TERASBANDUNG.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat memasuki periode kepengurusan baru setelah Tantan Sulthon B resmi dilantik sebagai Ketua PWI Jawa Barat.

Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026), dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyampaikan pesan mengenai posisi pers di tengah derasnya perkembangan informasi.

Menurut dia, masyarakat saat ini menghadapi beragam konten sehingga keberadaan media profesional menjadi semakin penting untuk membantu publik memperoleh informasi yang berlandaskan fakta.

Dedi menilai wartawan harus mampu menjaga independensi sekaligus menjalankan tugas jurnalistik secara objektif.

Ia meminta PWI terus mendorong anggotanya untuk menjadikan fakta sebagai dasar utama dalam setiap pemberitaan.

“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar Dedi.

Pers Punya Peran dalam Demokrasi

Selain menjadi sumber informasi bagi masyarakat, Dedi melihat pers memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan demokrasi. Media, kata dia, juga memiliki peran melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Dedi, fungsi kontrol tersebut penting agar penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat diawasi melalui pemberitaan yang kritis, faktual, dan bertanggung jawab.

“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan cek and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.

Pesan tersebut disampaikan Dedi dalam momentum pelantikan kepengurusan PWI Jawa Barat. Independensi, akurasi, serta keberpihakan terhadap fakta menjadi hal yang kembali ditekankan sebagai bagian dari tanggung jawab profesi wartawan.

Tantan: PWI Ingin Jadi Mitra Pemerintah

Sementara itu, Tantan Sulthon B menegaskan PWI Jawa Barat akan membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski demikian, kemitraan tersebut tidak menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas kebijakan publik.

Tantan menyatakan wartawan memiliki tanggung jawab untuk mengawal kinerja pemerintah sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap mendapat ruang dalam pemberitaan.

“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” tegas Tantan.

Menurut Tantan, kerja jurnalistik tidak sebatas menyampaikan informasi mengenai program pemerintah. Pers juga harus menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi kepada pemerintah.

Menghubungkan Pemerintah dengan Masyarakat

PWI Jawa Barat saat ini memiliki lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Selain itu, terdapat empat kelompok kerja yang berada di wilayah Bandung Raya.

Dengan jaringan tersebut, kepengurusan baru PWI Jabar ingin memperkuat peran pers sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Informasi mengenai program maupun kebijakan pemerintah akan disampaikan kepada publik melalui pemberitaan. Di sisi lain, berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat juga akan menjadi bagian dari tugas jurnalistik yang dikawal PWI.

“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.

Dengan kepengurusan baru tersebut, PWI Jawa Barat menempatkan independensi, penyampaian informasi berbasis fakta, serta fungsi pengawasan sebagai bagian penting dalam menjalankan peran pers di tengah dinamika pemerintahan dan masyarakat.***