TERASBANDUNG.COM - Sejumlah akademisi di Jawa Barat menilai proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) bisa menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada energi nasional.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti menilai RDMP sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama pada solar. Menurut dia, selama produksi minyak mentah nasional belum mampu mengejar kebutuhan, kilang tetap berperan krusial untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas pasokan energi dalam negeri.
“Kalau dari sisi substitusi impor, tentu ini akan memperbesar ruang fiskal dan mengurangi ketergantungan kita pada impor. Itu jelas hal yang positif,” kata Yayan dalam diskusi bertajuk "Swasembada Energi di Era Presiden Prabowo" di Bandung, Jawa Barat, Selasa 20 Januari 2026.
Dia menjelaskan, selama ini Indonesia masih bergantung pada mekanisme harga pasar karena keterbatasan kapasitas kilang dan cadangan penyangga. Kondisi tersebut membuat harga BBM domestik sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar. Dengan RDMP, ketergantungan itu dapat ditekan secara bertahap.
“RDMP ini langkah awal yang baik menuju swasembada energi, tapi harus dipikirkan jangka panjangnya. Jangan berhenti di satu kilang saja, tapi harus mencakup seluruh Indonesia,” ujar Yayan.
Selain berdampak pada stabilitas pasokan, pengurangan impor solar juga diyakini memberi efek positif terhadap nilai tukar rupiah. Impor BBM selama ini menjadi salah satu penyerap devisa terbesar, sehingga penurunannya akan mengurangi tekanan terhadap cadangan devisa nasional.
Sementara itu, ekonom dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai RDMP dapat menjadi warisan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika dijalankan konsisten.
Menurut dia, pembangunan kilang di dalam negeri akan menciptakan efisiensi struktural dalam sistem energi nasional. “Ini bisa menjadi legacy yang bagus. Harapannya, ke depan akan dibangun lebih banyak RDMP sehingga dalam jangka menengah target swasembada energi setidaknya bisa mendekati realisasi,” kata Acuviarta.
Dia menambahkan, penurunan impor BBM akan berdampak langsung pada stabilitas nilai tukar. “Impor BBM itu salah satu komponen yang sangat menguras devisa. Kalau impor bisa dikurangi, permintaan valas (valuta asing), khususnya dolar, akan turun dan itu berdampak besar pada stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan publik, pengamat kebijakan publik dari Unpad, Bonti Wirainata menilai RDMP sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang transisi energi. Menurut dia, penguatan infrastruktur pengolahan energi di dalam negeri menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah. “Dari sudut kebijakan publik dan regulasi, ini sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah. Tapi kebijakan harus tetap berbasis kondisi aktual dan evidence-based policy,” kata Bonti.
Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan RDMP tidak hanya ditentukan oleh kapasitas kilang, tetapi juga integrasinya dengan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Dalam situasi geopolitik global yang memanas, ketahanan energi menjadi salah satu fondasi ketahanan negara.
“Energi itu salah satu pintu masuk kelemahan negara. Kalau energi terganggu, daya tahan negara juga ikut melemah. Karena itu, kebijakan energi tidak boleh terfragmentasi,” kata Bonti.
Proyek RDMP Balikpapan menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Kilang yang dikelola Pertamina ini mengalami peningkatan kapasitas pengolahan secara signifikan, dari sekitar 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa RDMP Balikpapan merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada energi. Dia menyatakan bahwa dengan beroperasinya kilang tersebut, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar dalam beberapa tahun ke depan.
“Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor energi. Dengan RDMP ini, impor solar bisa dihentikan secara bertahap, devisa negara bisa dihemat, dan ketahanan energi kita akan jauh lebih kuat,” ujar Bahlil.