Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dalam forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Gedung Pakuan Kota Bandung, Rabu, 4 Juni 2025. (Humas Kota Bandung)
TERASBANDUNG.COM - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan bersama seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat menyatakan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Disadur melalui siaran pers Humas Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi beserta Kepala Daerah se-Jawa Barat menyatakan hal ini dalam forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Gedung Pakuan Kota Bandung, Rabu, 4 Juni 2025.
Dalam deklarasi tersebut, lima butir komitmen ditegaskan secara bersama-sama, mencerminkan semangat integritas dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan di Jawa Barat.
Pertama, seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat berkomitmen menjalankan tugas secara benar, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
Kedua, mereka menjunjung tinggi integritas kelembagaan dan kepemimpinan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi.
Ketiga, perencanaan dan penganggaran APBD harus terbebas dari intervensi pihak manapun, dengan mengutamakan kepentingan publik dan kemanfaatan yang nyata bagi rakyat.
Keempat, penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian akan terus dilakukan untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kelima, para pemimpin daerah menyatakan tekad untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui langkah preventif maupun penegakan hukum.
Deklarasi ini disaksikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Pujianto Purnama.
Baca Juga : PT KAI Daop 2 Bandung Siap Layani Pelanggan di Masa Libur Iduladha
"Kami mengapresiasi langkah komitmen ini. Tapi lebih dari sekadar pernyataan, yang kita butuhkan adalah implementasi konkret di lapangan. KPK siap mendampingi dan mengawasi," ujar Bahtiar
Sedangkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, komitmen ini akan dijadikan pegangan dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya terkait pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan perizinan.
“Bandung harus menjadi contoh. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan APBD. Kami akan terus perkuat sistem pengawasan internal, termasuk lewat digitalisasi dan pelibatan masyarakat,” ujar Farhan.***
Penulis: Tim Teras Bandung | Editor: Dadi Mulyanto
