Dua perempuan asal Kabupaten Bandung terjebak lima bulan di Malaysia akibat dugaan TPPO. Polisi menetapkan dua tersangka yang terancam 10 tahun penjara. (Antara)
TERASBANDUNG.COM - Dua perempuan asal Kabupaten Bandung, SSA (19) dan KL (18), akhirnya bisa kembali ke Indonesia setelah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Malaysia.
Keduanya disebut sempat terjebak selama lima bulan di Kuching sebelum berhasil dipulangkan melalui koordinasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching dan Polresta Bandung.
Kasus ini terungkap setelah aparat melakukan penyelidikan terhadap dugaan perekrutan tenaga kerja dengan iming-iming gaji tinggi.
Kapolresta Bandung Komisaris Besar Tri Suhartanto mengungkapkan, dua orang berinisial AF dan IY telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, dua orang lainnya, WY dan IR, diamankan oleh KJRI Kuching dan masih menjalani pemeriksaan pihak imigrasi.
Baca Juga : POLIRAN Job Fair 2026 Hadir di Bandung, 100 Perusahaan Siapkan Ribuan Lowongan Kerja
Tri menjelaskan, para korban awalnya dijanjikan pekerjaan di Malaysia dengan penghasilan mencapai Rp30 juta setiap bulan. Namun, kenyataan yang mereka hadapi justru jauh berbeda dari tawaran tersebut.
"Tersangka mengiming-imingi korban pekerjaan di Malaysia dengan penghasilan sekitar Rp 30 juta per bulan. Kenyataannya, korban bekerja di rumah prostitusi di Kuching, dengan penghasilan tak sesuai iming-iming tersangka," ucap Tri saat ekspose di Mapolresta Bandung, Jalan Bhayangkara, Soreang, Senin 9 November 2026.
Selama berada di Malaysia, kedua korban diduga tidak leluasa meninggalkan tempat mereka bekerja. Selain dibebani utang oleh para pelaku, keduanya juga tidak memiliki paspor sehingga kesulitan kembali ke tanah air.
Atas perbuatannya, AF dan IY dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keduanya terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.
Setelah berhasil dipulangkan, SSA dan KL kini mendapatkan pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Bandung.
Kepala UPTD PPA DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Rika Humairoh, mengatakan pihaknya turut berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan kebutuhan perlindungan para korban terpenuhi.
Baca Juga : Cegah Penularan HIV, Pemkot Bandung Gandeng Kampus
Pendampingan dilakukan melalui penempatan di rumah aman, pemberian edukasi, hingga dukungan untuk mengakses kembali pendidikan. Langkah ini dinilai penting karena korban eksploitasi, terutama perempuan dan anak, membutuhkan pemulihan serta perlindungan setelah mengalami peristiwa tersebut.
Rika juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan luar negeri dengan janji penghasilan besar. Modus perekrutan yang menjanjikan pekerjaan layak, tetapi berujung eksploitasi, masih menjadi ancaman bagi calon pekerja migran.
DP2KBP3A Kabupaten Bandung sendiri telah menerima 23 laporan kasus dengan beragam persoalan yang membutuhkan penanganan. Karena itu, edukasi mengenai bahaya TPPO terus dilakukan agar masyarakat lebih waspada terhadap praktik perekrutan tenaga kerja ilegal.***
Penulis: Tim Teras Bandung | Editor: Dadi Mulyanto
