lebih Tepat Sasaran Mulai 2027, pelaksanaan pelatihan kerja akan dibagi ke dalam dua mekanisme. Program pelatihan dasar, seperti tata boga, tata rambut, hingga keterampilan digital tanpa kebutuhan sertifikasi, akan ditangani oleh sejumlah perangkat daerah lainnya. Sementara itu, Disnaker akan memusatkan perhatian pada pelatihan berbasis kompetensi yang menghasilkan sertifikat keahlian sehingga peserta memiliki nilai tambah ketika memasuki pasar kerja. Perubahan juga diterapkan pada program magang dan penempatan kerja ke luar negeri. Jika sebelumnya pemerintah menyelenggarakan pelatihan massal sebelum keberangkatan, kini bantuan diberikan kepada peserta yang telah dinyatakan diterima oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). “Kami sekarang jemput bola. Ketika ada warga Bandung yang sudah siap berangkat melalui LPK, kami memberikan subsidi. Dengan begitu bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya. Menurut Yayan, kebijakan tersebut lahir dari hasil evaluasi program sebelumnya yang menunjukkan sebagian peserta batal berangkat karena berbagai alasan, termasuk faktor keluarga. Dengan sistem baru, bantuan diharapkan lebih efektif dan benar-benar diterima calon pekerja yang siap bekerja di luar negeri. Job Fair Digital dan Talent Hub Jadi Andalan Selain pembenahan pelatihan dan magang, Disnaker juga mengubah konsep penyelenggaraan job fair. Kegiatan yang sebelumnya dipusatkan di satu lokasi kini akan digelar secara bergilir di berbagai kecamatan agar lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Pelaksanaan bursa kerja juga diperkuat melalui aplikasi New Bimma yang memungkinkan pencari kerja mengirim lamaran secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi. Saat ini terdapat sekitar 20 perusahaan yang membuka lebih dari 2.492 lowongan pekerjaan melalui platform tersebut. Di samping itu, masyarakat juga dapat mengakses sekitar 1.792 lowongan kerja dari platform nasional yang terintegrasi. “Hal yang kami lakukan adalah mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan masyarakat yang mencari pekerjaan. Karena itu intensitas job fair kami tingkatkan menjadi sebulan sekali dan pelaksanaannya dibuat lebih efisien melalui sistem online,” jelasnya. Disnaker juga menyediakan layanan Talent Hub secara gratis. Melalui program ini, pencari kerja dapat mengikuti tes minat dan bakat bersama psikolog untuk mengetahui bidang pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yayan menyebut kebutuhan tenaga kerja di Kota Bandung masih didominasi sektor perdagangan, ritel, pemasaran, logistik, dan ekspedisi. Sementara itu, sektor perhotelan belum menunjukkan peningkatan signifikan meski kemampuan komunikasi dan public speaking tetap menjadi kompetensi yang banyak dibutuhkan. Pemerintah Kota Bandung menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada 2026 dapat ditekan hingga 7,22 persen melalui berbagai strategi tersebut. Program rekrutmen berbasis digital pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang pencari kerja, Resa Septiani, mengaku sistem daring membuat proses melamar pekerjaan menjadi lebih praktis. “Lebih mudah lewat web. Jadi saat interview kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaan awal yang sebelumnya diisi di aplikasi,” ujarnya. Pengalaman serupa dirasakan Teguh Putra yang baru mengikuti proses wawancara kerja. Menurutnya, sistem digital membantu menghemat waktu selama proses pencarian pekerjaan. “Menurut saya lebih enak melamar secara online. Tidak perlu keluar rumah hanya untuk mengirim lamaran. Datang cukup saat ada panggilan interview, jadi lebih menghemat waktu,” tuturnya.***

Hari Bhayangkara 2026: Warga Bandung Berharap Polri Terus Berbenah dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Dadi Mulyanto — Wed, 01 Jul 2026 13:35:15 +0700

TERASBANDUNG.COM - Peringatan Hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli menjadi momen refleksi bagi masyarakat terhadap peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di Kota Bandung, sejumlah warga berharap institusi kepolisian terus melakukan pembenahan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kehadirannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Harapan tersebut muncul seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, serta mampu memberikan rasa keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas. Masyarakat menilai kepercayaan kepada Polri akan semakin kuat apabila pelayanan publik terus diperbaiki dan integritas aparat tetap dijaga. Momentum Evaluasi dan Penguatan Kepercayaan Publik Bagi sebagian warga, Hari Bhayangkara bukan hanya peringatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Salah seorang warga Bandung, Adit, berharap momentum Hari Bhayangkara dapat menjadi langkah baru bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menginginkan kepolisian semakin optimal menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. “Mudah-mudahan ke depan Polri semakin baik, benar-benar mengayomi masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada kepolisian juga semakin meningkat,” kata Adit saat ditemui di Car Free Day Dago, Minggu 28 Juni 2026. Pelayanan Humanis Dinilai Jadi Kunci Harapan serupa disampaikan Agus Mulyana. Menurutnya, pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat akan semakin mempererat hubungan antara kepolisian dengan warga. Ia berharap jajaran kepolisian terus mengedepankan sikap adil, terbuka, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kota Bandung. “Kami berharap di Hari Bhayangkara ini kepolisian semakin baik dalam melayani masyarakat, lebih adil dalam menjalankan tugas dan semakin dekat dengan warga,” ujarnya. Masyarakat juga memandang sinergi antara aparat kepolisian dan warga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kolaborasi yang baik diyakini mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Peringatan Hari Bhayangkara pun diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian demi terwujudnya keamanan yang semakin baik di tengah masyarakat.***

Ramai Jadi Sorotan SPMB 2026, Disdukcapil Pastikan Validitas Data Kependudukan Dicek Ulang

Dadi Mulyanto — Wed, 01 Jul 2026 10:43:27 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan setiap temuan terkait data administrasi kependudukan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas pelaksanaan SPMB agar berlangsung secara transparan, objektif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, menegaskan pihaknya memberikan perhatian penuh terhadap berbagai masukan masyarakat mengenai keabsahan data kependudukan yang digunakan dalam proses seleksi SPMB. "Disdukcapil memahami perhatian masyarakat terhadap validitas data kependudukan yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB. Karena itu, setiap temuan akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Tatang, Selasa, 30 Juni 2026. Verifikasi Dilakukan Sesuai Prosedur dan Aturan Menurut Tatang, munculnya sejumlah temuan selama pelaksanaan SPMB menjadi bukti bahwa sistem pengawasan masih berjalan dan mampu mendeteksi dugaan ketidaksesuaian data yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia menjelaskan, Disdukcapil menjalankan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pemeriksaan administratif terhadap seluruh dokumen yang diajukan masyarakat. Apabila dalam proses tersebut ditemukan dugaan ketidaksesuaian data, Disdukcapil memiliki mekanisme lanjutan berupa verifikasi, pemutakhiran data hingga pembatalan dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam prosesnya, Disdukcapil juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, aparat kewilayahan, serta perangkat daerah lainnya guna memastikan setiap data yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan SPMB dapat diverifikasi secara menyeluruh. "Verifikasi ini dilakukan bukan semata-mata untuk memastikan ketertiban administrasi, tetapi juga untuk melindungi hak masyarakat yang telah mengikuti seluruh ketentuan serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses SPMB,” katanya. Libatkan Sejumlah Instansi untuk Hasil yang Komprehensif Lebih lanjut, Tatang menjelaskan kewenangan Disdukcapil berfokus pada penyelenggaraan administrasi kependudukan. Adapun pemeriksaan faktual mengenai fungsi bangunan, apakah digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha, menjadi kewenangan instansi terkait. Karena itu, proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Apabila nantinya ditemukan adanya penyampaian data yang tidak sesuai ketentuan maupun pelanggaran administrasi kependudukan, tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing instansi berdasarkan kewenangan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disdukcapil juga mengingatkan masyarakat agar selalu memberikan informasi kependudukan yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Keakuratan data dinilai sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai pelayanan publik, termasuk proses penerimaan peserta didik baru. "Yang ingin kami pastikan data yang digunakan dalam SPMB harus benar sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang adil sesuai ketentuan. Kami mengajak masyarakat menunggu hasil verifikasi dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai dilakukan," tutup Tatang.***

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Eko Kurnianto Tekankan Perda Berorientasi pada Kepentingan Publik

Dadi Mulyanto — Wed, 01 Jul 2026 07:35:18 +0700

TERASBANDUNG.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung menyampaikan sejumlah masukan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Bandung dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Menurut Fraksi PKS, setiap regulasi yang disusun tidak cukup hanya memenuhi agenda pembentukan peraturan, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Regulasi juga dinilai perlu memperkuat pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, menjaga keberlanjutan lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto, menegaskan bahwa penyusunan perda harus menghasilkan kebijakan yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Soroti Revisi Perda Sampah dan Proyek Pembangunan Multiyears Salah satu perhatian utama PKS tertuju pada rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Fraksi tersebut menilai persoalan sampah di Kota Bandung kini tidak lagi sekadar isu kebersihan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan lingkungan, kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Karena itu, PKS meminta pemerintah menjelaskan evaluasi terhadap implementasi perda yang berlaku saat ini, termasuk aspek-aspek yang dinilai belum berjalan optimal sehingga membutuhkan perubahan regulasi. Bagi PKS, revisi perda harus diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, bukan hanya melakukan penyesuaian administratif. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas penguatan bank sampah, TPS 3R, kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga mendorong tanggung jawab produsen dalam mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai melalui penerapan konsep ekonomi sirkular. Selain itu, Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap Raperda mengenai pembangunan Gedung Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang direncanakan menggunakan skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears. PKS menyatakan mendukung pembangunan fasilitas publik, namun mengingatkan agar proyek tersebut dilaksanakan dengan perencanaan yang matang mengingat proyek multiyears memiliki potensi risiko berupa pembengkakan anggaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, hingga persoalan hukum. Oleh sebab itu, pemerintah diminta memaparkan secara rinci nilai investasi, studi kelayakan, Detail Engineering Design (DED), kebutuhan pembangunan, sumber pendanaan, tahapan pelaksanaan proyek, serta langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul. Untuk pembangunan RSUD, PKS menilai keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan fisik semata. Kualitas pelayanan kesehatan, kesiapan tenaga medis, kelengkapan fasilitas kesehatan, hingga kemudahan akses layanan bagi masyarakat juga harus menjadi indikator utama keberhasilan. Sementara itu, terkait pembangunan Gedung Inspektorat, PKS meminta adanya penjelasan mengenai manfaat strategis pembangunan tersebut dalam memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Fraksi tersebut berpandangan bahwa masyarakat lebih membutuhkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel dibanding sekadar pembangunan gedung baru. BPR Daerah Diminta Fokus Perkuat Ekonomi Kerakyatan Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS juga menyoroti Raperda mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung. Menurut PKS, keberadaan BPR daerah harus mampu menjalankan fungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku usaha kecil lainnya. Fraksi PKS meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai urgensi pembentukan maupun perubahan status Perseroda BPR, kondisi kesehatan keuangan perusahaan, tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), hingga strategi menghadapi persaingan industri perbankan digital dan layanan financial technology (fintech). PKS juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) agar pengelolaan BPR berlangsung secara profesional, transparan, bebas dari intervensi politik, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKS menegaskan akan mengawal secara serius pembahasan seluruh Raperda agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta dikelola secara transparan dan akuntabel. “Bagi Fraksi PKS, pembangunan yang baik bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari sebesar apa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bandung,” tegas Eko.***

KAI Daop 2 Bandung Gelar Pengobatan Gratis dengan Rail Clinic di Stasiun Bumiwaluya

Sirojul Mutaqien — Tue, 30 Jun 2026 19:17:37 +0700

TERASBANDUNG.COM - Sebagai wujud Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT KAI kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sepanjang lintasan jalur kereta api, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung kembali melakukan Bakti Sosial berupa Pemeriksaan kesehatan gratis menggunakan Rail Clinic pada hari Selasa, 30 Juni 2026. Kegiatan bakti sosial Rail Clinic hari ini dilaksanakan di Stasiun Bumiwaluya, yang terletak di Kelurahan Citeras, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Executive Vice President PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, Hendra Wahyono menjelaskan pada kegiatan ini KAI Daop 2 Bandung melakukan bakti sosial ke masyarakat di sekitar stasiun dengan melakukan pemeriksaan, pengobatan gratis, dan penyuluhan bagi masyarakat. "Secara umum, fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan di dalam Rail Clinic adalah jenis pelayanan kesehatan primer atau pelayanan tingkat pertama," jelas Hendra. Pada kegiatan bakti sosial ini sudah ada 265 pasien yang mendaftar untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis. KAI Daop 2 Bandung juga memberikan 50 kacamata gratis untuk siswa/siswi SDN 1 Citeras dan 70 kacamata gratis untuk para lansia warga Kelurahan Citeras. Selain itu, juga diberikan bantuan sembako dan kursi roda untuk masyarakat sekitar stasiun serta juga disampaikan sosialisasi dan penyuluhan tentang keselamatan di sekitar jalur rel KA maupun tentang kesehatan kepada warga sekitar Stasiun Bumiwaluya. Pengobatan gratis dengan menggunakan Rail Clinic merupakan salah satu inovasi PT KAI di bidang kesehatan dengan menjadikan Kereta Rel Diesel (KRD) Penumpang menjadi rangkaian kereta dengan fasilitas kesehatan lengkap layaknya poliklinik berjalan. Sejak di-launching pada Desember 2015 lalu dan mendapatkan rekor MURI, hingga saat ini PT KAI sudah memiliki 4 rangkaian Rail Clinic yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera untuk kegiatan bakti sosial. Kegiatan pengobatan gratis di Daop 2 Bandung pada saat ini menggunakan Rail Clinic Generasi 4 dengan jumlah 4 kereta dalam 1 rangkaian yang terdiri dari rangkaian Kereta Sehat (Rail Clinic) dan Kereta Pustaka (Rail Library). Ruang kabin masinis, Ruang Perpustakaan, Ruang Membaca Digital, Ruang untuk belajar, Ruang pertemuan, serta fasilitas toilet dan pantry terdapat di 2 kereta dalam rangkaian tersebut, sedangkan pada 2 kereta lainnya berisi fasilitas kesehatan lengkap layaknya poliklinik berjalan. Masing–masing kereta memiliki tata ruang dan jenis pelayanan yang berbeda. Fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan mulai dari Pemeriksaan Gigi, Pemeriksaan Dokter Umum, tindakan medis sederhana, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Laboratorium sederhana, Ruang Farmasi dan Ruang Pemeriksaan Mata. Seluruh peralatan medis yang ada dilengkapi dengan peralatan digital yang canggih dan modern yang memudahkan dalam melakukan pemeriksaan. Sebagai bentuk sinergi antara PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut, kegiatan Rail Clinic di Stasiun Bumiwaluya ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Puskesmas Citeras, Jajaran Muspika Malangbong, dan tokoh masyarakat sekitar Stasiun Bumiwaluya. Lebih lanjut Hendra menyampaikan kereta seperti ini digunakan untuk kepentingan dinas khusus dalam bentuk pelayanan kesehatan sebagai langkah kepedulian PT KAI Daop 2 Bandung kepada masyarakat di sepanjang jalur rel yang ada secara bergantian. "Ini merupakan salah satu bentuk lain program CSR/TJSL di PT KAI, masyarakat dapat memanfaatkan Rail Clinic ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Diharapkan dengan kegiatan ini akan mempererat silahturahmi dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat dapat turut aktif menjaga aset dan keselamatan perjalanan kereta api," pungkas Hendra.

Jerman Tumbang, Belanda Menyusul: Hari Kelabu Dua Raksasa Eropa

Ginanjar — Tue, 30 Jun 2026 15:50:24 +0700

TERASBANDUNG.COM - Piala Dunia 2026 menghadirkan hari pahit bagi sepak bola Eropa. Dalam rentang beberapa jam di babak 32 besar, dua raksasa Benua Biru, Jerman dan Belanda, sama-sama dipaksa angkat koper. Ironisnya, keduanya tersingkir melalui drama adu penalti. Jerman menjadi tim besar pertama yang harus mengakhiri petualangannya. Menghadapi Paraguay di Foxborough, Der Panzer sempat tertinggal lewat gol Julio Enciso sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga 120 menit, memaksa pertandingan ditentukan melalui adu penalti. Di babak tos-tosan, Paraguay tampil lebih tenang. Kiper Orlando Gill menggagalkan dua tendangan pemain Jerman, sementara José Canale memastikan kemenangan 4-3 yang mengantar Paraguay ke babak 16 besar. Kekalahan itu menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026 sekaligus mengakhiri langkah juara dunia empat kali tersebut. Belum hilang kejut dari tersingkirnya Jerman, giliran Belanda mengalami nasib serupa. Berhadapan dengan Maroko di Monterrey, De Oranje sempat berada di atas angin setelah Cody Gakpo membawa timnya unggul. Namun, Issa Diop mencetak gol penyama kedudukan pada masa injury time sehingga pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Tidak ada gol tambahan yang tercipta. Adu penalti pun menjadi penentu. Maroko tampil lebih efektif dan menang 3-2 untuk memastikan tiket ke babak 16 besar. Kekalahan tersebut menjadi akhir perjalanan Belanda yang sebelumnya tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dua hasil tersebut menegaskan, Piala Dunia 2026 tidak lagi mengenal jaminan bagi tim-tim besar. Nama besar dan sejarah panjang ternyata tidak cukup untuk membawa sebuah negara melangkah jauh. Paraguay dan Maroko memperlihatkan, disiplin, organisasi permainan, serta ketenangan di bawah tekanan mampu meruntuhkan dominasi para raksasa. ***

Disnaker Bandung Ubah Pola Pelatihan, Magang, dan Job Fair untuk Tekan Pengangguran

Ginanjar — Tue, 30 Jun 2026 15:35:05 +0700

TERASBANDUNG.COM – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung menyiapkan serangkaian pembaruan program untuk memperluas peluang kerja sekaligus menurunkan angka pengangguran yang saat ini masih mencapai sekitar 99.300 orang. Di tengah kondisi ekonomi yang diwarnai inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah akibat menguatnya dolar AS, hingga kenaikan harga bahan bakar, Disnaker memilih melakukan penyesuaian strategi agar program ketenagakerjaan lebih tepat sasaran. Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan terdapat tiga fokus pembenahan yang akan dilakukan, yakni perubahan pola pelatihan kerja, penyempurnaan program magang ke luar negeri, serta transformasi penyelenggaraan job fair. "Angka pengangguran kita memang masih tinggi. Karena itu kami terus bekerja keras agar jumlah tersebut terus berkurang meskipun situasi ekonomi sedang penuh tantangan," ujar Yayan di Kantor Disnaker Kota Bandung, Selasa (30/6/2026). Perubahan pertama akan diterapkan pada program pelatihan kerja mulai 2027. Nantinya, pelatihan dasar yang tidak membutuhkan sertifikasi, seperti memasak, tata rambut, maupun keterampilan digital, akan dialihkan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial, serta perangkat daerah lainnya. Sementara itu, Disnaker akan memusatkan perhatian pada pelatihan berbasis kompetensi yang menghasilkan sertifikat sehingga lulusan memiliki daya saing lebih tinggi saat memasuki dunia kerja. Selain pelatihan, pola pemberangkatan peserta magang ke luar negeri juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya pemerintah memberikan pelatihan kepada peserta dalam jumlah besar sebelum keberangkatan, kini bantuan akan diberikan kepada warga yang telah dipastikan diterima oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk bekerja atau magang di luar negeri. "Kami sekarang jemput bola. Ketika ada warga Bandung yang sudah siap berangkat melalui LPK, kami memberikan subsidi. Dengan begitu bantuan menjadi lebih tepat sasaran," kata Yayan. Menurutnya, peluang bekerja di luar negeri masih cukup besar. Evaluasi program sebelumnya menunjukkan tidak sedikit peserta yang batal berangkat karena berbagai kendala, termasuk persoalan keluarga. Karena itu, pola baru dinilai lebih efektif dan efisien. Transformasi juga dilakukan pada penyelenggaraan job fair. Jika sebelumnya dipusatkan di satu lokasi, ke depan kegiatan tersebut akan digelar secara bergilir di berbagai kecamatan yang memiliki kebutuhan tenaga kerja tinggi sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat. Pelaksanaan bursa kerja pun kini diperkuat melalui platform digital New Bimma. Lewat aplikasi tersebut, pencari kerja dapat mengirim lamaran secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi, sementara perusahaan tetap dapat melakukan proses rekrutmen secara terpusat. Saat ini, sekitar 20 perusahaan telah membuka lebih dari 2.492 lowongan melalui New Bimma. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses sekitar 1.792 lowongan pekerjaan lainnya yang berasal dari platform nasional. "Hal yang kami lakukan adalah mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan masyarakat yang mencari pekerjaan. Karena itu intensitas job fair kami tingkatkan menjadi sebulan sekali dan pelaksanaannya dibuat lebih efisien melalui sistem online," jelasnya. Tak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, Disnaker juga menyediakan layanan Talent Hub tanpa dipungut biaya. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengikuti tes minat dan bakat bersama psikolog untuk mengetahui bidang pekerjaan yang paling sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yayan menyebutkan, kebutuhan tenaga kerja di Kota Bandung saat ini masih didominasi sektor perdagangan, ritel, pemasaran (sales), logistik, dan ekspedisi. Adapun sektor perhotelan masih relatif terbatas, meski kemampuan komunikasi dan public speaking tetap menjadi kompetensi yang banyak dibutuhkan. Pemerintah Kota Bandung sendiri menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada 2026 dapat ditekan hingga mencapai 7,22 persen. Pelaksanaan job fair berbasis digital mendapat sambutan positif dari masyarakat. Resa Septiani, salah seorang pencari kerja, mengaku sistem berbasis web membuat proses lamaran menjadi lebih praktis karena tahapan awal seleksi sudah dilakukan secara daring. "Lebih mudah lewat web. Jadi saat interview kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaan awal yang sebelumnya diisi di aplikasi," ujarnya. Pendapat serupa disampaikan Teguh Putra yang baru mengikuti proses wawancara kerja. Menurutnya, sistem rekrutmen online membuat proses mencari pekerjaan lebih efisien karena pelamar tidak perlu datang hanya untuk menyerahkan berkas. "Menurut saya lebih enak melamar secara online. Tidak perlu keluar rumah hanya untuk mengirim lamaran. Datang cukup saat ada panggilan interview, jadi lebih menghemat waktu," tegasnya. ***

Isi Liburan Sekolah Lebih Berkesan, Playtopia Adventure BIP Tawarkan Pengalaman Bermain Bersama Keluarga

Dadi Mulyanto — Tue, 30 Jun 2026 13:08:54 +0700

TERASBANDUNG.COM - Musim liburan sekolah menjadi waktu yang tepat bagi keluarga untuk menikmati berbagai destinasi rekreasi di Kota Bandung. Salah satu pilihan yang dapat dikunjungi adalah Playtopia Adventure di Bandung Indah Plaza (BIP), taman bermain indoor yang menggabungkan hiburan, edukasi, dan aktivitas interaktif bagi anak maupun orang tua. Tak sekadar menjadi tempat bermain, Playtopia Adventure mengusung konsep family playground yang mendorong seluruh anggota keluarga ikut berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Orang tua tidak hanya mendampingi, tetapi juga diajak bermain bersama sehingga waktu liburan menjadi lebih berkesan dan berkualitas. Beragam permainan tersedia untuk menguji keberanian, keseimbangan, serta kemampuan motorik anak. Mulai dari Air Coaster, Leap of Faith, Rainbow Net, Surf Slide, Orbit Slide, hingga berbagai wahana petualangan lainnya yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman bermain yang aman sekaligus menyenangkan. Wahana 360° Bike Jadi Daya Tarik Utama Salah satu permainan yang paling banyak diminati pengunjung adalah 360° Bike. Wahana ini menawarkan sensasi berputar penuh 360 derajat menggunakan sepeda khusus, memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan arena bermain lainnya. Store Supervisor Playtopia BIP, Ara, mengatakan wahana tersebut menjadi ikon Playtopia Adventure karena hanya tersedia di lokasi Bandung Indah Plaza. “Kalau berkunjung ke Playtopia Adventure Bandung Indah Plaza, jangan lewatkan 360° Bike. Ini merupakan wahana eksklusif yang hanya ada di sini dan menjadi favorit banyak pengunjung,” kata Ara. Selain pilihan permainan yang beragam, Playtopia Adventure juga melengkapi area bermain dengan sejumlah fasilitas pendukung, seperti loker penyimpanan barang, ruang tunggu yang nyaman, area food court, serta hand sanitizer di setiap wahana guna menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung. Tiket All Day Pass untuk Nikmati Semua Wahana Selama masa liburan sekolah, Playtopia Adventure menawarkan tiket masuk mulai dari Rp150.000. Pengunjung yang ingin menikmati seluruh permainan tanpa batas waktu dapat memilih paket All Day Pass seharga Rp200.000. Harga tiket tersebut berlaku untuk seluruh kelompok usia dan sudah mencakup akses ke semua wahana untuk satu orang pengunjung. Sementara bagi yang belum membawa kaus kaki, pihak pengelola menyediakan pembelian di lokasi dengan harga Rp15.000. Dengan konsep bermain yang melibatkan seluruh anggota keluarga, Playtopia Adventure menjadi salah satu destinasi yang layak dipertimbangkan untuk mengisi liburan sekolah di Kota Bandung sambil menciptakan momen kebersamaan yang lebih bermakna.***

Pemkot Bandung Matangkan Model Bisnis Angkot Pintar, Subsidi dan Pengadaan Armada Jadi Fokus Utama

Dadi Mulyanto — Tue, 30 Jun 2026 12:36:21 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mematangkan langkah pengembangan program angkot pintar setelah pelaksanaannya dievaluasi selama satu tahun terakhir. Hasil evaluasi menunjukkan layanan transportasi berbasis kendaraan listrik tersebut telah berjalan sesuai harapan dari sisi operasional. Meski demikian, perluasan program masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait tingginya biaya investasi armada listrik yang jauh lebih mahal dibandingkan angkutan kota konvensional. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu merancang model pembiayaan yang mampu menjaga keberlangsungan program dalam jangka panjang. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan hasil evaluasi selama setahun menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan pengembangan angkot pintar dengan pendekatan yang lebih matang, khususnya dalam aspek pendanaan. “Hasil evaluasi menunjukkan secara operasional angkot pintar sudah sangat baik. Tetapi tantangannya ada pada biaya pengadaan. Harga angkot listrik bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin 29 Juni 2026. Baca Juga : Resmi Dibuka Hari Ini! Virtual Job Fair Bandung Sediakan 2.595 Lowongan Kerja Saat ini, Pemkot Bandung bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Perhubungan tengah menyusun skema pembiayaan yang dinilai mampu mendukung pengadaan armada secara berkelanjutan. Dalam konsep tersebut, armada angkot pintar nantinya tetap akan dikelola oleh koperasi angkutan kota yang selama ini melayani masyarakat, seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Pemerintah berharap dukungan pembiayaan dapat mengurangi beban investasi operator sekaligus mempercepat transformasi menuju sistem transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Konsolidasi Kepemilikan Masih Dikaji Selain fokus pada penyediaan armada, Pemkot Bandung juga terus membahas rencana konvergensi atau penyatuan kepemilikan angkot ke dalam model usaha yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut dipandang penting untuk mendukung pengelolaan transportasi publik yang lebih efisien. Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda-beda. “Konvergensi masih terus dihitung. Menyatukan beberapa pemilik angkot menjadi satu entitas usaha bukan perkara mudah. Karena itu kami sedang menyusun model bisnis yang tepat,” ujarnya. Model Bisnis Baru Andalkan Dukungan Subsidi Menurut Farhan, keberhasilan transformasi angkot pintar tidak hanya bergantung pada kesiapan armada maupun operator, tetapi juga memerlukan model bisnis yang memberikan kepastian pendanaan. Oleh karena itu, dukungan subsidi dari berbagai tingkatan pemerintahan dinilai menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan. Baca Juga : DPRD Kota Bandung Dorong Raperda Baru, Penduduk Nonpermanen Bakal Diawasi Lebih Ketat Pemerintah Kota Bandung berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat bersama-sama mengambil peran dalam pembiayaan agar operasional transportasi publik modern tetap layak secara ekonomi bagi para pengelolanya. “Mesti ada bisnis model yang fix di mana nanti Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sama-sama memberikan subsidinya. Karena harus disubsidi, tidak mungkin tidak,” tuturnya. Dengan penyusunan model bisnis yang komprehensif, Pemkot Bandung menargetkan program angkot pintar dapat berkembang lebih luas sekaligus menjadi fondasi penguatan sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan berkelanjutan di Kota Bandung.***

Balita Tewas Terjebak Lubang Proyek, DPR Soroti Kelalaian Sistemik

Ginanjar — Tue, 30 Jun 2026 11:47:57 +0700

TERASBANDUNG.COM - Tragedi yang menimpa seorang balita di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, memicu sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan serta menerapkan standar keselamatan yang lebih tinggi pada setiap proyek infrastruktur. Desakan tersebut muncul setelah balita berinisial I (4) meninggal dunia akibat terjebak selama hampir empat jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di Manggarai, Minggu (28/6/2026) dini hari. Ali Ahmad, yang akrab disapa Gus Ali, menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut. Namun, ia juga menilai insiden itu menjadi bukti masih lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek tata kota. "Kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya ananda I di Manggarai. Namun, jujur saja, kami juga marah. Ini bukan kejadian pertama. Beberapa bulan lalu Surabaya, hari ini Jakarta. Ini adalah alarm keras bahwa ada kelalaian sistemik dalam pengawasan proyek tata kota kita," ujar Gus Ali, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (30/6/2026). Menurut politikus PKB itu, seluruh pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Dia menilai penerapan standar keselamatan dengan tingkat pengamanan tinggi tidak bisa lagi ditawar. "Proyek tata kota itu mayoritas dikerjakan di tempat strategis yang padat lalu lalang warga, termasuk anak-anak. Standardisasinya harus berlapis! Area proyek wajib diisolasi total, diberi pagar pembatas yang kokoh, lampu penerangan yang jernih di malam hari, dan rambu peringatan yang jelas. Jangan hanya modal tali plastik atau seng seadanya," tegasnya. Gus Ali juga meminta pemerintah daerah tidak ragu menjatuhkan sanksi kepada kontraktor yang terbukti mengabaikan Prosedur Operasional Standar (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menurutnya, kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga harus diproses secara hukum. "Pemda harus ketat mengawasi kelayakan K3 para kontraktor ini. Kalau mereka lalai hingga menghilangkan nyawa warga, putus kontraknya dan bawa ke ranah hukum. Kita tidak boleh menukar segenggam pembangunan infrastruktur dengan nyawa manusia," pungkas legislator asal Jawa Timur tersebut. Peristiwa di Manggarai menambah daftar kecelakaan fatal yang terjadi di lokasi proyek pembangunan. Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sepasang suami istri lanjut usia terjatuh ke dalam proyek gorong-gorong sedalam sekitar 2,5 meter. Sang suami mengalami luka-luka, sedangkan istrinya meninggal dunia setelah terbentur beton proyek. Rentetan kejadian itu dinilai menjadi peringatan serius agar aspek keselamatan tidak lagi diabaikan dalam setiap proyek infrastruktur. ***

Maroko Lolos Dramatis ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2026, Singkirkan Belanda lewat Adu Penalti

Ginanjar — Tue, 30 Jun 2026 11:33:27 +0700

TERASBANDUNG.COM - Maroko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti pada laga di Stadion Monterrey, Meksiko. Pertandingan berlangsung sengit. Belanda sempat unggul lebih dulu lewat gol Cody Gakpo, namun Maroko mampu menyamakan kedudukan sebelum akhirnya menang dalam adu penalti. Belanda tampil lebih dominan sejak awal laga. Meski begitu, peluang berbahaya pertama justru datang dari Maroko. Sundulan Neil El Aynaoui hasil sepak pojok Achraf Hakimi memaksa Bart Verbruggen melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-20. Menjelang turun minum, Ismael Saibari kembali mengancam, tetapi gagal menjangkau umpan silang Hakimi. Maroko semakin percaya diri pada babak kedua. Hakimi hampir membawa timnya unggul setelah tembakannya dari sisi kanan membentur tiang gawang. Kapten Singa Atlas itu kembali menciptakan peluang, namun berhasil digagalkan Micky van de Ven yang melakukan penyelamatan krusial. Pelatih Belanda Ronald Koeman kemudian memasukkan Teun Koopmeiners dan Wout Weghorst untuk menambah daya gedor. Pergantian itu langsung membuahkan hasil. Weghorst memenangi duel udara sebelum bola diteruskan Crysencio Summerville kepada Gakpo. Penyerang Liverpool itu menuntaskannya dengan penyelesaian tenang untuk membawa Belanda unggul. Saat kemenangan sudah di depan mata, Maroko memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Pemain pengganti Issa Diop mencetak gol penyeimbang lewat sundulan memanfaatkan umpan silang Chemsdine Talbi. Tidak ada gol tercipta selama 2x15 menit perpanjangan waktu, meski Verbruggen sempat melakukan penyelamatan luar biasa menggagalkan peluang emas Soufiane Rahimi. Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Setelah kedua tim sama-sama gagal mengeksekusi dua tendangan, kiper Maroko Yassine Bounou tampil sebagai pahlawan dengan menepis penalti Summerville. Ismael Saibari kemudian memastikan kemenangan Maroko lewat eksekusi penalti penentu. Hasil ini mengantarkan Maroko ke babak 16 besar. Mereka akan menghadapi Kanada di Houston pada 4 Juli untuk memperebutkan tiket ke perempat final. ***

PLN UID Jawa Barat Hadirkan Solusi Kelistrikan New BRIGHT untuk Penyelenggaraan Event

Sirojul Mutaqien — Tue, 30 Jun 2026 11:01:01 +0700

TERASBANDUNG.COM - PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat menghadirkan inovasi layanan New BRIGHT (Bandung Renewable Electric Delight) sebagai solusi kelistrikan terintegrasi yang memberikan kemudahan bagi penyelenggara berbagai kegiatan dan event. Mengusung konsep one stop service, layanan ini memungkinkan pelanggan memperoleh kebutuhan listrik beserta layanan pendukung lainnya melalui satu proses layanan dan satu sistem pembayaran, sehingga penyelenggaraan acara menjadi lebih praktis, aman, dan efisien. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan event berskala kecil hingga besar, New BRIGHT menghadirkan fleksibilitas dalam pengaturan kapasitas daya maupun durasi pemakaian listrik. Layanan ini juga dapat dibundling dengan berbagai produk pendukung seperti layanan internet Iconnet, SPKLU Mobile, serta layanan pendukung lainnya yang tersedia di lokasi acara, sehingga seluruh kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi secara terintegrasi. Melalui skema annual subscription, penyelenggara yang rutin menggelar kegiatan di satu lokasi dapat mengikat seluruh kebutuhan kelistrikan dalam satu kontrak tahunan. Alternatif lainnya, pelanggan tetap dapat memilih skema layanan per event sesuai kebutuhan. Khusus pelanggan berlangganan tahunan, PLN juga memberikan fasilitas pengecekan instalasi listrik sisi pelanggan tanpa biaya tambahan guna memastikan aspek keselamatan dan keandalan selama kegiatan berlangsung. General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo, mengatakan New BRIGHT merupakan bentuk transformasi layanan PLN yang semakin berorientasi pada kebutuhan pelanggan. "Penyelenggaraan event membutuhkan pasokan listrik yang andal, mudah diakses, serta didukung layanan yang praktis. Melalui New BRIGHT, PLN menghadirkan solusi terintegrasi sehingga pelanggan tidak lagi direpotkan dengan berbagai proses terpisah. Seluruh kebutuhan dapat dilayani dalam satu sistem yang sederhana, transparan, dan fleksibel. Bandung menjadi kota pertama implementasi layanan ini sebelum dikembangkan lebih luas," ujar Sugeng. Selain menghadirkan konsep One Stop Service, New BRIGHT juga menawarkan kemudahan One Stop Payment melalui Virtual Account khusus. Pelanggan dapat mengetahui estimasi biaya secara transparan sejak awal, mulai dari kebutuhan daya kecil hingga besar, dengan durasi pemakaian yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kegiatan. Kehadiran New BRIGHT melengkapi layanan Listrik Sementara PLN yang selama ini telah dimanfaatkan masyarakat. Dengan layanan baru ini, pelanggan memperoleh pengalaman yang lebih praktis melalui integrasi berbagai kebutuhan pendukung dalam satu layanan. Salah satu pengguna layanan BRIGHT, Asep, mengaku terbantu dengan kemudahan yang diberikan PLN. "Layanan BRIGHT membuat kebutuhan kelistrikan acara kami jauh lebih mudah dikelola. Semua kebutuhan bisa diakomodasi dalam satu layanan dengan proses pembayaran yang jelas, sehingga kami dapat lebih fokus pada pelaksanaan event," ungkapnya. Pelanggan yang ingin memanfaatkan layanan New BRIGHT dapat melakukan pendaftaran melalui kantor PLN UP3 Bandung untuk memperoleh pendampingan langsung dari petugas PLN. Ke depan, PLN UID Jawa Barat akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan, meningkatkan keandalan pasokan listrik, sekaligus mendukung pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat.

Resmi Dibuka Hari Ini! Virtual Job Fair Bandung Sediakan 2.595 Lowongan Kerja

Dadi Mulyanto — Tue, 30 Jun 2026 11:00:40 +0700

TERASBANDUNG.COM - Kesempatan memperoleh pekerjaan kini semakin mudah bagi masyarakat Kota Bandung. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung menghadirkan Virtual Job Fair 2026 yang mulai berlangsung pada Selasa (30/6/2026), dengan menawarkan sebanyak 2.595 lowongan kerja dari berbagai perusahaan. Berbeda dengan bursa kerja konvensional, seluruh proses pada kegiatan ini dilakukan secara daring. Para pencari kerja cukup mengakses aplikasi New BIMMA untuk melihat informasi lowongan sekaligus mengirimkan lamaran, tanpa harus datang langsung ke lokasi penyelenggaraan. Program ini menjadi penyelenggaraan virtual job fair perdana yang digagas Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya memperluas layanan ketenagakerjaan berbasis digital. Melalui sistem online, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang lebih cepat, praktis, dan merata terhadap berbagai peluang kerja. Baca Juga : Kabar Gembira! Dedi Mulyadi Siapkan Beasiswa Kuliah ke Inggris untuk Siswa Terbaik Sekolah Maung Selain mempermudah pencari kerja, konsep virtual juga dinilai mampu membantu perusahaan menjangkau lebih banyak kandidat tanpa terkendala lokasi maupun proses rekrutmen secara tatap muka. Permudah Akses Kerja bagi Seluruh Warga Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan penyelenggaraan Virtual Job Fair merupakan langkah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. "Melalui Virtual Jobfair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya. Ke depannya, job fair akan kami selenggarakan setiap bulan secara rutin, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal itu agar setiap lowongan yang ada di perusahaan dapat terisi oleh putra-putri terbaik Kota Bandug," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, Senin (29/6/2026). Ia menambahkan seluruh persiapan teknis telah dipastikan berjalan optimal agar pengalaman peserta tetap nyaman meski mengikuti proses secara daring. Baca Juga : Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung Dikawal 9 Jaksa, Tersangka Dijerat Pasal Berlapis "Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam Virtual Job Fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja," katanya menambahkan. Peserta Diminta Lengkapi Profil New BIMMA Virtual Job Fair 2026 terbuka bagi seluruh pencari kerja di Kota Bandung tanpa membedakan latar belakang pengalaman kerja. Baik lulusan baru maupun pencari kerja yang telah memiliki pengalaman dapat mengikuti kegiatan ini secara gratis. Disnaker Kota Bandung mengimbau seluruh peserta untuk melengkapi data diri dan profil pada aplikasi New BIMMA sebelum mengikuti bursa kerja. Hal tersebut penting karena perusahaan peserta akan melakukan peninjauan profil sebagai bagian dari proses seleksi awal terhadap pelamar. Baca Juga : Nonton Piala Dunia 2026 di HP? Ini Cara Mudah dan Legalnya! Melalui inovasi ini, Pemerintah Kota Bandung berharap proses mempertemukan perusahaan dengan tenaga kerja menjadi lebih efektif sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan. Ke depan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung juga berkomitmen menyelenggarakan program serupa secara berkala agar akses terhadap lowongan pekerjaan semakin mudah dijangkau oleh seluruh warga Kota Bandung.***

DPRD Kota Bandung Dorong Raperda Baru, Penduduk Nonpermanen Bakal Diawasi Lebih Ketat

Dadi Mulyanto — Tue, 30 Jun 2026 10:38:54 +0700

TERASBANDUNG.COM - DPRD Kota Bandung tengah mempersiapkan regulasi baru di bidang administrasi kependudukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Regulasi tersebut akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, serta perubahan karakteristik kependudukan di Kota Bandung yang semakin dinamis. Sebagai salah satu kota metropolitan sekaligus pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa, Bandung menghadapi tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Selain warga tetap, jumlah penduduk nonpermanen yang datang dan menetap sementara juga terus meningkat sehingga diperlukan sistem administrasi kependudukan yang mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus menghasilkan data yang akurat. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, jumlah penduduk kini mencapai 2.605.916 jiwa. Meskipun layanan administrasi kependudukan terus mengalami peningkatan, masih terdapat 12.988 warga wajib KTP yang belum memiliki KTP elektronik. Selain itu, sebanyak 15.637 anak belum memiliki akta kelahiran, sedangkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 19,35 persen atau masih di bawah target nasional sebesar 30 persen. Sementara itu, jumlah penduduk nonpermanen yang telah tercatat di Kota Bandung mencapai sedikitnya 2.372 orang. Pengawasan Penduduk Nonpermanen Dinilai Perlu Diperkuat Penyusunan Raperda ini juga dinilai semakin penting setelah muncul sejumlah persoalan di masyarakat, termasuk kasus penyekapan di sebuah rumah kos di Kabupaten Bandung yang sempat menjadi perhatian publik. Meski proses hukumnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum, peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya tertib administrasi kependudukan, terutama bagi penduduk nonpermanen yang tinggal di rumah kos, kontrakan, apartemen, maupun hunian sementara lainnya. Keberadaan regulasi yang lebih kuat diharapkan mampu mendukung sistem deteksi dini, pemetaan kependudukan, serta memperkuat tata kelola wilayah melalui data penduduk yang lebih lengkap dan akurat. Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati, menilai kejadian tersebut menunjukkan masih belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan. Menurut Radea Respati, kasus di atas menjadi bukti penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh pemerintah tidak maksimal. Melalui Raperda tersebut, Radea Respati mendorong penguatan implementasi kewajiban pelaporan penduduk nonpermanen melalui Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi kependudukan bukan dengan membuat sayembara penangkapan tersangka dan mencari empati dari masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan masalah. Ia menegaskan bahwa penerapan ketentuan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif. Lebih dari itu, pelaporan melalui SKTS menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas data kependudukan sekaligus memperkuat koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aparat kewilayahan, RT/RW, pengelola rumah kos, kelurahan hingga kecamatan dalam mendata warga yang datang dan tinggal sementara di Kota Bandung. Radea Respati juga berpandangan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan melalui SKTS harus dibarengi peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada para pemilik maupun pengelola rumah kos, kontrakan, apartemen, serta berbagai bentuk hunian sementara lainnya. Dengan mekanisme tersebut, setiap penduduk nonpermanen yang tinggal dalam jangka waktu tertentu dapat tercatat dalam sistem administrasi kependudukan tanpa mengurangi hak konstitusional maupun perlindungan data pribadinya. Menurutnya, penguatan implementasi Peraturan Daerah Administrasi Kependudukan akan mendorong terciptanya budaya tertib administrasi sekaligus mendukung lingkungan yang lebih aman, tertib, dan mampu mengantisipasi berbagai persoalan sosial. Perkuat Layanan Digital dan Perlindungan Hak Masyarakat Selain memperkuat pengelolaan data penduduk, Raperda ini juga mengakomodasi berbagai kebijakan nasional terbaru. Di antaranya penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, Identitas Kependudukan Digital (IKD), penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, hingga penguatan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai inovasi pelayanan yang selama ini telah dijalankan Pemerintah Kota Bandung juga akan memperoleh kepastian hukum melalui regulasi tersebut. Layanan seperti e-spasi, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Braille, Mepeling, Delivery Service Akta Kelahiran, Elektronik Pendaftaran Penduduk Non Permanen (e-PunTEN), pelayanan jemput bola, pelayanan afirmatif bagi kelompok rentan, hingga kolaborasi lintas perangkat daerah diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih modern, inklusif, responsif, serta menjamin perlindungan hak masyarakat. Regulasi tersebut juga memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Di sisi lain, pelayanan kepada kelompok rentan, penduduk nonpermanen, serta masyarakat yang masih mengalami kendala dalam mengakses layanan digital akan semakin diperkuat. Pada saat yang sama, Radea Respati menilai bahwa penegakan Perda Administrasi Kependudukan harus menjadi bagian dari upaya membangun keamanan sosial berbasis data kependudukan yang valid, sehingga setiap perpindahan dan keberadaan penduduk dapat tercatat dengan baik, mendukung efektivitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat fungsi pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat.***

Pelanggan Daop 2 Bandung Naik 7,4 Persen pada 1 Minggu Awal Masa Liburan Sekolah

Sirojul Mutaqien — Mon, 29 Jun 2026 16:38:05 +0700

TERASBANDUNG.COM - Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung mencatat penjualan tiket Kereta Api (KA) Jarak Jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai 94.090 tiket. Jumlah tersebut meningkat 7,4 persen dibandingkan periode satu minggu sebelumnya, yakni 13 hingga 19 Juni 2026 yang mencatat penjualan tiket Kereta Api (KA) Jarak Jauh dari semua kelas layanan sebanyak 87.580 tiket. Peningkatan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan selama musim liburan. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya volume pelanggan adalah program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30 persen untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku untuk keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pada periode tersebut, KAI Daop 2 Bandung menyediakan sebanyak 64.640 tempat duduk untuk pelanggan yang ingin menikmati perjalanan dengan tarif lebih terjangkau. Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, mengatakan bahwa program stimulus pemerintah memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa liburan sekolah. "Peningkatan penjualan tiket sebesar 7,4 persen dibandingkan minggu sebelumnya menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api. Program diskon tarif 30 persen untuk KA Ekonomi Komersial menjadi momentum yang sangat baik untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal yang aman, nyaman, tepat waktu, dan ramah lingkungan selama musim liburan sekolah," ujar Kuswardojo. Sementara itu, hingga Minggu, 28 Juni 2026 pukul 09.00 WIB, jumlah pelanggan KA Jarak Jauh keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung yang memanfaatkan program diskon transportasi 30% juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Total tiket yang telah terjual mencapai 80.436 pelanggan dari seluruh stasiun yang dilewati KA tersebut, atau setara dengan 124,4 persen dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Tingkat okupansi yang melampaui 100 persen tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dalam operasional kereta api karena adanya sistem naik dan turun penumpang (dinamis) di berbagai stasiun sepanjang lintas perjalanan. Dengan sistem tersebut, satu tempat duduk dapat dimanfaatkan lebih dari satu pelanggan pada segmen perjalanan yang berbeda tanpa mengurangi kenyamanan maupun keselamatan perjalanan. Kuswardojo menambahkan, KAI Daop 2 Bandung terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan andal selama periode libur sekolah. Seluruh aspek operasional, pelayanan pelanggan, hingga kesiapan sarana dan prasarana terus dipastikan berjalan optimal guna mengakomodasi meningkatnya mobilitas masyarakat. "Kami mengimbau masyarakat yang telah memiliki rencana perjalanan agar segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi KAI karena ketersediaan tempat duduk pada sejumlah perjalanan favorit terus bergerak dinamis. KAI Daop 2 Bandung akan terus memberikan pelayanan terbaik agar perjalanan pelanggan selama masa libur sekolah berlangsung dengan aman, nyaman, selamat, dan berkesan," tutup Kuswardojo.

Kabar Gembira! Dedi Mulyadi Siapkan Beasiswa Kuliah ke Inggris untuk Siswa Terbaik Sekolah Maung

Dadi Mulyanto — Mon, 29 Jun 2026 13:13:11 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas akses pendidikan internasional bagi tenaga pendidik dan peserta didik melalui kolaborasi bersama Bank bjb dan University of Nottingham. Kerja sama tersebut membuka kesempatan bagi guru maupun siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di Inggris sekaligus memperkenalkan budaya Sunda ke kancah global. Kesepakatan itu diumumkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Gedung Bale Pakuan pada 26 Juni 2026. Dalam program tersebut, guru-guru terbaik dari Sekolah Manusia Unggul (Maung) akan dipilih untuk mengikuti pembelajaran di University of Nottingham selama maksimal tiga bulan. Baca Juga : Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung Dikawal 9 Jaksa, Tersangka Dijerat Pasal Berlapis Menurut Dedi Mulyadi, pengalaman belajar secara langsung di lingkungan akademik internasional diharapkan mampu memperkaya wawasan para pendidik, tidak hanya dalam aspek teknologi, tetapi juga pendekatan pendidikan secara menyeluruh. "Guru yang terbaik dari mereka akan saya pilih studi di Inggris minimal tiga bulan untuk belajar. Untuk memahami bahwa sistem pembelajaran di universitas besar luar negeri tidak semata-mata selalu tentang teknologi digital," ujar Dedi. Selain peningkatan kompetensi guru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan beasiswa penuh bagi 10 siswa terbaik Sekolah Maung agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi di University of Nottingham. Budaya dan Bahasa Sunda Akan Diperkenalkan di Kampus Inggris Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Jawa Barat kepada masyarakat internasional. Baca Juga : Anggaran Besar, DPRD Kota Bandung Minta Proyek RSUD dan Inspektorat Lebih Bermakna dan Berdampak Nyata Melalui nota kesepahaman tersebut, bahasa Sunda beserta sejarah dan peradabannya diharapkan dapat menjadi bagian dari materi yang diperkenalkan di lingkungan akademik University of Nottingham. "Hari ini kita melakukan MoU antara Pemerintah Jawa Barat dan kampus. Di dalamnya ada kerja sama untuk saling mengenalkan budaya. Bahasa Sunda dan sejarah peradaban Sunda ingin menjadi bagian yang dikenalkan di Nottingham," katanya. Pendidikan Modern Tetap Berakar pada Budaya Dedi meyakini bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak harus mengorbankan identitas budaya daerah. Menurutnya, kemajuan pendidikan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga serta memperkenalkan warisan budaya kepada dunia. Baca Juga : Golkar Jabar Usung Semangat Milenial Bidik Kemenangan Nasional Ia juga mengungkapkan rencana pembentukan Institut Siliwangi yang diharapkan menjadi pusat kajian mengenai sejarah, peradaban, dan kebudayaan Sunda di lingkungan akademik internasional. "Saya ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat Jawa Barat bahwa kita bisa maju dengan tetap berkebudayaan," tegasnya. Melalui kemitraan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank bjb, dan University of Nottingham, diharapkan semakin banyak guru dan siswa memperoleh kesempatan mengakses pendidikan bertaraf internasional, sekaligus menjadikan budaya Sunda lebih dikenal di tingkat global.

Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung Dikawal 9 Jaksa, Tersangka Dijerat Pasal Berlapis

Dadi Mulyanto — Mon, 29 Jun 2026 13:03:01 +0700

TERASBANDUNG.COM - Penanganan perkara dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29) di Bandung terus bergulir. Setelah pelaku berhasil diamankan, proses hukum kini memasuki tahap penyidikan dengan pengawalan khusus dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Pria berinisial TH atau Taufik Hidayat kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis atas dugaan penyekapan serta tindak kekerasan yang diduga berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, mengatakan pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 15 Juni 2026. Baca Juga : Golkar Jabar Usung Semangat Milenial Bidik Kemenangan Nasional Sebagai tindak lanjut, Kejati Jawa Barat langsung menunjuk sembilan jaksa untuk mengikuti setiap perkembangan penyidikan hingga perkara siap dilimpahkan ke pengadilan. "Berdasarkan SPDB yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH," ungkap Nur Sricahyawijaya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum hingga memasuki tahap persidangan. Tersangka Ditangkap Setelah Sempat Buron Sebelumnya, Taufik Hidayat sempat masuk dalam pencarian aparat sebelum akhirnya berhasil diamankan di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/6/2026) malam. Pria berusia 30 tahun itu kemudian dibawa ke Polda Jawa Barat guna menjalani pemeriksaan secara intensif. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Baca Juga : Nonton Piala Dunia 2026 di HP? Ini Cara Mudah dan Legalnya! Menurut pengakuannya, aksi kekerasan tersebut dilakukan saat berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. "Semua yang dia lakukan dia mengakui dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal, karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dan bercekcok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan seperti itu," kata Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan. Korban Diduga Mengalami Kekerasan Selama Dua Tahun Dalam pemeriksaan, tersangka juga menjelaskan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, YTR diduga mengalami penganiayaan menggunakan tangan kosong maupun sejumlah benda, seperti besi, helm, meja kecil, pematik korek api berbentuk pistol, hingga sundutan rokok. Penyidik menduga tindakan penyekapan dan penyiksaan itu berlangsung sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Akibat dugaan kekerasan yang dialaminya, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Salah satu dampak paling serius yang dialami korban adalah kehilangan fungsi penglihatan pada matanya sehingga membutuhkan penanganan medis secara intensif. Kasus ini masih terus didalami oleh penyidik untuk melengkapi alat bukti sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.***

Anggaran Besar, DPRD Kota Bandung Minta Proyek RSUD dan Inspektorat Lebih Bermakna dan Berdampak Nyata

Dadi Mulyanto — Mon, 29 Jun 2026 07:43:29 +0700

TERASBANDUNG.COM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) 17 DPRD Kota Bandung, Asep Robin, menegaskan bahwa rencana pembangunan Gedung Inspektorat Daerah serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung melalui skema penganggaran tahun jamak tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata. Ia menilai proyek tersebut harus memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Asep, pembangunan Gedung Inspektorat harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, bukan sekadar menghadirkan gedung baru. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pengawas internal agar mampu menjalankan fungsi audit, evaluasi, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah secara optimal. “Inspektorat memiliki peran strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, pembangunan gedung harus diiringi peningkatan kapasitas pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujar Asep. Selain itu, Inspektorat juga diharapkan lebih aktif dalam meninjau dokumen perencanaan serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan efektif. Peran dalam pencegahan korupsi, termasuk penguatan zona integritas dan penanganan laporan masyarakat, juga dinilai perlu diperkuat secara menyeluruh. Di sisi lain, Asep memandang pembangunan RSUD sebagai langkah strategis dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi warga Kota Bandung. Ia menegaskan bahwa keberadaan rumah sakit tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, merata, dan berkualitas. “Pembangunan RSUD harus menjadi bagian dari penguatan sistem pelayanan kesehatan primer yang mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan warga,” katanya. Dengan demikian, proyek pembangunan ini diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur, tetapi juga menghadirkan sistem layanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, Asep Robin menekankan bahwa setiap proyek pembangunan daerah harus berorientasi pada manfaat nyata, baik dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh warga.***

Golkar Jabar Usung Semangat Milenial Bidik Kemenangan Nasional

Ginanjar — Sun, 28 Jun 2026 23:44:27 +0700

TERASBANDUNG.COM – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menegaskan seluruh jajaran pengurus baru memiliki satu target utama, yakni memenangkan Partai Golkar pada kontestasi politik mendatang. Untuk mencapai target tersebut, setiap bidang diminta menjalankan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan elektoral sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Tidak ada ruang bagi program yang hanya bersifat administratif. Setiap bidang harus memiliki kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kemenangan partai, baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional," kata Daniel didampingi Wakil Ketua Bidang Kepartaian, Pulihono, dalam keterangan persnya. Penegasan itu disampaikan dalam rapat pleno perdana kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat masa bakti 2025–2030 yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang No 2, Bandung, Minggu (28/6). Rapat tersebut menjadi penanda dimulainya kepemimpinan Daniel Mutaqien sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Salah satu ciri kepengurusan baru adalah dominasi generasi milenial. Dari 181 pengurus yang telah dilantik, mayoritas berasal dari kalangan muda yang diharapkan mampu menghadirkan energi dan gagasan baru dalam menjalankan roda organisasi. Daniel juga mengungkapkan tingginya antusiasme kader untuk bergabung dengan kepengurusan. Menurutnya, lebih dari 800 orang saat ini masuk dalam daftar tunggu untuk menjadi bagian dari struktur DPD Partai Golkar Jawa Barat. Selain menargetkan kemenangan politik, Daniel menekankan pentingnya reformasi tata kelola organisasi. Dia meminta seluruh pengurus di tingkat provinsi mengedepankan pelayanan kepada kader di daerah dan menghapus birokrasi yang selama ini dinilai menghambat kinerja organisasi. "Saya tegaskan, tidak boleh lagi ada pengurus tingkat provinsi yang mempersulit urusan kader atau pengurus di tingkat kota dan kabupaten. Orientasi kita adalah melayani. Kita ingin membangun sistem yang memudahkan, bukan menghambat. Pengurus provinsi harus menjadi mitra strategis bagi daerah, bukan menjadi beban," ujarnya. Dalam rapat pleno tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Barat juga mengesahkan tata kerja organisasi dan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen membangun organisasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Melalui kepengurusan baru yang didominasi generasi muda, Partai Golkar Jawa Barat optimistis dapat meningkatkan perolehan suara sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap kemenangan Partai Golkar pada agenda politik nasional mendatang. ***