Wali Kota Bandung imbau pendatang urus adminduk usai Lebaran. Proses KTP bisa selesai 3 hari dan bantu akses layanan publik. (bandung.go.id)
TERASBANDUNG.COM - Arus balik Lebaran menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bandung untuk memastikan setiap warga yang datang tercatat secara resmi.
Upaya ini dilakukan melalui pelayanan langsung administrasi kependudukan di titik kedatangan, salah satunya di Terminal Leuwipanjang.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meninjau langsung kegiatan imbauan sekaligus layanan adminduk bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rabu, 25 Maret 2026.
Baca Juga : 6 Tempat Wisata Bandung Terpopuler Saat Libur Lebaran
Menurutnya, terminal tersebut menjadi salah satu pusat mobilitas warga, terutama saat periode mudik dan arus balik.
Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir untuk memastikan setiap pergerakan penduduk tercatat secara administratif.
“Bandung ini bukan hanya daerah asal mudik, tapi juga tujuan. Maka kita ingin memastikan mereka yang datang kembali ke Bandung bisa tercatat dengan baik,” ujarnya.
Dari hasil pendataan sementara, sedikitnya 59 warga non-permanen telah teridentifikasi. Sebagian besar merupakan kelompok usia produktif yang telah bekerja di Kota Bandung.
Melihat kondisi tersebut, Farhan mengimbau para pendatang agar segera mengurus perpindahan alamat KTP menjadi domisili Kota Bandung. Ia menegaskan bahwa proses administrasi kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara daring.
“Hanya dengan surat pindah, KTP Kota Bandung bisa selesai maksimal tiga hari kerja. Prosesnya sederhana dan tidak berbelit,” jelasnya.
Ia juga menyoroti berbagai manfaat yang bisa diperoleh jika status kependudukan telah resmi, mulai dari kemudahan mengakses layanan publik hingga dukungan untuk aktivitas ekonomi seperti perizinan usaha dan akses pembiayaan.
Baca Juga : Pemerintah Imbau WFA Arus Balik Lebaran 2026 untuk Kurangi Kemacetan
Namun, pemerintah juga mencermati adanya pendatang yang belum memiliki pekerjaan tetap dan masih tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat. Kondisi ini menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan ke depan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Bandung akan memperkuat sistem pendataan berbasis wilayah melalui optimalisasi program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Siaga Bencana. Pendekatan ini diharapkan mampu memantau keberadaan warga baru hingga tingkat lingkungan secara lebih akurat.
“Dengan sistem kewilayahan yang kuat, kita bisa mengetahui pergerakan penduduk secara real time, sehingga kebijakan pelayanan publik bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya.***
Penulis: Ely Kurniawati | Editor: Dadi Mulyanto
