TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung mulai memasang strategi untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan masyarakat menjelang pergantian tahun hingga memasuki 2027.

Sejumlah periode yang diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat menjadi perhatian pemerintah. Mulai dari Natal dan Tahun Baru (Nataru), Tahun Baru Imlek, Ramadan, Idulfitri 2027, hingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa menjaga stabilitas harga merupakan bagian penting dari upaya membangun perekonomian yang sehat.

Menurutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Baca Juga : 48 Bangunan Liar di Jalan Soekarno-Hatta Bandung Dibongkar, Ini Alasan Pemkot Bertindak

Data Oktober 2026 menunjukkan inflasi tahunan atau year on year Kota Bandung berada di angka 2,95 persen. Adapun inflasi tahun kalender atau year to date tercatat 2,18 persen, sementara pertumbuhan ekonomi semester II mencapai 5,78 persen.

“Pada dasarnya, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Salah satu syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali,” kata Farhan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (3/11/2026).

Farhan menjelaskan, lima momentum yang berlangsung dalam rentang waktu berdekatan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa.

Kondisi ini perlu diantisipasi agar lonjakan permintaan tidak berujung pada kenaikan harga yang sulit dikendalikan.

Untuk mengantisipasinya, Pemkot Bandung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan harga, menjaga ketersediaan bahan pangan, serta memastikan distribusi komoditas berjalan lancar dari pasar induk menuju pasar tradisional.

Langkah tersebut juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus adalah beras. Pemkot Bandung memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tersebut masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Gapeka Baru Mulai 1 Desember 2026, Sejumlah Jadwal Perjalanan Kereta Berubah

Saat ini, harga rata-rata beras di Kota Bandung tercatat Rp13.585 per kilogram. Angka tersebut sekitar Rp85 lebih tinggi dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kendati demikian, pasokan beras diklaim masih aman dengan surplus mencapai sekitar 35.000 ton dari berbagai jenis, termasuk beras SPHP hingga premium.

“Kita pastikan stoknya ada. Stok beras banyak sekali. Kita punya surplus beras sampai 35.000 ton,” ujarnya.

Di luar komoditas pangan, pemerintah juga mencermati sejumlah kelompok pengeluaran yang turut memberikan pengaruh terhadap inflasi.

Beberapa di antaranya adalah bahan bakar minyak (BBM), biaya kontrak dan sewa rumah, kos-kosan, sigaret kretek putih, emas perhiasan, serta tarif transportasi udara.

Farhan turut menyoroti perkembangan sektor penerbangan yang menjadi salah satu komponen penyumbang inflasi.

Hingga Senin sebelum rapat berlangsung, jumlah penumpang pesawat tercatat sekitar 2.200 orang setiap hari. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya pilihan destinasi penerbangan domestik.

Mobilitas masyarakat menuju dan meninggalkan Bandung juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan catatan hingga Oktober 2026, terdapat sekitar 18 juta perjalanan masuk ke Kota Bandung dan 14 juta perjalanan keluar.

Selisih sekitar empat juta perjalanan tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Baca Juga : BPBD Petakan Wilayah Rawan Bencana, Warga Diminta Siaga Hadapi Musim Hujan

BI Nilai Inflasi Bandung Masih Terkendali

Upaya Pemkot Bandung dalam menjaga stabilitas harga mendapat apresiasi dari Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Wilayah BI Jawa Barat, Junanto Herdiawan, menilai kondisi inflasi Kota Bandung hingga Oktober 2026 masih berada dalam situasi terkendali.

BI juga memperkirakan inflasi sepanjang 2026 tetap berada dalam rentang sasaran. Sinergi dengan pemerintah daerah dan TPID akan terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai risiko menjelang akhir tahun.

“Kita lihat inflasi Kota Bandung masih terkendali dengan inflasi tahun kalender (year to date) sebesar 2,18 persen, kami perkirakan inflasi pada 2026 ini masih berada dalam rentang sasaran,” ujar Junanto.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri, mengingatkan bahwa kebutuhan barang dan jasa di Bandung tidak hanya berasal dari penduduk yang menetap.

Karakteristik Bandung sebagai kota jasa membuat permintaan juga dipengaruhi wisatawan dan masyarakat yang melakukan perjalanan pulang-pergi atau komuter.

Bahkan, jumlah perjalanan masuk wisatawan ke Bandung diperkirakan mencapai sekitar dua juta setiap bulannya. Tingginya mobilitas tersebut membuat kebutuhan pangan harus dihitung dengan mempertimbangkan seluruh aktivitas masyarakat yang datang ke Kota Bandung.

“Kota Bandung sebagai kota jasa tidak hanya dipengaruhi permintaan penduduk lokal tetapi juga wisatawan dan penduduk komuter, kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terutama bahan makanan sehingga ketersediaan pangan harus memperhitungkan seluruh aktivitas masyarakat masuk ke Kota Bandung,” ungkap Nevi.

Baca Juga : Batam - Bandung Kini Terhubung Penerbangan Langsung, Segini Harga Tiket dan Jadwalnya

Nevi juga menilai keberadaan dua pasar induk di Kota Bandung menjadi modal penting untuk menjaga kestabilan pasokan. Kedua fasilitas tersebut perlu dioptimalkan agar distribusi bahan pangan ke pasar-pasar tradisional dapat berlangsung lebih efektif.

“Kita memiliki keuntungan strategis dengan adanya dua pasar induk. Bagaimana kita bisa memerankan fungsi pasar induk sebagai katalisator penjaga stabilitas rantai pasok ke pasar-pasar yang ada di Kota Bandung,” katanya.

Dari tingkat provinsi, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Budi Kurnia, menyebut Bandung memiliki karakteristik ekonomi dan mobilitas masyarakat yang kompleks.

Hal tersebut membuat variabel yang digunakan dalam penghitungan inflasi di Kota Bandung lebih beragam dibandingkan daerah lainnya di Jawa Barat.

“Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kompleksitas variabel yang paling banyak dalam penghitungan inflasi. Oleh karena itu, kita fokus ke Kota Bandung,” ujar Budi.***