Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mewujudkan pemerataan akses air bersih bagi seluruh warga. (Foto: Humas Kota Bandung)
TERASBANDUNG.COM - Bagi sebagian warga Bandung, memutar keran dan mendapatkan air jernih mengalir bukanlah hal yang selalu bisa dilakukan dengan mudah.
Di beberapa wilayah, air masih datang bergantian, sementara di tempat lain, sumur menjadi satu-satunya sumber kehidupan. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyadari tantangan itu tidak kecil. Ia menegaskan bahwa ketersediaan air bersih yang merata adalah cita-cita bersama yang masih terus diupayakan.
“Idealnya semua RW di Kota Bandung sudah terlayani air bersih PDAM. Kami ingin terus meningkatkan cakupan ini, tapi memang tidak mudah,” ujar Farhan saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Cibuntu, Rabu 22 Oktober 2025.
Baca Juga : Bandung Siaga Musim Hujan, Farhan Ajak Warga Waspada Banjir dan Pohon Tumbang
Dalam keterangan persnya, Farhan menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi Bandung adalah keterbatasan sumber air baku. Kota yang dikelilingi dataran tinggi ini ternyata tidak memiliki waduk atau situ yang bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Bandung ini tidak punya situ atau waduk yang bisa jadi sumber air baku. Dulu ada beberapa situ, tapi sekarang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Jadi PDAM harus mengambil air dari wilayah kabupaten, dan itu biayanya tidak kecil,” terangnya.
Selain itu, tantangan lain muncul dari tingkat kebocoran air PDAM yang masih cukup tinggi. Pemerintah pun kini berupaya memperbaiki infrastruktur dan sistem distribusi agar aliran air ke rumah warga bisa lebih efisien dan berkelanjutan.
Baca Juga : Pasar Seni ITB 2025, Wali Kota Farhan Ingin Jadi Agenda Tahunan Bandung
Untuk wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM, Pemkot Bandung menugaskan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) agar melakukan pendataan lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan setiap rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih, minimal melalui program bantuan atau distribusi alternatif.
“Kalau ada warga yang belum dapat layanan PDAM, DPKP akan turun untuk mendata dan memastikan bisa mendapat bantuan air bersih,” kata Farhan.
Selain upaya pemerintah, beberapa sektor swasta juga ikut berperan. Sejumlah pabrik di Bandung yang memiliki konsumsi air tanah besar diajak berkolaborasi untuk menyalurkan sebagian airnya kepada warga di sekitar kawasan industri.
Baca Juga : ZOORUN 2025, Cara Seru Lembang Park & Zoo Rayakan Ulang Tahun ke-5
“Salah satunya melalui Bappenda, kami mendorong agar pabrik-pabrik yang memiliki kapasitas air besar mau berbagi dengan warga sekitar,” jelas Farhan.
Bagi Farhan, pemenuhan akses air bersih sejatinya bukan semata persoalan teknis, tapi juga bagian dari hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa air bersih memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hak administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya.
“Air bersih ini kebutuhan mendasar. Setelah hak administrasi kependudukan, hak atas air bersih juga harus kita penuhi sebagai bagian dari hak asasi manusia,” tegasnya.***