TERASBANDUNG.COM - Pelayanan publik di Kota Bandung terus menunjukkan perbaikan. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025, tingkat kepuasan warga terhadap layanan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mencapai 89,09 poin, naik dari tahun sebelumnya yang mencatat 88,33 poin.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut hasil tersebut menjadi indikator nyata meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

“Survei ini adalah cermin sejauh mana kinerja birokrasi kita benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Bukan hanya sebagai laporan, tetapi sebagai alat ukur kemajuan pelayanan publik,” ujar Farhan pada kegiatan Simposium Survei Kepuasan Masyarakat Semester I di Hotel Horison Bandung, seperti dikutip melalui siaran pers Humas Kota Bandung.

Ia mengapresiasi seluruh jajaran Pemkot, mulai dari perangkat daerah hingga unit layanan publik, atas kerja keras menjaga mutu pelayanan bagi masyarakat.

Baca Juga : Pemkot Bandung Perkuat Mitigasi Dini Hadapi Risiko Pergeseran Tanah dan Rumah Roboh

“Angka 89,09 ini bukti kerja keras kita semua dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan profesional,” ungkapnya.

Dari hasil survei, Farhan menjelaskan bahwa kompetensi serta perilaku aparatur menjadi kekuatan utama yang membuat masyarakat puas dengan pelayanan publik di Bandung.

Meski begitu, ia menyoroti sejumlah tantangan yang masih perlu dibenahi, seperti prosedur layanan yang masih berbelit, kecepatan pelayanan yang belum merata, serta sistem pengaduan masyarakat yang belum sepenuhnya responsif.

Selain itu, isu-isu klasik perkotaan seperti sampah, banjir, kemacetan, dan kualitas udara juga menjadi perhatian.

Baca Juga : Event Besar Dongkrak Pariwisata Kota Bandung, Hunian Hotel Meningkat

“Empat isu ini tidak bisa ditangani secara parsial. Kita butuh sinergi lintas OPD, kerja wilayah yang adaptif, dan kolaborasi nyata dengan masyarakat,” kata Farhan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Farhan menegaskan lima arah strategis bagi seluruh aparatur Pemkot Bandung.

Pertama, hasil SKM harus dijadikan dasar kebijakan yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi konkret.

Kedua, percepatan layanan publik melalui inovasi digital, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dan antrean daring.

“Gunakan teknologi digital seperti tanda tangan elektronik dan antrean daring agar warga tak perlu datang berulang kali ke kantor,” ujar Farhan.

Baca Juga : Pemkot Bandung Tegaskan Komitmen Hapus Budaya Kekerasan Lewat Program Senandung Perdana

Ia juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Respon cepat adalah kunci membangun kepercayaan publik,” jelasnya.

Di sisi lain, penanganan isu prioritas kota dan pembangunan budaya kerja yang empatik juga menjadi perhatian utama.

“Saya ingin ASN Kota Bandung tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga bekerja dengan hati. Melayani dengan niat tulus, dan menjadikan kepuasan warga sebagai ukuran keberhasilan,” katanya.

Dengan peningkatan indeks kepuasan yang signifikan, Pemkot Bandung berkomitmen melanjutkan transformasi layanan publik menuju tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***