TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.
Selain menitikberatkan pada penanganan medis, pemerintah juga mendorong pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menekan angka penularan sekaligus menghapus stigma terhadap Orang dengan HIV (ODHIV).
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat membuka Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2026 di Arion Hotel, Kota Bandung, Selasa (28/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Farhan menegaskan bahwa keberhasilan mengendalikan HIV/AIDS tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun layanan kesehatan.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat, disiplin menjalankan program pencegahan, dan sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memutus rantai penyebaran virus.
“Yang kita lawan adalah virus HIV dan perilaku yang berisiko menularkannya. Bukan manusianya. Tidak boleh ada stigma dan diskriminasi terhadap siapa pun,” kata Farhan dikutip melalui siaran pers Humas Kota Bandung, Selasa (287).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan agar penanganan HIV/AIDS di Kota Bandung berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat kampanye penghapusan stigma terhadap ODHIV.
Farhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari perangkat daerah, Dinas Kesehatan, kecamatan, kelurahan, Kementerian Agama, Baznas Kota Bandung hingga berbagai organisasi masyarakat yang aktif mendampingi masyarakat.
Kasus HIV/AIDS Masih Menjadi Tantangan
Data Dinas Kesehatan Kota Bandung menunjukkan bahwa hingga Mei 2026 terdapat 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif sejak 1991. Dari seluruh faktor risiko penularan, hubungan seksual heteroseksual masih menjadi penyumbang terbesar dengan persentase 38,53 persen.
Melihat dinamika tersebut, Farhan menilai strategi penanggulangan harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan pola penularan tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.
Ia mengingatkan bahwa Kota Bandung telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam penanganan HIV/AIDS, mulai dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 hingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan AIDS.
Regulasi tersebut menjadi pijakan untuk mendukung pencapaian target global 3 Zero 2030, yakni nol infeksi baru HIV, nol kematian akibat AIDS, serta nol stigma dan diskriminasi.
Namun demikian, Farhan mengingatkan agar keberadaan regulasi tidak disalahartikan sebagai pembenaran untuk memberi label negatif terhadap kelompok tertentu.
“Siapa pun selama dia manusia adalah saudara kita. Pendekatan kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Diskriminasi hanya akan membuat penanggulangan HIV/AIDS semakin sulit,” ujarnya.
Dorong Deteksi Dini dan Pengobatan Berkelanjutan
Dalam arahannya, Farhan juga meminta Satpol PP bersama Dinas Sosial memperkuat pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS sebagai bagian dari langkah pencegahan.
Di sisi lain, masyarakat didorong untuk lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk melalui donor darah yang dapat menjadi salah satu sarana skrining penyakit menular.
Baca Juga : Khitan Massal LAZ Darul Hikam Hadirkan Senyum bagi 51 Anak Yatim dan Dhuafa
Farhan kembali memperkenalkan strategi STOP, yakni Suluh, Temukan, Obati, dan Pertahankan, sebagai pendekatan utama dalam pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung. Ia menekankan bahwa keberhasilan strategi tersebut tidak hanya bergantung pada deteksi dini, tetapi juga pada kepatuhan pasien menjalani terapi hingga tuntas.
“Deteksi dini sangat penting. Yang tidak kalah penting adalah memastikan mereka yang terdiagnosis mendapatkan pengobatan secara konsisten hingga tuntas,” jelasnya.
Selain HIV/AIDS, Farhan juga menyoroti persoalan tuberkulosis (TB) yang dinilai berkaitan erat dengan kualitas sanitasi lingkungan.
Karena itu, ia mendorong peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui perbaikan sanitasi, kepatuhan menjalani pengobatan, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi seluruh unsur yang tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, termasuk perangkat daerah, tim ahli, kelompok kerja, sekretariat KPA, dan lembaga swadaya masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan amanat Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Harapannya seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus,” tutur Asep.***
Penulis: Ely Kurniawati | Editor: Dadi Mulyanto
