TERASBANDUNG.COM - Polemik pembagian tugas antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin kembali mendapat sorotan.
Kali ini, Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung yang juga anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyampaikan tanggapannya terkait munculnya kritik terhadap kewenangan kepala daerah setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Awangga menilai, sejumlah pernyataan yang berkembang di ruang publik berpotensi membentuk persepsi keliru mengenai hubungan kewenangan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Ia menyayangkan munculnya narasi yang seolah-olah menggambarkan Muhammad Farhan telah mengambil alih seluruh ruang kerja Erwin dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan agar persoalan hukum tidak dicampuradukkan dengan mekanisme pembagian tanggung jawab dalam pemerintahan daerah.
Baca Juga : Perluas Akses Layanan Keuangan, bank bjb Bangun Sinergi Bisnis dengan Surveyor Indonesia
“Saya mengingatkan agar jangan mencampuradukkan persoalan hukum pidana dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Terbitnya SP3 tentu harus dihormati, tetapi bukan berarti pembagian tugas pemerintahan otomatis harus mengikuti keinginan salah satu pihak,” tegas Awangga.
Menurut Awangga, ketentuan mengenai posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam regulasi tersebut, Wali Kota berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki kewenangan memberikan penugasan kepada Wakil Wali Kota sesuai aturan yang berlaku.
Ia juga membantah anggapan bahwa Erwin tidak lagi mendapatkan kesempatan menjalankan fungsi pemerintahan. Awangga menyebut terdapat sejumlah aktivitas kedinasan yang menunjukkan Wakil Wali Kota masih terlibat dalam berbagai agenda pemerintahan setelah SP3 diterbitkan.
“Faktanya, setelah SP3 diterbitkan, Wakil Wali Kota masih menjalankan berbagai tugas pemerintahan. Beliau mengikuti rapat pimpinan bersama Wali Kota, menyampaikan jawaban pemerintah dalam rapat paripurna DPRD, melakukan pengawasan di lapangan, hingga berkoordinasi dalam penanganan berbagai persoalan masyarakat. Jadi, tidak benar apabila dibangun kesan seolah-olah Wakil Wali Kota sama sekali tidak menjalankan fungsi pemerintahan,” ujarnya.
Sebagai bukti, Awangga merujuk sejumlah agenda yang diikuti Erwin. Di antaranya rapat pimpinan bersama Wali Kota pada 8 Juni 2026, penyampaian jawaban pemerintah dalam rapat paripurna DPRD pada 10 Juli 2026, pengawasan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan di kawasan Cijerah pada 20 Juli 2026, serta peninjauan kondisi infrastruktur jembatan di Dago pada 30 Juli 2026.
Bagi Awangga, rangkaian kegiatan tersebut perlu menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar persoalan pembagian tugas tidak dipahami hanya dari satu sudut pandang.
Baca Juga : Sarapan Hari Senin di Kota Bandung Enaknya Apa? Ini 7 Kuliner Pagi yang Bisa Dicoba
Adapun persoalan mengenai penugasan tambahan, menurutnya, tetap bisa ditelusuri melalui dokumen dan mekanisme administrasi pemerintahan.
Ia bahkan meminta pihak-pihak yang menuding adanya tindakan sewenang-wenang untuk menjelaskan dasar hukum dari tuduhan tersebut.
“Kalau memang ada yang menuding Wali Kota bertindak sewenang-wenang, silakan tunjukkan aturan mana yang dilanggar, keputusan mana yang salah, dan kewenangan apa yang secara hukum telah dirampas. Jangan hanya membangun opini tanpa menyampaikan fakta dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Awangga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengesampingkan kedudukan Erwin sebagai Wakil Wali Kota. Namun, ia juga meminta agar kewenangan Farhan sebagai kepala daerah tidak dipandang sebelah mata.
Menurutnya, perbedaan mengenai porsi maupun bentuk penugasan dalam pemerintahan tidak bisa langsung disimpulkan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya bukti dan landasan hukum yang jelas.
Rendiana Awangga Minta Erwin Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukumnya
Tak hanya menanggapi persoalan pembagian kewenangan, Awangga juga secara khusus meminta Erwin menyampaikan sikap terbuka terhadap pernyataan-pernyataan yang selama ini muncul dari pihak yang dikenal sebagai kuasa hukumnya.
Ia menilai, klarifikasi langsung dari Wakil Wali Kota diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah berbagai kritik yang diarahkan kepada Farhan memang mewakili pandangan Erwin atau merupakan pendapat pribadi pihak yang memberikan pendampingan hukum.
“Kami mendesak Wakil Wali Kota Bandung, Saudara Erwin, untuk tidak tinggal diam dan segera memberikan sikap yang jelas terhadap berbagai framing negatif yang kami nilai menyesatkan dan berpotensi menjadi fitnah terhadap Wali Kota Bandung,” tegasnya.
Awangga berpandangan, posisi Wakil Wali Kota bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
Karena itu, ia berharap Erwin tidak membiarkan berbagai pernyataan yang berpotensi memunculkan kesalahpahaman terus berkembang tanpa penjelasan.
“Jangan sampai sikap diam seorang pemimpin justru ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap tuduhan yang belum terbukti. Terlebih jika pernyataan itu datang dari pihak yang dikenal sebagai kuasa hukumnya. Kami meminta Pak Erwin memberikan klarifikasi secara terbuka, apakah pernyataan-pernyataan tersebut juga mencerminkan sikap beliau atau semata-mata pandangan pribadi kuasa hukumnya,” lanjut Awangga.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Hanya saja, tuduhan terkait pelanggaran kewenangan harus memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dan diuji melalui mekanisme yang berlaku.
Ingatkan Farhan dan Erwin agar Tak Lupakan Persoalan Warga
Di tengah polemik yang berkembang, Awangga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih memiliki pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Sejumlah persoalan seperti kemacetan, sampah, kondisi infrastruktur, kualitas pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat dinilai jauh lebih mendesak untuk diselesaikan.
Ia tidak ingin perbedaan pandangan mengenai pembagian kewenangan justru menghabiskan energi jajaran pemerintah daerah dan mengganggu fokus terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kota Bandung punya terlalu banyak persoalan yang harus diselesaikan. Masyarakat tidak membutuhkan kegaduhan yang berkepanjangan mengenai siapa mendapatkan tugas lebih banyak atau siapa memiliki kewenangan lebih besar. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bekerja dan menghadirkan solusi,” ujarnya.
Sebagai anggota legislatif, Awangga menyatakan tetap akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ia juga memastikan dukungan terhadap kebijakan Wali Kota akan diberikan selama keputusan tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum dan mengutamakan kepentingan publik.
“Kami tidak mempersoalkan siapa yang menyampaikan kritik. Tetapi jangan membangun tuduhan tanpa dasar yang jelas. Jika memang ada dugaan pelanggaran, silakan tempuh mekanisme hukum dan administrasi yang tersedia. Jangan menjadikan ruang publik sebagai tempat mengadili seseorang hanya berdasarkan opini,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Awangga kembali mengajak seluruh unsur pimpinan Kota Bandung untuk menjaga hubungan kerja yang kondusif. Menurutnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat akibat perselisihan yang berkepanjangan.
Baca Juga : Klinik Hewan Bandung Layani Kucing hingga Reptil, Begini Cara Daftar dan Cek Kuotanya
“Kami meminta semua pihak, termasuk Wakil Wali Kota, menunjukkan tanggung jawab untuk menjaga kondusivitas pemerintahan dan ketenteraman warga Kota Bandung. Jangan biarkan kepentingan masyarakat tersandera oleh polemik yang seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme pemerintahan yang baik.”
“Sudah saatnya energi kita digunakan untuk membangun Kota Bandung, bukan memperpanjang kegaduhan mengenai pembagian kekuasaan,” pungkasnya.***