TERASBANDUNG.COM - Ancaman banjir kembali menjadi perhatian menjelang meningkatnya curah hujan di Kota Bandung.
Pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan langkah yang lebih terencana agar penanganan tidak berhenti pada tindakan darurat ketika genangan sudah terjadi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, mendorong adanya kebijakan jangka panjang yang melihat persoalan banjir sebagai satu sistem, mulai dari kawasan hulu hingga wilayah perkotaan.
Pandangan tersebut disampaikan Agus dalam talk show OPSI bertema “Baliho Tumbang hingga Banjir Mengintai, Seberapa Siap Bandung Hadapi Musim Hujan?” di Studio PRFM Bandung, Senin, 5 Oktober 2026, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPRD Kota Bandung.
Menurut Agus, pembenahan saluran air tidak akan cukup apabila persoalan tata ruang dan perubahan fungsi kawasan resapan tidak turut menjadi perhatian.
Alih Fungsi Lahan di Bandung Utara Disorot
Bandung Utara menjadi salah satu kawasan yang menurut Agus perlu mendapat perhatian serius. Kawasan tersebut memiliki fungsi penting dalam sistem resapan air yang berkaitan langsung dengan kondisi Kota Bandung.
“Pembangunan ini banyak yang alih fungsi lahan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tata ruang RTRW kita. Contohnya resapan, sumber utama itu di Bandung Utara,” katanya.
Agus menilai pengelolaan kawasan tersebut membutuhkan pendekatan lintas daerah. Pasalnya, wilayah Bandung Utara memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi hingga Kabupaten Sumedang.
Jika fungsi kawasan resapan terus berubah, limpasan air menuju kawasan perkotaan berpotensi meningkat ketika hujan dengan intensitas tinggi. Situasi tersebut pada akhirnya dapat menambah beban sungai, tanggul dan jaringan drainase di Kota Bandung.
DPRD Dorong Rencana Induk Drainase
Selain tata ruang, Agus menyoroti belum tersedianya rencana induk drainase yang dapat menjadi acuan bersama dalam mengelola sistem air Kota Bandung.
“Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Dari alokasi air dari utara ke selatan hingga ke kabupaten, batas tol, itu harus dioperasikan seperti apa, kemudian kolaborasi dengan Kabupaten Bandung,” katanya.
Menurut dia, perencanaan tersebut harus mampu memetakan pergerakan air secara menyeluruh dan tidak hanya berorientasi pada wilayah administratif Kota Bandung.
Sebab, persoalan banjir memiliki keterkaitan antara daerah hulu, kawasan perkotaan dan wilayah hilir.
“Tidak bisa diselesaikan satu daerah semua,” ujarnya.
Atas dasar itu, Agus mendorong kolaborasi antara Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat dan pemerintah daerah lain yang berada dalam satu sistem aliran air.
Gagasan Kanal Selatan Kembali Diangkat
Pembenahan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian banjir. Agus menyebut sungai, drainase hingga sodetan perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan, bukan hanya ketika musim hujan tiba.
Ia juga mengangkat kembali gagasan pembangunan kanal selatan yang pernah direncanakan sekitar 2013. Menurutnya, konsep tersebut dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan untuk mengatur aliran air.
Tak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, kanal tersebut juga berpeluang dikembangkan menjadi ruang publik sekaligus kawasan wisata jika dirancang secara tepat.
Penanganan Banjir Harus Berkelanjutan
Agus menekankan bahwa pengerukan sedimentasi maupun pembersihan saluran tetap diperlukan. Namun, langkah tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya strategi karena hanya menyentuh persoalan di permukaan.
Ia meminta pemerintah mulai meninggalkan pola penanganan yang bersifat insidental dan membangun sistem pengendalian banjir yang berkesinambungan.
“Tidak menyelesaikan secara insidental, tapi betul-betul komprehensif,” ujarnya.
Menjelang musim hujan, Agus juga mengajak pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya, koordinasi antardaerah serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk menekan potensi banjir dan dampak cuaca ekstrem di Bandung.***