1.785 Rumah Selesai Diperbaiki di Kota Bandung. (Bandung.go.id)
TERASBANDUNG.COM - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung menutup tahun 2025 dengan capaian besar: 1.785 rumah tidak layak huni berhasil diperbaiki dan diserahkan kepada warga hingga 1 Desember 2025.
Angka itu menandakan realisasi 100 persen dari target Rutilahu yang dibiayai melalui APBD tahun berjalan.
Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menyebut program perbaikan Rutilahu masih menjadi pondasi penting dalam upaya pemerintah menekan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Sampai 1 Desember ini sudah ada 1.785 unit Rutilahu yang berhasil direalisasikan. Ini progres 100 persen untuk program Rutilahu DPKP tahun 2025,” ujar Luthfi di Balai Kota Bandung, seperti disiarkan melalui siaran pers Humas Kota Bandung, Selasa 2 Desember 2025.
Perbaikan menyebar di 25 kecamatan dengan tingkat kerusakan bangunan beragam, termasuk rumah-rumah yang mengalami kerusakan 45–60 persen sesuai standar intervensi. Namun kendala tetap muncul, terutama terkait legalitas lahan.
Rumah yang berdiri di tanah bukan milik pribadi atau di atas lahan pemerintah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
“Di lapangan ada juga kendala. Misalnya rumah berada di lahan yang belum jelas status kepemilikannya. Itu tidak bisa kita perbaiki karena tidak sesuai ketentuan,” jelas Luthfi.
Target 2029: 9.000 Rutilahu Tuntas
DPKP mencatat masih terdapat 9.000 unit rumah tidak layak huni yang menunggu perbaikan dan sekitar 280 hektare wilayah kumuh yang harus ditangani secara bertahap hingga 2029. Pemerintah menargetkan perbaikan 1.000–2.000 unit per tahun agar seluruh kebutuhan dapat selesai dalam lima tahun ke depan.
“Harapannya, hingga 2029 seluruh 9.000 rumah tidak layak huni terselesaikan, dan kawasan kumuh yang luasnya 280 hektare bisa terus berkurang,” ujar Luthfi.
Program Rutilahu sendiri berjalan sejak 2014 dan terus berkembang menyesuaikan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Setiap unit menerima bantuan Rp25 juta.
Sepanjang 2025, pembiayaan tidak hanya berasal dari APBD tetapi juga kolaborasi berbagai pihak:
- BSPL Pemerintah Pusat: 111 unit
- CSR Yayasan Budha Suci: komitmen 500 unit (250 unit progres)
- CSR perusahaan lain dan lembaga non-pemerintah
Dengan tambahan tersebut, total intervensi Rutilahu sepanjang tahun mencapai sekitar 2.100 unit.
“Bantuan pusat dan CSR sangat membantu memperluas jangkauan perbaikan. Tanpa kolaborasi, capaian ini sulit diwujudkan,” tambahnya.
Anggaran 2026 Turun, Prioritas Tetap Sama
Tahun depan, anggaran DPKP diproyeksikan berada di kisaran Rp240 miliar, turun dari Rp260 miliar. Meski mengalami efisiensi sekitar Rp25 miliar, pemerintah memastikan program Rutilahu tetap berjalan.
“Walaupun anggaran kita mengalami efisiensi, Rutilahu tetap prioritas. Target minimal sama seperti tahun ini, sekitar 1.800 sampai 2.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Luthfi.
Selain itu, DPKP juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa pembangunan rusun sebagai solusi permanen kawasan kumuh. Beberapa proyek seperti Rusun Cingised dan Rusun Rancacili masih memerlukan tambahan anggaran untuk penyelesaian struktur dan arsitektur.
“Pembangunan vertikal juga merupakan bagian rencana jangka panjang dalam RPJMD dan RPJP. Namun untuk tahun depan, pembiayaannya menjadi pekerjaan rumah karena adanya efisiensi anggaran,” tutur Luthfi.