TERASBANDUNG.COM - Kabar dugaan bocornya hingga satu juta data penduduk di Bandung langsung mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.

DPRD Kota Bandung meminta pemerintah daerah tidak menunda langkah pengamanan demi menjaga kepercayaan publik.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah kota untuk meredam kekhawatiran masyarakat.

“Rasa cemas masyarakat tentu bisa dimaklumi. Data pribadi seperti identitas kependudukan sangat penting dan harus dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Ia menyebut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Investigasi Masih Berjalan

Dari hasil penelusuran awal, muncul indikasi bahwa data yang beredar tidak sepenuhnya berasal dari database kependudukan Kota Bandung.

Hal ini terlihat dari adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat bukan hanya milik warga Bandung, melainkan juga dari daerah lain.

Selain itu, Disdukcapil terus menjalin koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan validitas informasi tersebut.

Ahmad menjelaskan bahwa sistem database kependudukan saat ini dikelola secara terpusat oleh Kemendagri, sehingga instansi daerah hanya bertugas sebagai pengguna data.

“Database kependudukan tidak disimpan di server lokal Disdukcapil Kota Bandung, melainkan di pusat. Karena itu, perlu koordinasi intensif dengan BSSN dan Kemendagri untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar,” jelasnya.

Ia juga mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam data yang diduga bocor, seperti struktur data yang tidak sesuai standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta perbedaan format penulisan tanggal.

Desak Penguatan Sistem Keamanan Data

Meski belum ada kepastian terkait sumber kebocoran, DPRD tetap mendorong langkah antisipatif dilakukan secepat mungkin.

Penguatan sistem keamanan dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan data dan menjaga rasa aman masyarakat.

“Kami mendorong agar pengamanan data benar-benar dimaksimalkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan masyarakat merasa aman,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Disdukcapil Kota Bandung memastikan bahwa data kependudukan tetap dalam kondisi aman. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

DPRD menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga keamanan data, mengingat hal ini merupakan bagian penting dari pelayanan publik.***