TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan menyiapkan pembangunan empat Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah.

Program tersebut ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Empat sekolah berasrama itu akan dibangun di Ciwidey, Soreang, dan Dayeuhkolot, dengan lokasi di Dayeuhkolot terdiri dari dua pembangunan yang memanfaatkan aset pemerintah pusat.

Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak yang selama ini kesulitan memperoleh layanan pendidikan.

Baca Juga : Ini Daftar 7 Titik Rawan Begal di Kota Bandung, Polisi Bersenjata Siap Patroli Setiap Malam

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung telah menunjukkan kesiapan penuh untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut, salah satunya dengan menyediakan lahan di Kecamatan Ciwidey.

"Untuk yang di Ciwidey, kami (Pemerintah Kabupaten Bandung) yang menyediakan lahan. Penyediaan lahan itu merupakan bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung Sekolah Rakyat. Untuk Sekolah Rakyat di Soreang bakal dibangun di atas lahan aset Kementerian Sosial, sedangkan di Dayeuhkolot akan dibangun di atas lahan aset Kementerian Pariwisata," ucap Dadang, Kamis (23/7/2026).

Kampus Sekolah Rakyat di Ciwidey Mulai Dibangun Oktober 2026

Pemkab Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey. Pembangunan sekolah dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026.

Sekolah Rakyat di Ciwidey dirancang mampu menampung sekitar 2.000 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas permanen tersebut diprioritaskan untuk melayani anak-anak asal Kabupaten Bandung, sedangkan tiga sekolah lainnya akan menjangkau peserta didik dari wilayah Bandung Raya.

Dengan penambahan empat sekolah ini, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera yang dapat memperoleh pendidikan secara gratis.

Baca Juga : Lebih dari 8.000 Pelanggan PLN di Jabar Ikut Promo Diskon Tambah Daya 50 Persen

Di kesempatan terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa hingga saat ini telah beroperasi 166 Sekolah Rakyat rintisan sejak 2025. Selain itu, sebanyak 93 Sekolah Rakyat tahap II berada dalam proses pembangunan maupun telah selesai dikerjakan.

Pemerintah pusat menargetkan 500 Sekolah Rakyat berasrama dapat berdiri dan beroperasi secara nasional pada tahun 2029.

Menurut Saifullah, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama mereka yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah.

"Tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan melalui data yang dimiliki pemerintah," ujarnya.

Ia menambahkan, proses pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga mengembangkan potensi setiap peserta didik melalui pemetaan bakat sejak awal.

"Kita tidak menggunakan tes akademik. Yang ada adalah pemetaan bakat sehingga setiap anak diarahkan sesuai potensi yang dimiliki. Lulusan Sekolah Rakyat nantinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi apabila memenuhi syarat atau menjadi pekerja terampil di dalam maupun luar negeri," katanya.

Kementerian Pariwisata Sediakan Lahan dan Jalur Beasiswa

Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat juga datang dari Kementerian Pariwisata yang menyiapkan lahan seluas 7 hektare di kawasan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung Kampus Dayeuhkolot.

Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung sekolah permanen seluas 5 hektare, sedangkan 2 hektare sisanya disiapkan sebagai area olahraga dan aula serbaguna yang akan digunakan bersama oleh siswa Sekolah Rakyat dan civitas akademika Poltekpar NHI Bandung.

Baca Juga : Ini Dia Wisata Malam Penuh Cahaya di Bandung yang Lagi Viral

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sektor pariwisata membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten sehingga program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi salah satu jalur mencetak talenta unggul.

"Kami berharap lulusan Sekolah Rakyat memiliki bekal kompetensi yang relevan dan berkesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Pariwisata," katanya.

Sebagai bentuk dukungan lanjutan, Kementerian Pariwisata juga menyiapkan alokasi beasiswa bagi 20 persen lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di bawah naungan kementerian tersebut.

Program pembangunan empat Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik.***