Dok. Banjir di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. (kbknews.id)
TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah proyek untuk mengurangi risiko banjir di kawasan Bandung Raya.
Rencana tersebut mencakup pembangunan danau retensi di sekitar Lanud Sulaiman, normalisasi sungai pada 2026, serta pembangunan sodetan sepanjang sekitar satu kilometer yang ditargetkan pada 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menekankan pentingnya penanganan banjir secara terpadu. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan pembenahan sungai dan pengelolaan sampah yang lebih baik.
Rencana danau retensi menjadi salah satu solusi yang dibahas KDM bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan jajaran teknis.
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan membantu mengendalikan aliran air yang berkontribusi terhadap banjir di wilayah perkotaan.
Baca Juga : Trotoar dan Drainase Kiaracondong Dibersihkan, Farhan Soroti Aturan PKL dan Parkir
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik, menjelaskan bahwa program pada 2026 akan difokuskan pada normalisasi sungai secara menyeluruh, dimulai dari bagian muara. Pekerjaan tersebut mencakup pengerukan dan pengaturan lebar sungai minimal lima meter.
"Untuk 2026, pertama normalisasi total dari muara, diperdalam. Lebar minimum lima meter semua," ujar Dikky, dikutip Rabu (14/10/2026).
Selain memperbaiki kapasitas sungai, pemerintah juga akan menangani bangunan yang menghambat aliran air.
Perubahan jumlah bukaan saluran dari satu menjadi dua serta pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di titik rawan limpasan turut masuk dalam rencana teknis.
KDM meminta pekerjaan normalisasi dilakukan secara profesional dengan perhitungan yang matang. Untuk pengerukan manual sepanjang kurang lebih satu kilometer, ia mengarahkan agar pelaksanaannya melibatkan tenaga berpengalaman dengan sistem borongan.
"Kalau hanya padat karya biasa, nanti pekerjaannya tidak ada tambahnya," kata KDM.
Ia juga meminta kebutuhan pekerja, upah, alat berat, kendaraan pengangkut, hingga tempat pembuangan material dihitung sejak awal. Dengan perencanaan tersebut, pekerjaan diharapkan berjalan efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Penanganan lokasi yang berulang kali terdampak banjir juga diminta segera diprioritaskan dalam anggaran. KDM mengingatkan agar pekerjaan yang memungkinkan dilakukan lebih cepat tidak ditunda hingga tahun berikutnya.
"Jangan menunggu tahun depan. Nanti banjir lagi," ujarnya.
Persoalan Sampah
Persoalan sampah turut menjadi perhatian dalam rencana penanganan banjir Bandung Raya. Pemerintah akan menyiapkan penyekat sampah atau trash rack untuk menahan sampah kiriman dari Kota Bandung agar tidak menyumbat aliran sungai.
Fasilitas ini perlu dilengkapi petugas, alat berat berukuran kecil, kendaraan pengangkut, serta lokasi pengolahan atau pembuangan sampah.
Untuk tahap lanjutan, KDM meminta jajarannya menyusun rencana pembangunan sodetan sepanjang sekitar satu kilometer pada 2027. Jalur tersebut dirancang untuk mengalihkan aliran air ke sungai lain sehingga tidak melintasi kawasan permukiman.
"Sodetan yang ini dibikin saja rencana 2027. Jadi nanti tidak melalui permukiman," kata KDM.
Penyusunan rencana itu akan dikoordinasikan dengan instansi pekerjaan umum, termasuk pembahasan kebutuhan anggaran dan penanganan bagian yang bersinggungan dengan jalan provinsi.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai aliran air dari wilayah Kabupaten Bandung turut memengaruhi persoalan banjir di Kota Bandung. Karena itu, pembangunan danau retensi perlu diiringi dengan upaya penanganan di bagian hulu.
"Ini air di Kota Bandung kiriman akibat banjir Citarum. Solusi pertama setuju bikin danau di sekitar Sulaiman. Tapi tetap dari hulunya diselesaikan," kata Dadang.
Dalam pertemuan tersebut, Dadang juga menyampaikan perkembangan penanganan warga yang sebelumnya mengungsi akibat banjir. Pemerintah daerah telah mendata rumah yang membutuhkan penanganan, termasuk kebutuhan lahan dan anggaran untuk pembangunan kembali.
KDM menyatakan bantuan pembangunan rumah akan disalurkan melalui rekening warga, sementara tenaga tukang disiapkan untuk membantu proses pengerjaan.
"Nanti kalau uangnya tetap masuk rekening mereka, tapi kita siapkan tukang yang mengerjakan. Jadi mereka tinggal bayar ke tukang," ujar KDM.
Berbagai langkah tersebut akan ditindaklanjuti melalui program penanganan pada 2026 dan rencana pembangunan lanjutan pada 2027.
Pemerintah berharap normalisasi sungai, pengendalian sampah, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat mengurangi risiko luapan air yang mengancam permukiman di Bandung Raya.
Penulis: Tim Teras Bandung | Editor: Dadi Mulyanto