BRT Bandung Raya Resmi Dibangun, Wali Kota Farhan Ungkap Perubahan Besar di Sepanjang Jalurnya

BRT Bandung Raya Resmi Dibangun, Wali Kota Farhan Ungkap Perubahan Besar di Sepanjang Jalurnya Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. (bandung.go.id)

TERASBANDUNG.COM - Upaya menghadirkan sistem transportasi massal yang lebih modern di kawasan Cekungan Bandung resmi memasuki babak baru.

Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (Mastran), yang menjadi langkah awal mewujudkan jaringan angkutan umum terintegrasi untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat.

Momentum tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) layanan angkutan massal Bandung Raya yang berlangsung di Terminal Leuwipanjang pada Rabu, 22 Juli 2026.

Kesepakatan ini menjadi fondasi agar layanan BRT dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan Pemerintah Kota Bandung memberikan dukungan penuh terhadap proyek strategis nasional tersebut.

Baca Juga : Diskon PBB Kota Bandung 2026 Hingga 100 Persen, Tunggakan Lama Bebas Denda hingga 31 Desember

Menurutnya, kehadiran BRT tidak hanya memperbaiki sistem transportasi, tetapi juga membuka peluang investasi dan mendorong penataan kawasan perkotaan.

Salah satu langkah yang tengah disiapkan ialah pembangunan gedung parkir di sepanjang lintasan BRT. Kebijakan ini dilakukan karena koridor utama nantinya harus steril dari parkir di badan jalan maupun aktivitas pedagang kaki lima.

“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” kata Farhan dalam siaran pers Humas Kota Bandung.

Farhan mengungkapkan, sejak pembahasan program pada 2024, Pemerintah Kota Bandung telah menyatakan komitmennya mendukung skema PSO. Hal itu dinilai sejalan dengan posisi Kota Bandung sebagai wilayah yang akan memperoleh manfaat terbesar dari operasional BRT.

Selain itu, ia berharap tarif yang diberlakukan tetap ramah di kantong masyarakat agar semakin banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.

Baca Juga : KA Cikuray Jadi Kereta Favorit Pengguna Jasa dari Daop 2 Bandung

“Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” ujarnya.

Angkot Berubah Fungsi Menjadi Feeder Listrik

Meski sistem transportasi massal akan mengalami perubahan besar, Farhan memastikan angkutan kota konvensional tidak akan dihapus. Sebaliknya, angkot akan diintegrasikan sebagai armada pengumpan (feeder) yang menghubungkan permukiman dengan koridor utama BRT menggunakan kendaraan listrik.

Pemerintah Kota Bandung saat ini juga tengah mematangkan model bisnis operasional serta menyiapkan simulasi rekayasa lalu lintas, termasuk kemungkinan perubahan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan strategis.

“Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” ungkapnya.

BRT Jadi Tulang Punggung Transportasi Massal Bandung Raya

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai kebutuhan transportasi massal di Bandung Raya semakin mendesak mengingat kawasan metropolitan tersebut memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi.

Dominasi penggunaan kendaraan pribadi, menurutnya, telah memicu kemacetan yang berdampak terhadap efisiensi perjalanan, produktivitas masyarakat hingga kualitas lingkungan perkotaan.

Baca Juga : Tak Hanya Domestik, Dedi Mulyadi Ingin Bandara Husein Layani Penerbangan Internasional

Karena itu, pembangunan BRT diproyeksikan menjadi solusi transportasi yang lebih nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau dan saling terhubung dengan moda transportasi lainnya.

“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir,” kata Dudy.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menyepakati skema PSO sebagai bentuk komitmen menjaga keberlangsungan layanan sekaligus memastikan tarif tetap dapat dijangkau masyarakat.

Dedi Mulyadi: Awal Era Baru Transportasi Publik

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut dimulainya pembangunan BRT sebagai tonggak perubahan sistem transportasi publik di kawasan Bandung Raya.

Ia menilai transformasi angkutan kota menjadi kendaraan listrik berbasis feeder merupakan langkah penting agar pelaku transportasi eksisting tetap memiliki peran dalam ekosistem angkutan massal yang baru.

Selain itu, Dedi mendorong adanya skema pembiayaan yang memudahkan para sopir angkot beralih menjadi pemilik armada listrik sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga di tengah transformasi transportasi.

Menurutnya, keberhasilan transportasi modern tidak hanya ditentukan oleh hadirnya kendaraan baru, tetapi juga perubahan budaya masyarakat dalam menggunakan angkutan umum serta dukungan infrastruktur perkotaan yang memadai.

“Transportasi modern bukan hanya soal kendaraannya, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta kualitas layanan kota yang mendukung, mulai dari trotoar, penerangan jalan, hingga keamanan,” ujar Dedi.***

Penulis: Ely Kurniawati | Editor: Dadi Mulyanto

Berita Terkini