Ilustrasi perayaan Tahun Baru. (MNC Media)
TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung mulai memperketat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Penguatan stok pangan, kelancaran distribusi, hingga pengawasan harga di pasar menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap terlindungi.
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung yang berlangsung di Hotel Arion Suites Bandung, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain.
Dalam arahannya, Iskandar menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang terus tumbuh harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah menjaga kestabilan harga.
Baca Juga : Bikin KTP hingga Bayar PBB, Warga Nikmati Kemudahan Gebyar Utama 2026
Terlebih, Kota Bandung memiliki posisi penting sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat sekaligus salah satu pusat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Dengan populasi sekitar 2,6 juta jiwa, stabilitas ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Bandung. Pemerintah dituntut tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Secara makro, kinerja ekonomi Kota Bandung memperlihatkan perkembangan positif. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,84 persen secara tahunan (year on year/YoY). Capaian ini melampaui pertumbuhan Jawa Barat sebesar 5,73 persen maupun angka nasional yang berada di level 5,29 persen.
Perkembangan positif juga terlihat dari sektor investasi. Realisasi investasi di Kota Bandung mengalami peningkatan 10,47 persen dengan nilai sekitar Rp11,92 triliun. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui gini rasio mengalami perbaikan, dari sebelumnya 0,44 menjadi 0,42.
Meski demikian, Pemkot Bandung tidak ingin terlena dengan indikator pertumbuhan tersebut. Pengendalian inflasi tetap menjadi pekerjaan penting, terutama ketika kebutuhan konsumsi masyarakat berpotensi meningkat pada akhir tahun.
Baca Juga : Bandung World Cinema Jadi Jendela Film Dunia dan Inspirasi Calon Sineas
Data Oktober 2026 menunjukkan inflasi bulanan Kota Bandung hanya berada di angka 0,08 persen. Angka tersebut termasuk yang terendah di Jawa Barat.
Untuk inflasi tahun kalender (year to date/YtD), Kota Bandung mencatatkan angka 2,18 persen. Sedangkan inflasi tahunan sebesar 2,95 persen, turun dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,35 persen. Angka tersebut juga lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 3,23 persen.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi semu jika tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi yang baik. Karena itu, kita harus memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu," kata Iskandar.
Berdasarkan catatan inflasi Oktober, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan kontribusi 0,07 persen terhadap inflasi bulanan. Selain itu, kelompok pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan restoran turut memberikan sumbangan.
Sebaliknya, deflasi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta rekreasi. Kendati sejumlah indikator menunjukkan kondisi relatif terkendali, pemerintah tetap memberi perhatian khusus terhadap pergerakan harga komoditas pangan.
Iskandar meminta jajaran terkait meningkatkan intensitas operasi pasar sekaligus memperkuat pengawasan rantai distribusi. Beberapa komoditas yang menjadi prioritas pemantauan di antaranya beras, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng.
Program pasar murah juga diminta tidak sekadar dilaksanakan secara rutin, tetapi harus benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, penentuan lokasi pelaksanaan perlu mengacu pada data yang akurat.
Baca Juga : Satu Dekade Muhibah Angklung, Perkuat Promosi Budaya Indonesia ke Dunia
"Kami berharap BPS dapat memberikan data sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan titik pelaksanaan pasar murah. Jadi lokasi yang dipilih benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.
Upaya menjaga ketersediaan pangan juga akan dilakukan melalui penguatan kerja sama antardaerah. Pemkot Bandung berupaya memanfaatkan pasokan dari wilayah yang memiliki surplus komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kota Bandung, termasuk beras dan produk hortikultura.
Strategi tersebut dinilai penting agar ketergantungan terhadap pasokan tertentu tidak menimbulkan tekanan harga ketika permintaan meningkat.
Empat Langkah Pemkot Bandung Menghadapi Nataru
Dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru, Iskandar meminta seluruh unsur TPID menjalankan empat agenda utama secara terkoordinasi.
Pertama, memastikan persediaan bahan pangan tetap mencukupi, terutama melalui pemantauan stok yang tersedia di tingkat distributor.
Kedua, menjaga arus distribusi logistik agar pasokan kebutuhan pokok tidak terhambat ketika memasuki wilayah Kota Bandung. Dua pasar induk, yakni Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Gedebage, menjadi titik penting yang harus mendapat perhatian dalam pengawasan distribusi.
Ketiga, memperkuat komunikasi publik dengan menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan menenangkan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah munculnya kepanikan masyarakat maupun pembelian berlebihan akibat informasi yang tidak tepat.
Keempat, memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memantau pergerakan harga secara real time. Dengan ketersediaan data terkini dari pasar-pasar utama, pemerintah diharapkan dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi kenaikan harga dan menentukan langkah intervensi.
"Jangan sampai ada hambatan di jalur logistik menuju Kota Bandung. Kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta memanfaatkan digitalisasi untuk memantau harga pasar secara terkini," tuturnya.***