Presiden Jokowi Imbau Pembangunan Infrastruktur tidak Menambah Risiko Bencana

RAGAM NUSANTARA - Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mengurangi risiko bencana, bukan malah menambah risiko bencana.

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 Februari 2022.

Presiden mengharuskan semua program pembangunan nasional dan daerah berorientasi pada kebijakan tangguh bencana.

“Perizinan-perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan menambah risiko bencana,” kata Presiden Jokowi

Presiden menyampaikan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengorientasikan program pembangunan pada konsep tangguh bencana. Kebijakan tangguh bencana harus menjadi arus utama, tambahnya.

“BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. Harus ini semuanya, diajak," kata Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta sistem edukasi kebencanaan agar terus ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana.

Budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat.

“Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan latihan, simulasi setiap saat jangan menunggu sampai datang bencana,” ujarnya.

Presiden menekankan potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat harus dioptimalkan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.

Indonesia yang tangguh bencana harus menjadi agenda besar yang dilakukan semua komponen pemerintah dan komponen bangsa.

"Kita rangkul kekuatan dan potensi-potensi yang ada di masyarakat, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana," kata Presiden Jokowi. ***