TERASBANDUNG.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan rumah milik Tardi, seorang pemulung di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Ia menegaskan, harus segera dipercepat agar manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.

Ara menyampaikan arahan tersebut saat meninjau langsung kondisi rumah Tardi pada Sabtu (26/7/2026).

Berdasarkan hasil survei dan verifikasi, rumah tersebut dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima bantuan BSPS karena kondisinya mengalami kerusakan berat.

Semula pembangunan rumah dijadwalkan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 30 November 2026.

Namun, Menteri PKP meminta seluruh pihak terkait mempercepat proses pelaksanaan sehingga keluarga penerima manfaat tidak perlu menunggu terlalu lama.

Baca Juga : Piala Presiden 2026 Libatkan 100 UMKM Lokal di Bandung dan Surabaya

"Kami ingin rakyat segera merasakan manfaat program ini. Jangan diperlambat, dan jangan sampai ada pungutan apa pun kepada masyarakat. Program ini adalah hak rakyat dan harus dilaksanakan secara bersih, transparan, serta penuh tanggung jawab," ujar Ara, Sabtu (25/7/2026).

Selain mendorong percepatan pembangunan, Ara juga mengingatkan seluruh pelaksana program BSPS agar menjaga integritas dalam pelaksanaannya.

Ia menegaskan bantuan perumahan merupakan hak masyarakat sehingga tidak boleh disertai praktik pungutan liar maupun biaya tambahan dalam bentuk apa pun.

Menurutnya, setiap tahapan program harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Alokasi BSPS Kabupaten Bandung Melonjak Tajam

Pada 2026, Kabupaten Bandung memperoleh alokasi BSPS sebanyak 3.235 unit rumah yang tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa. Jumlah tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menerima 35 unit bantuan.

Baca Juga : Tak Sekadar Festival, Bandung Arts Festival #12 Perkuat Status Bandung sebagai Kota Kreatif Dunia

Khusus Kecamatan Katapang, pemerintah mengalokasikan 33 unit BSPS bagi warga yang memenuhi persyaratan.

Sementara secara nasional, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penerima alokasi BSPS terbesar pada 2026 dengan total 46.817 unit rumah. Penambahan kuota ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan itu, Ara juga berdialog dengan warga mengenai berbagai program pemerintah di sektor perumahan, termasuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Masyarakat turut dikenalkan dengan aplikasi SIKUMBANG Tapera yang menyediakan informasi mengenai rumah subsidi siap huni. Menteri PKP meminta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II memperluas sosialisasi agar semakin banyak masyarakat mengetahui berbagai kemudahan yang telah disiapkan pemerintah.

"Arahan Presiden Prabowo jelas bahwa untuk rumah subsidi bukan hanya gambar tapi rumahnya sudah jadi dan saya ingin perangkat daerah dan Balai Perumahan dapat mensosialisasikan lebih aktif lagi agar program Presiden Prabowo dapat diketahui oleh seluruh rakyat," kata Ara.

Tender Terbuka Hasilkan Efisiensi Anggaran

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP juga menyaksikan simulasi Tender Rakyat melalui mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pelaksanaan BSPS.

Simulasi yang melibatkan tiga penyedia material bangunan itu menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp2.898.000, atau sekitar 4,14 persen dari total pagu Rp70 juta.

Ara menegaskan bahwa penghematan tersebut tidak akan mengurangi manfaat program, melainkan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan bantuan perumahan.

Baca Juga : Jabar Berseka Diluncurkan, Pemprov Siapkan Pergub dan Sanksi bagi Pembuang Sampah Sembarangan

"Program ini adalah program untuk rakyat sehingga seluruh prosesnya harus transparan, terbuka, dan tidak boleh ada pungutan apa pun. Efisiensi anggaran yang dihasilkan juga akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk tambahan bantuan perumahan," tegasnya.

DPR RI Apresiasi Peningkatan Kuota BSPS

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Rajiv Singh, menyampaikan apresiasi atas peningkatan alokasi BSPS yang diterima Kabupaten Bandung pada tahun ini.

Ia bahkan menyatakan siap memberikan dukungan tambahan secara pribadi guna membantu masyarakat penerima manfaat.

"Terima kasih Pak Menteri, Kementerian PKP sudah bantu banyak untuk kami, dan dari bantuan itu saya juga akan menambah bantuannya secara pribadi untuk rakyat," ujar Rajiv.***