Pemkot Bandung menertibkan 48 bangunan liar dan lapak PKL di Jalan Soekarno-Hatta untuk mengembalikan fungsi trotoar dan saluran drainase kota. (Ist)
TERASBANDUNG.COM - Penataan kawasan Jalan Soekarno-Hatta kembali dilakukan Pemerintah Kota Bandung.
Sebanyak 48 bangunan liar dan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati fasilitas umum menjadi sasaran pembongkaran dalam operasi penertiban pada Selasa, 3 November 2026.
Penertiban yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bersama aparat Kecamatan Panyileukan tersebut difokuskan pada bangunan yang berdiri di atas trotoar dan area saluran drainase.
Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik yang selama ini digunakan untuk aktivitas berdagang. Selain mengganggu kenyamanan pejalan kaki, keberadaan bangunan di atas saluran air juga berpotensi menghambat aliran drainase.
Baca Juga : Gapeka Baru Mulai 1 Desember 2026, Sejumlah Jadwal Perjalanan Kereta Berubah
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan ruang publik sesuai peruntukannya.
Penertiban juga melibatkan berbagai unsur pemerintahan, mulai dari aparat kewilayahan hingga instansi di tingkat provinsi.
"Hari ini kita bersama jajaran kewilayahan, Forkopimcam Panyileukan, dinas terkait tingkat Kota Bandung, Satgas Linmas, Gober, hingga dukungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat melakukan pembongkaran dan penataan bangunan liar. Intinya, kita ingin mengembalikan fungsi ruang publik kepada masyarakat. Trotoar adalah hak pejalan kaki, dan drainase harus berfungsi optimal untuk mencegah penyumbatan," ujar Bambang Sukardi di lokasi penertiban.
Bambang menegaskan, operasi tersebut bukan hanya menyasar satu kawasan. Pemerintah Kota Bandung berencana melanjutkan penataan di wilayah lainnya, mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung.
Program tersebut menjadi bagian dari agenda penataan kota yang dijalankan Pemkot Bandung bersama Gubernur Jawa Barat.
Sementara itu, Camat Panyileukan, Yayan Rustandi, menjelaskan bahwa pembongkaran tidak dilakukan secara mendadak. Sebelum petugas turun ke lapangan, pihak kecamatan telah menjalankan sejumlah tahapan pemberitahuan dan komunikasi dengan para pedagang.
Sebanyak 48 pemilik PKL sebelumnya telah diundang dalam rapat koordinasi di kantor Kecamatan Panyileukan. Dalam pertemuan tersebut, para pedagang meminta tambahan waktu selama 10 hari untuk menindaklanjuti pemberitahuan pemerintah.
Baca Juga : BPBD Ungkap 7 Wilayah Rawan Banjir dan Longsor di Bandung, Warga Diminta Waspada!
"Dalam rapat koordinasi, para pedagang sempat meminta tenggang waktu 10 hari. Setelah melewati batas waktu tersebut, proses dialihkan ke Satpol PP Kota Bandung yang kemudian menindaklanjutinya dengan penerbitan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3 yang disampaikan secara door to door oleh petugas kewilayahan," jelas Yayan.
Pemerintah kecamatan kemudian menyerahkan proses penindakan kepada Satpol PP Kota Bandung setelah tahapan pemberitahuan dan tenggang waktu berakhir.
Pelaksanaan penertiban di Jalan Soekarno-Hatta juga membutuhkan koordinasi khusus karena kawasan tersebut merupakan jalur arteri dengan volume kendaraan yang tinggi.
Faktor keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian agar proses pembongkaran tidak menimbulkan gangguan lalu lintas maupun risiko bagi masyarakat.
Baca Juga : Farhan Minta Camat dan Lurah Siaga Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor di Bandung
Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Bandung menargetkan kawasan timur kota menjadi lebih tertata. Selain mengembalikan ruang bagi pejalan kaki, pembenahan drainase diharapkan dapat berjalan optimal sehingga fasilitas umum bisa kembali dimanfaatkan sesuai fungsinya.
Penertiban ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki wajah Kota Bandung, khususnya di kawasan yang menjadi salah satu akses utama masuk ke kota dari arah timur.***
Penulis: Tim Teras Bandung | Editor: Dadi Mulyanto
