TERASBANDUNG.COM - Melemahnya daya beli masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup menjadi salah satu tantangan ekonomi yang dihadapi Kota Bandung.
Situasi ini turut menekan keberlangsungan usaha konvensional, sementara kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi dinilai semakin terbatas.
Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI, Erick Darmadjaya, menyoroti kondisi pendapatan masyarakat yang dinilai terus merosot. Ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran membuat warga harus mengurangi belanja, bahkan mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Inflasi kecil, tapi sekarang pendapatan merosot. Maka kemampuan belanja rakyat turun banyak,” ujar Erick.
Menurut Erick, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga merambah sektor perdagangan. Pelaku usaha konvensional menghadapi tekanan dari tingginya harga properti dan biaya sewa tempat usaha.
Akibatnya, sejumlah bangunan komersial yang ditawarkan untuk dijual maupun disewakan tidak kunjung kembali digunakan untuk kegiatan produktif. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aktivitas ekonomi di perkotaan.
Penataan kota melalui penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar juga menjadi perhatian. Erick menilai kebijakan tersebut perlu disertai alternatif lokasi berdagang agar pedagang kecil tetap memiliki kesempatan mencari penghasilan.
Di tengah situasi itu, perdagangan berbasis digital semakin menjadi pilihan masyarakat. Penjualan melalui platform daring dan program afiliasi berkembang ketika usaha yang mengandalkan toko fisik menghadapi berbagai kendala.
Meski demikian, Erick menilai pertumbuhan perdagangan digital perlu diimbangi dengan kejelasan administrasi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Ia menyoroti penjualan produk impor melalui platform daring yang menurutnya belum memberikan kontribusi optimal bagi Kota Bandung.
“Affiliate lebih banyak. Pedagang atau seller membawa produk dari China, Malaysia, Vietnam. Tidak ada kontribusi untuk daerah,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa tantangan perdagangan digital tidak sebatas persoalan perpajakan. Identitas serta legalitas pelaku usaha juga dinilai perlu mendapat perhatian agar aktivitas perdagangan dapat terdata dengan baik.
Perubahan tersebut turut memunculkan tantangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Erick, penerimaan Kota Bandung masih banyak ditopang oleh kegiatan usaha konvensional dan perusahaan berskala besar, sedangkan pola transaksi masyarakat terus bergeser ke ranah digital.
Pinjaman Online Muncul di Tengah Tekanan Biaya Hidup
Persoalan ekonomi juga mulai membebani keuangan keluarga. Erick menyebut pinjaman online menjadi salah satu cara yang ditempuh sebagian masyarakat untuk menutup selisih antara pendapatan dan pengeluaran.
“Pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, selisihnya ditutupi hutang,” ujarnya.
Beban masyarakat semakin besar ketika harga kebutuhan pokok, ongkos transportasi, dan bahan baku usaha ikut meningkat. Pengeluaran yang bertambah membuat ruang untuk berbelanja maupun mengembangkan usaha semakin sempit.
Di sisi lain, pemerintah kota tidak memiliki kendali penuh terhadap seluruh komponen biaya tersebut. Erick mencontohkan kenaikan ongkos transportasi yang sulit diatasi melalui kebijakan pemerintah daerah semata.
“Pemerintah Kota tidak bisa apa-apa soal kenaikan biaya transportasi,” kata Erick.
Penurunan TKD Tambah Tekanan pada APBD Bandung
Ketika masyarakat dan pelaku usaha menghadapi tekanan ekonomi, Pemkot Bandung juga harus mengelola keterbatasan anggaran. Erick menilai kemampuan fiskal pemerintah daerah belum cukup leluasa untuk menjalankan berbagai langkah penanganan secara optimal.
Pasalnya, anggaran kota harus tetap dialokasikan untuk kebutuhan dasar, seperti pemeliharaan jalan, penanganan banjir, serta penanggulangan bencana, termasuk angin puting beliung.
Situasi tersebut diperberat oleh penurunan Transfer ke Daerah (TKD), sementara kewajiban belanja pegawai tetap harus dipenuhi. Erick pun menyoroti sulitnya melakukan efisiensi pegawai di lingkungan pemerintahan karena faktor politik.
Ia menyebut adanya pegawai yang dianggap sebagai titipan partai politik sehingga proses efisiensi dinilai tidak mudah dilakukan.
“Pemkot Bandung tidak bisa melakukan efisiensi pegawai karena faktor politik. Ada banyak titipan parpol di jajaran ASN yang tidak bisa diefisiensikan,” ujarnya.
Erick memperkirakan kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap penyusunan APBD Kota Bandung 2027. Menurutnya, pemerintah kota berpotensi menghadapi kebutuhan peningkatan total belanja untuk memenuhi ketentuan proporsi belanja pegawai sebesar 30 persen.
Namun, kebutuhan anggaran yang semakin besar justru berhadapan dengan sumber pendanaan daerah yang mengalami tekanan.
“Jadi masalah karena sumber pendanaan malah berkurang, TKD menurun,” katanya.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi Bandung saling berkaitan. Melemahnya daya beli, mahalnya biaya usaha, perubahan pola perdagangan, meningkatnya ketergantungan pada utang, serta terbatasnya ruang fiskal menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bersamaan.
Bagi Pemkot Bandung, upaya meningkatkan PAD perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha dan menjaga kemampuan belanja masyarakat. Dengan begitu, aktivitas ekonomi kota diharapkan tetap bergerak meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
Penulis: Tim Teras Bandung | Editor: Dadi Mulyanto