Ilustrasi: Suhu panas. (Pixabay)
TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung memastikan kebutuhan air bersih masyarakat masih dapat terpenuhi meski musim kemarau mulai berdampak di sejumlah wilayah.
Hingga penghujung Juli 2026, belum ditemukan kondisi yang mengarah pada status darurat kekeringan karena distribusi air bersih melalui mobil tangki masih berjalan efektif.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah terus memantau wilayah-wilayah yang mulai mengalami penurunan ketersediaan air dan langsung menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan warga.
"Sampai sejauh ini memang ada wilayah yang mulai mengalami kekeringan, tetapi semuanya masih bisa diatasi dengan distribusi tangki air. Belum ada laporan kondisi darurat," ujar Farhan usai apel di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 27 Juli 2026.
Menurutnya, kawasan Bandung Timur dan sebagian wilayah utara seperti Ujungberung, Cibiru, serta daerah di sekitarnya menjadi lokasi yang paling berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau.
Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan pola distribusi air bersih secara berkala agar kebutuhan warga tetap terpenuhi.
Farhan menjelaskan, pengiriman mobil tangki dilakukan hampir setiap hari menuju wilayah yang membutuhkan.
"Hampir setiap hari minimal satu mobil tangki dikirim ke salah satu RW yang membutuhkan. Sampai sejauh ini kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik," katanya.
Distribusi Air Bersih Libatkan Berbagai Pihak
Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih tidak hanya mengandalkan armada milik Perumda Tirtawening (PDAM).
Pemerintah Kota Bandung juga menggandeng TNI serta sejumlah penyedia air bersih lainnya untuk memperkuat pelayanan selama musim kemarau berlangsung.
Baca Juga : Pemkot Dukung Upaya RSHS dan RSAB Harapan Kita Perkuat Deteksi Dini Thalasemia
Kolaborasi tersebut juga mencakup penyediaan sarana air bersih (SAB) agar distribusi kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan merata.
"Untuk distribusi tangki memang dari PDAM. Sedangkan penyediaan sarana air bersih dibantu juga oleh TNI dan berbagai sumber lainnya. Alhamdulillah kolaborasi ini berjalan baik," ujarnya.
Farhan menilai sinergi lintas instansi menjadi langkah penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih ketika curah hujan terus menurun.
Ia menambahkan, beberapa wilayah di Bandung Timur memiliki sumber mata air yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pasokan di kawasan tersebut.
Pengalaman menghadapi musim kemarau pada tahun sebelumnya juga menjadi acuan dalam penyusunan langkah antisipasi tahun ini.
"Tahun lalu juga sempat terjadi kondisi serupa, tetapi semuanya bisa ditangani dengan distribusi tangki. Tahun ini pun kami terus mengantisipasi agar masyarakat tetap terlayani," katanya.
Pengisian Direksi PDAM Masih Menunggu Persetujuan Kemendagri
Dalam kesempatan yang sama, Farhan mengungkapkan perkembangan proses pengisian jajaran direksi Perumda PDAM Tirtawening.
Ia menyebut nama calon direksi telah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan kini tinggal menunggu persetujuan.
"Nama calon sudah kami kirim ke Kemendagri. Sekarang tinggal menunggu persetujuan. Untuk calon utama berasal dari kalangan profesional di luar PDAM, sementara calon lainnya juga berasal dari internal sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya.
Ia menegaskan, mekanisme pengangkatan direksi badan usaha milik daerah wajib mengikuti regulasi pemerintah pusat sehingga seluruh tahapan harus memperoleh persetujuan dari Kemendagri.
"BUMD harus mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Jadi seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Pemkot Bandung Fokus Tingkatkan Indeks RTHB
Selain membahas penanganan dampak kemarau, Farhan juga menyoroti agenda pemerintah dalam meningkatkan Indeks Ruang Terbuka Hijau Biru (RTHB).
Menurutnya, indikator tersebut tidak hanya melihat luas ruang terbuka hijau, tetapi juga memperhitungkan kualitas vegetasi, ketersediaan sumber air, hingga kualitas udara.
"Sekarang yang kami kejar adalah indeks RTHB. Penilaiannya bukan hanya luas lahan hijau, tetapi juga vegetasi, sumber air, hingga kualitas udara," jelasnya.
Farhan mengakui persoalan kualitas udara masih menjadi tantangan besar bagi Kota Bandung. Tingginya tingkat pencemaran, terutama yang berasal dari emisi kendaraan bermesin diesel, menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan lingkungan ke depan.
"Kebersihan udara di Kota Bandung harus terus kita perbaiki. Ini menjadi salah satu prioritas pembangunan lingkungan ke depan," tuturnya.***