TERASBANDUNG.COM - Situasi memanas tengah melanda kepengurusan bola basket Jawa Barat. Polemik muncul setelah adanya dorongan dari pusat untuk menggelar ulang Musyawarah Daerah (Musda), meski sebelumnya proses pemilihan telah dinyatakan sah.

Ketua terpilih PERBASI Jawa Barat periode 2025–2030, Epriyanto Kasmuri, menegaskan penolakannya terhadap keputusan tersebut. Ia menilai langkah yang diambil oleh DPP terkesan mendadak dan tidak memiliki dasar yang kuat.

Sebagaimana diketahui, Epriyanto sebelumnya terpilih secara aklamasi dalam Musda yang berlangsung pada 14 Februari 2026 di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Proses tersebut bahkan dihadiri oleh perwakilan DPP pusat dan KONI Jawa Barat.

Namun, dinamika berubah cepat. Dalam waktu singkat, muncul surat dari DPP yang tidak hanya mengusulkan Musda ulang, tetapi juga menetapkan caretaker untuk mengambil alih kepengurusan sementara.

Menanggapi hal itu, Epriyanto langsung mengambil sikap tegas dengan menyampaikan penolakan resmi.

“Saya sebagai ketua terpilih langsung memberikan surat penolakan atas caretaker dan juga permintaan Musda ulang,” tegas Epriyanto Kasmuri di Bandung, Rabu (15/4/2026).

Ia mengaku heran dengan keputusan tersebut, terlebih karena penunjukan caretaker disebut telah dilengkapi dengan surat keputusan (SK). Selain itu, DPP juga berencana menggelar rapat lanjutan bersama pengurus cabang untuk membahas agenda Musda ulang.

Menurut Epriyanto, kebijakan tersebut terkesan dipaksakan dan tidak melalui kajian yang matang. Ia pun membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum apabila keputusan tersebut tetap dijalankan.

“Kalau tetap dilaksanakan, dalam tujuh hari saya akan ajukan gugatan ke Arbitrase keolahragaan,” ujarnya.

Di tengah konflik yang berkembang, ia memastikan bahwa aktivitas organisasi tetap berjalan normal, termasuk persiapan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) November 2026.

“Semua tahapan sudah selesai. Untuk basket, tinggal gas dan laksanakan. Tidak ada yang akan terganggu,” pungkasnya.

Perseteruan ini kini menjadi perhatian publik olahraga Jawa Barat. Ke depan, keputusan yang diambil akan menentukan arah organisasi, apakah konflik mereda atau justru berlanjut ke ranah hukum.***