TERASBANDUNG.COM - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam memperketat pengawasan kawasan Bandung Utara.

Langkah ini dilakukan untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi yang kerap berdampak langsung ke wilayah Kota Bandung sebagai daerah hilir.

Menurut Farhan, posisi geografis Kota Bandung membuatnya tak bisa lepas dari dampak perubahan tata guna lahan dan kondisi alam di kawasan Bandung Utara. Situasi tersebut menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi dari pemerintah kota.

Baca Juga : Pemkot Bandung Luncurkan 1.596 Petugas Gaslah untuk Atasi Krisis Sampah, Ini Strateginya

“Kota Bandung ini penerima akibat. Jadi kita mesti lebih antisipasi menghadapi dampak-dampak tersebut,” ujar Farhan usai Launching Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) di Alun-Alun Ujungberung, Senin, 26 Januari 2026 seperti dilansir dari siaran pers Humas Kota Bandung.

Sebagai wilayah yang menerima aliran air dari kawasan hulu, Bandung dinilai harus memperkuat sistem mitigasi agar dampak bencana dapat ditekan sejak dini.

Sensor Sungai hingga Target RTH Jadi Strategi Mitigasi

Untuk memperkuat langkah antisipasi, Pemkot Bandung mulai mengandalkan teknologi sistem peringatan dini. Saat ini, satu sensor ketinggian air telah terpasang di Sungai Cikapundung sebagai alat pemantau awal potensi banjir.

Baca Juga : OJK Jabar Dukung Revitalisasi Lahan Kritis melalui Pengembangan Kakao Berkelanjutan

“Sekarang ini baru satu titik di Sungai Cikapundung yang punya sensor. Kalau airnya naik dengan deras yang sangat tinggi, kita bisa tahu. Ke depan kita cari beberapa titik lain untuk diterapkan teknologi sensor,” jelas Farhan.

Ia menyebut kawasan prioritas pengawasan membentang dari Gunung Burangrang hingga Gunung Manglayang, mencakup wilayah Bandung Utara dari barat sampai timur. Sungai-sungai yang melintas di Kota Bandung seperti Cikapundung, Cidurian, dan aliran lainnya menjadi fokus pemantauan karena berpotensi membawa dampak langsung ke permukiman warga.

Selain teknologi, Pemkot Bandung juga menargetkan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang. Saat ini, perhitungan ulang luasan RTH tengah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Cipta Bintar) bersama Badan Pertanahan Nasional dan ATR.

“Target kita menambah RTH. Perhitungan barunya sedang dilakukan. Selain itu, saya juga akan mencari kemungkinan CSR dari perusahaan-perusahaan besar untuk membuka RTH di Kota Bandung,” ungkap Farhan.

Baca Juga : Perum BULOG Kancab Bandung Perkuat Penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) di Awal 2026

Ia bahkan membuka opsi relokasi atau penataan ulang ruang kota guna mengejar proporsi minimal 30 persen RTH sesuai ketentuan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menekan risiko bencana.

Dari sisi pembiayaan, Farhan memastikan Pemkot Bandung masih memiliki cadangan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat dimobilisasi jika kondisi darurat terjadi, meski sebagian anggaran telah digunakan untuk penanganan sampah.

“Cadangan kas kita insyaallah bisa dengan mudah dialihkan apabila terjadi bencana,” ujarnya.

Farhan juga menyampaikan bahwa Pemkot Bandung turut memberikan dukungan tanggap darurat bagi penanganan bencana di wilayah Bandung Barat.

Baca Juga : Longsor Bandung Barat: Tim SAR Evakuasi 25 Kantong Jenazah, 11 Korban Teridentifikasi

Bantuan yang diberikan meliputi pengerahan personel dan logistik yang tersedia, termasuk pengiriman dua satuan pemadam kebakaran untuk membantu evakuasi korban di area berlumpur dengan metode penyemprotan air.

Ia berharap, rangkaian langkah antisipatif tersebut mampu meminimalkan risiko sekaligus mengurangi dampak bencana bagi masyarakat Kota Bandung.***