TERASBANDUNG.COM - Kondisi pasokan energi di Kota Bandung dipastikan tetap stabil. Pemerintah kota menilai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) masih berada dalam situasi aman, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir berlebihan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa jaminan dari pemerintah pusat terkait harga energi bersubsidi menjadi faktor penting dalam menjaga ketenangan publik. Ia memastikan tidak ada indikasi kenaikan harga dalam waktu dekat.

“Secara umum kita masih dalam kondisi optimis. Suplai BBM dan BBG untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga terjaga. Jaminan dari Menteri Keuangan ini membuat kita semua lebih tenang, tidak perlu deg-degan,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin 30 Maret 2026.

Baca Juga : Nikita Willy Jelajahi Kuliner Bandung, Naik Angkot hingga Cicipi Bubur Legendaris

Meski kondisi pasokan dinilai terkendali, Farhan mengingatkan pemerintah daerah di Jawa Barat untuk tetap memperhatikan kesiapan distribusi. Infrastruktur penyaluran energi harus dijaga agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang justru dapat memicu kepanikan.

“Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa stok aman. Jangan sampai ada panic buying, baik BBM maupun BBG,” imbaunya.

Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kota Bandung juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang di sektor energi. Salah satunya melalui pengembangan energi alternatif berbasis pengolahan sampah.

Farhan mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada arahan resmi terkait peralihan penggunaan energi dari BBM ke listrik.

Namun demikian, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk merumuskan strategi energi yang lebih berkelanjutan.

Baca Juga : Farhan Ajak Pengusaha Bangkitkan Ekonomi Bandung, Soroti Transportasi dan Industri

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) menjadi salah satu fokus utama. Beberapa lokasi di kawasan Bandung Raya seperti Legok Nangka, Sarimukti, hingga Eks TPA Jelekong tengah dipertimbangkan sebagai bagian dari proyek tersebut.

“Kami akan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini penting untuk solusi jangka panjang, khususnya energi berbasis lingkungan,” jelasnya.

Selain isu energi, Farhan juga menyinggung kemungkinan penerapan pola kerja fleksibel di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).

Meski demikian, kebijakan tersebut masih menunggu kejelasan petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu juklak dan juknis. Yang penting nanti adalah bagaimana mengukur efektivitas kerja ASN,” ujarnya.***