Teras Bandung - bandung-raya

Kisah Inspiratif 27 Tahun Jadi Linmas, Darno Tak Menyangka Pengabdiannya Berbuah Tiket Umrah

Dadi Mulyanto — Fri, 14 Aug 2026 10:18:44 +0700

TERASBANDUNG.COM - Puluhan tahun menghabiskan waktu untuk melayani masyarakat menjadi perjalanan panjang bagi Darno, anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kelurahan Caringin, Kota Bandung. Di usianya yang kini menginjak 63 tahun, Darno masih aktif menjalankan tugas sebagai Linmas. Pengabdiannya bahkan telah berlangsung selama sekitar 27 tahun, sejak pertama kali dipercaya menjadi Linmas di tingkat RW pada 1999. Darno kemudian mendapat kepercayaan untuk membantu tugas di tingkat kelurahan. Sekitar 2004 atau 2005, ia diajak oleh lurah untuk bergabung dalam kegiatan Linmas Kelurahan Caringin. Sejak saat itu, ia terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan membantu masyarakat hingga sekarang. Salah satu rutinitas Darno bersama anggota Linmas lainnya adalah melakukan pemantauan lingkungan pada malam hari. Mereka berkeliling dari satu RW ke RW lainnya untuk memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Baca Juga : Satpol PP Tertibkan 58 Bangunan di Jalan Rajawali, Trotoar Dikembalikan untuk Pejalan Kaki “Kalau meronda, misalnya kita kontrol di RW. Di keluarga kita itu ada berapa RW, misalnya enam. RW 1 sampai 6 itu kita kontrol tiap malam,” ujar Darno. Usia yang tak lagi muda ternyata tidak membuatnya berhenti mengabdi. Bagi Darno, menjalankan tugas sebagai Linmas bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari kehidupan yang selama ini ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Namun, ada pengalaman istimewa yang kemudian hadir setelah bertahun-tahun Darno memberikan waktunya untuk masyarakat. Ia mendapat kesempatan menunaikan ibadah umrah berkat dukungan warga Kelurahan Caringin. Dana keberangkatan tersebut dikumpulkan secara sukarela oleh masyarakat. Darno pun mengaku tidak pernah merencanakan atau membayangkan bisa mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci. “Tidak ada merasa mau ke sana, mau ke sini. Karena ada program, dikerjakan dari Allah. Mungkin kita langsung dipanggil saja,” ungkapnya. Tak hanya biaya perjalanan, sejumlah kebutuhan keberangkatan Darno juga turut dibantu. Persiapan seperti perlengkapan perjalanan hingga pengurusan paspor dilakukan agar dirinya dapat berangkat tanpa harus memikirkan berbagai keperluan tersebut seorang diri. Momen ketika dirinya diberi tahu mengenai keberangkatan umrah pun masih dikenang Darno. “Katanya, Pak, Bapak sudah berangkat saja. Terima kasih banyak, gitu saja,” tuturnya. Baca Juga : Pemkot Bandung dan PNM Perkuat UMKM Perempuan Naik Kelas dan Berdaya Saing Darno menjalani perjalanan umrah selama sekitar 10 hari. Bagi dirinya, perjalanan tersebut bukan hanya menjadi kesempatan menjalankan ibadah, tetapi juga menjadi pengalaman berharga setelah puluhan tahun mengabdikan diri kepada warga. Ia pun memandang kesempatan tersebut sebagai bentuk rezeki sekaligus rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Meski telah memperoleh pengalaman berharga tersebut, Darno belum memilih berhenti dari aktivitasnya sebagai Linmas. Pada usia 63 tahun, ia masih menjalankan tugas di Kelurahan Caringin dan tetap berupaya hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Kisah Darno menjadi gambaran bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat tumbuh dari hal-hal sederhana. Selama puluhan tahun, ia memilih tetap hadir, membantu menjaga lingkungan, serta menjalankan tanggung jawab tanpa banyak menuntut balasan. Kesempatan beribadah ke Tanah Suci yang datang setelah perjalanan panjang tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah pengabdiannya. Bagi Darno, manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan keikhlasan dalam menjalankan tugas menjadi hal yang jauh lebih penting.***

Satpol PP Tertibkan 58 Bangunan di Jalan Rajawali, Trotoar Dikembalikan untuk Pejalan Kaki

Dadi Mulyanto — Fri, 14 Aug 2026 08:12:11 +0700

TERASBANDUNG.COM - Penataan fasilitas umum kembali dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Kali ini, Satpol PP Kota Bandung menyasar bangunan yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, hingga area drainase di kawasan Jalan Rajawali, Kecamatan Andir. Penertiban tersebut ditujukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus memastikan ruang publik dapat digunakan masyarakat dengan aman dan nyaman. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keselamatan masyarakat serta menegakkan aturan mengenai penggunaan fasilitas umum. “Hal yang paling pokok adalah utamakan keselamatan. Bangunan ataupun pekan yang berada di atas trotoar, bahu jalan, ataupun drainase jelas tidak diperbolehkan,” kata Bambang di Jalan Rajawali, Kamis 13 Agustus 2026. Menurut Bambang, penataan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2026. Keberadaan bangunan maupun aktivitas perdagangan yang mengambil ruang trotoar dinilai telah mengurangi fungsi fasilitas tersebut, terutama bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Baca Juga : Pemkot Bandung dan PNM Perkuat UMKM Perempuan Naik Kelas dan Berdaya Saing Penertiban di Jalan Rajawali Timur juga dilakukan setelah pemerintah menerima sejumlah keluhan warga. Masyarakat menginginkan kawasan tersebut lebih tertib dan nyaman untuk dilalui maupun digunakan. Satpol PP tidak bekerja sendiri. Penataan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Andir, termasuk camat, lurah, tokoh masyarakat, TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait. Dari hasil pendataan, terdapat sekitar 58 bangunan yang masuk dalam sasaran penertiban. Menariknya, sebelum petugas melakukan pembongkaran, sebanyak 9 bangunan telah dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Bambang menilai keputusan pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri tidak terlepas dari komunikasi dan sosialisasi yang lebih dulu dilakukan aparat kewilayahan. “Dari 58 kurang lebih ada 9 bangunan yang sudah dibongkar mandiri. Berarti mereka cukup memahami bahwa itu kepentingan untuk mereka sendiri,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP mengaku tetap mengutamakan pendekatan humanis. Pemilik bangunan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Jika membutuhkan bantuan, pemerintah daerah dapat turun tangan untuk membantu proses tersebut. Baca Juga : PT KAI Daop 2 Ajak Warga Nikmati Perjalanan Merdeka Dengan Diskon Istimewa Untuk bangunan permanen yang sulit dibongkar secara manual, petugas dapat menggunakan peralatan pendukung, termasuk alat berat. Penataan fasilitas umum nantinya tidak hanya berhenti di Kecamatan Andir. Pemkot Bandung berencana melanjutkan langkah serupa secara bertahap di wilayah lainnya. Bambang menjelaskan, luas wilayah Kota Bandung yang terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan membuat penataan harus dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan peran pemerintah di tingkat kewilayahan. “Kita lebih mengedepankan pendekatan persuasif kewilayahan. Jangan semuanya bertumpu di kota. Kota hanya sebagai pendukung, kita kembalikan kepada kewilayahan,” jelasnya. Ia menegaskan, penertiban bukan berarti pemerintah melarang masyarakat berjualan atau mencari penghasilan. Yang menjadi persoalan adalah penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya hingga berpotensi mengganggu kepentingan warga lain. “Bukan melarang orang untuk mencari nafkah atau berjualan tetapi seharusnya sesuai dengan aturan. Kepentingannya untuk masyarakat luas,” ungkapnya. Terkait nasib pedagang atau pemilik bangunan yang terdampak, Bambang menyebut Pemkot Bandung tidak menyiapkan skema kompensasi maupun relokasi. Namun, kemungkinan penggunaan ruang kosong tetap dapat dibicarakan jika memang tersedia dan memungkinkan. Skema serupa pernah diterapkan saat penataan kawasan Jalan Ibrahim Adjie. Ketika itu, Perumda Pasar membuka akses terhadap ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang terdampak. “Untuk Kota Bandung itu tidak ada kompensasi dan relokasi. Tapi kalau ada ruang kosong yang bisa dimusyawarahkan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan,” tuturnya.***

Nenek Jadi Korban Penjambretan di Pal 3 Cijerah Bandung, Warga Diimbau Waspada

Ginevara — Tue, 11 Aug 2026 16:14:01 +0700

TERASBANDUNG.COM - Warga kembali dibuat resah oleh dugaan aksi penjambretan yang menyasar seorang nenek di kawasan Pal 3 Cijerah, Kota Bandung.

Peristiwa tersebut disebut terjadi di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Gang Moch Patah I, kawasan Cijerah. Seorang nenek dilaporkan menjadi korban setelah diduga menjadi sasaran aksi penjambretan yang berlangsung secara tiba-tiba.

Informasi mengenai kejadian tersebut beredar di tengah masyarakat dan media sosial. Aksi yang disebut berlangsung cepat itu membuat korban tidak berdaya dan menimbulkan kekhawatiran warga sekitar.

Warga Diminta Lebih Waspada

Munculnya informasi dugaan penjambretan tersebut membuat warga kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika berjalan sendirian di kawasan yang relatif sepi.

Masyarakat juga diimbau memperhatikan barang berharga seperti telepon seluler, dompet, maupun perhiasan ketika berada di jalan.

Bagi warga yang mengetahui atau memiliki informasi terkait kejadian tersebut, diharapkan dapat menyampaikannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti.

Warga Berharap Pelaku Seger Ditangkap

Warga berharap aparat dapat segera mengungkap dugaan aksi penjambretan tersebut dan menangkap pelaku apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas, terutama ketika melintas seorang diri. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat informasi resmi mengenai identitas pelaku maupun perkembangan penanganan kasus dari pihak kepolisian.

Pasar Tumpah Kiaracondong Jadi Target Penertiban Pemkot Bandung, Pedagang Bakal Ditata

Ginevara — Tue, 11 Aug 2026 15:00:00 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali melanjutkan agenda penataan ruang kota. Setelah menertibkan puluhan bangunan liar di sepanjang Jalan Ibrahim Adjie, perhatian pemerintah kini diarahkan ke kawasan Pasar Tumpah Kiaracondong, khususnya area yang berada di bawah flyover.

Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi ruang publik, termasuk trotoar dan ruang milik jalan, agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Sebelumnya, Pemkot Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menertibkan 57 bangunan liar di Jalan Ibrahim Adjie pada Senin (10/8/2026). Penertiban dilakukan mulai dari kawasan belokan Cicadas hingga sekitar Puskesmas Ibrahim Adjie.

Pasar Tumpah Kiaracondong Jadi Sasaran Berikutnya

Setelah penertiban di Jalan Ibrahim Adjie, kawasan Pasar Tumpah Kiaracondong disebut menjadi salah satu sasaran penataan berikutnya.

Di kawasan tersebut masih terdapat sejumlah kios dan bangunan yang menggunakan area trotoar. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu fungsi ruang publik dan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas.

Lokasinya yang berada di sekitar kawasan flyover serta berdekatan dengan jalur perlintasan kereta api juga membuat penataan kawasan tersebut menjadi perhatian pemerintah.

Informasi mengenai Pasar Tumpah Kiaracondong sebagai target berikutnya telah diberitakan sejumlah media lokal setelah penertiban Jalan Ibrahim Adjie.

Penertiban Diawali Pendekatan Persuasif

Pemkot Bandung disebut tidak serta-merta melakukan pembongkaran. Tahapan penataan akan diawali dengan pendataan, sosialisasi, serta pemberitahuan kepada para pedagang yang terdampak.

Pendekatan tersebut menjadi bagian penting agar proses penertiban dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Pemerintah juga memiliki pengalaman dalam melakukan penataan kawasan PKL dengan pendekatan relokasi. Dalam penataan Kiaracondong sebelumnya, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung menyiapkan 800 kios di Bandung Trade Mall (BTM) untuk menjadi salah satu opsi relokasi pedagang terdampak.

Trotoar dan Ruang Publik Dikembalikan

Penataan kawasan Kiaracondong tidak hanya menyangkut keberadaan pedagang. Pemerintah menargetkan agar ruang yang selama ini digunakan untuk aktivitas perdagangan dapat dikembalikan kepada fungsi awalnya.

Hal serupa dilakukan saat penertiban di Jalan Ibrahim Adjie. Pemerintah menyebut penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik dan trotoar sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

Persoalan pedagang di kawasan pasar tumpah sendiri bukan hal baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya memasukkan Pasar Tumpah Kiaracondong sebagai salah satu lokasi yang memerlukan penataan PKL.

Dalam aturan PKL Kota Bandung, kawasan pasar tumpah termasuk zona yang memiliki ketentuan waktu tertentu untuk aktivitas perdagangan.

Penataan Kiaracondong Jadi Perhatian Warga

Rencana penataan Pasar Tumpah Kiaracondong diperkirakan menjadi perhatian masyarakat, khususnya para pedagang yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan proses sosialisasi dan pendataan dilakukan secara menyeluruh sebelum tindakan penertiban dilakukan.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan fungsi trotoar dan ruang publik, terutama di kawasan yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup padat.

Dengan penertiban Jalan Ibrahim Adjie yang telah dilakukan, Pasar Tumpah Kiaracondong kini menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam agenda penataan Kota Bandung.

Harga Bawang-Cabai Jadi Sorotan, Pemkot Bandung Siapkan Strategi Hadapi Musim Kering

Dadi Mulyanto — Tue, 11 Aug 2026 13:01:19 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung mulai memperketat perhatian terhadap pergerakan harga komoditas pangan yang rawan mengalami kenaikan. Bawang dan cabai menjadi dua bahan pangan yang masuk dalam radar pengawasan karena perubahan pasokan dapat langsung berdampak terhadap harga di tingkat konsumen. Upaya menjaga stabilitas tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung. Selain memastikan ketersediaan bahan pangan, pemerintah juga berupaya mempertahankan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bawang menjadi salah satu komoditas yang cukup sensitif. Tingginya permintaan di Kota Bandung menjadi salah satu faktor yang membuat komoditas tersebut perlu mendapat perhatian lebih. “Memang harga yang sangat rentan adalah beberapa harga yang kita anggap sebagai barang-barang atau komoditas yang sensitif terhadap kenaikan harga,” ujar Farhan, dikutip via siaran pers Humas Kota Bandung, Senin, 10 Agustus 2026. Menurut Farhan, persoalan bukan hanya terletak pada tingginya kebutuhan masyarakat. Bandung memiliki aktivitas kuliner dan pariwisata yang tinggi sehingga kebutuhan bawang juga ikut meningkat. Salah satu sumber pasokan utama adalah Brebes. Namun, produksi bawang di daerah tersebut tidak selalu stabil sehingga perubahan produktivitas dapat berpengaruh terhadap jumlah pasokan yang masuk ke pasar. “Permintaan warga Bandung terhadap bawang Brebes sangat tinggi. Orang Bandung seleranya tinggi karena rata-rata bawangnya untuk wisata, untuk industri kuliner. Jadi permintaan bawang Brebes ini tinggi sekali, sedangkan produktivitas Brebes juga naik turun,” katanya. Kekeringan Jadi Faktor yang Diantisipasi Selain bawang merah, Pemkot Bandung juga memantau ketersediaan bawang putih dan bawang bombai. Sebagian kebutuhan komoditas tersebut berasal dari luar daerah, bahkan melalui pasokan impor. Ancaman lain yang turut diperhitungkan adalah kondisi cuaca. Kekeringan di sejumlah wilayah sentra produksi pangan berpotensi memengaruhi distribusi dan ketersediaan komoditas. Farhan menyebut hasil komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat menunjukkan bahwa periode kering diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026. “Agustus sampai Oktober belum musim tanam. Musim tanamnya mulai September. Jadi diharapkan September-Oktober ini tidak mengganggu,” tuturnya. Untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan pasokan, Pemkot Bandung memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah yang menangani sektor pangan. Kerja sama dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan. Salah satu fokusnya memastikan bahan pangan segar tetap dapat didistribusikan ke Bandung meski kondisi produksi di sejumlah daerah mengalami perubahan. Pasokan Bandung Bergantung pada Banyak Daerah Farhan mengungkapkan bahwa jaringan pasokan pangan Kota Bandung tidak hanya mengandalkan satu daerah. Kebutuhan bahan pangan segar disuplai dari sekitar 16 provinsi, ditambah sejumlah komoditas yang berasal dari impor. Seluruh pasokan tersebut kemudian masuk melalui beberapa pasar induk yang menjadi simpul penting distribusi bahan pangan di Kota Bandung. “Yang kita lakukan sekarang adalah memastikan suplai bahan makanan segar dari 16 provinsi dan bahan-bahan impor semuanya bisa masuk ke Kota Bandung lewat dua-tiga pasar induk utama yang menjadi jaring rantai pasok utama di Kota Bandung,” jelasnya. Dengan memperkuat jalur distribusi, Pemkot Bandung berharap ketersediaan komoditas tetap terjaga sehingga gejolak harga dapat ditekan sebelum memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat. Operasi Pasar Tetap Digelar Di tengah pengawasan harga dan pasokan, pemerintah kota juga tetap mempertahankan operasi pasar sebagai salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut tidak hanya ditujukan secara umum, tetapi diprioritaskan bagi warga yang masuk dalam kelompok rentan daya beli. Identifikasi kelompok sasaran dilakukan berdasarkan masukan dari tingkat kelurahan. “Operasi pasar tetap akan berjalan, terutama untuk mereka-mereka yang hasil masukan dari kelurahan adalah yang rentan daya belinya. Kelompok rentan daya beli akan dapat bantuan untuk membeli barang-barang yang murah tersebut,” kata Farhan. Meski demikian, masyarakat yang mengikuti operasi pasar diminta memahami perbedaan karakteristik produk yang tersedia. Harga yang lebih murah tidak berarti memiliki spesifikasi yang sama dengan produk premium yang biasa dijual di supermarket. “Harap maklum, kalau barang-barang murah kualitasnya tidak selevel supermarket. Seperti berasnya beras SPHP, tapi kalau beras premium, beras khusus, harganya tetap sama,” ujarnya. Dengan langkah tersebut, Pemkot Bandung berupaya menjaga dua sisi sekaligus: memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan memberikan akses terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.***

Ada Denda Rp100 Juta dan 1.000 Bibit, Begini Kelanjutan Kasus Pohon di Bandung

Dadi Mulyanto — Tue, 11 Aug 2026 10:53:26 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung bergerak menindaklanjuti polemik penebangan pohon di sejumlah ruas jalan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah menanam kembali pohon pengganti, khususnya untuk menggantikan pohon yang sebelumnya ditebang di Jalan L.L.R.E Martadinata atau Jalan Riau. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menargetkan proses penanaman kembali dapat dimulai sebelum September 2026. Namun, rencana tersebut masih bergantung pada kesiapan bibit dan koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah. Farhan mengatakan, informasi mengenai ketersediaan pohon dengan ukuran minimal lima meter akan diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) pada Selasa, 11 Agustus 2026. “Insyaallah hari Selasa besok saya akan mendapatkan kepastian dari DPKP mengenai ketersediaan bibit pohon yang tingginya minimal lima meter,” ujar Farhan dikutip dari siaranpers Humas Kota Bandung, Senin, 10 Agustus 2026. Baca Juga : 7 Tips Agar Tidur Malam Lebih Nyaman dan Nyenyak, Sering Dianggap Sepele Ukuran pohon yang cukup besar membuat proses penanaman membutuhkan persiapan khusus. Menurut Farhan, penanaman pohon setinggi lima meter tidak bisa dilakukan begitu saja karena bagian trotoar harus dibongkar terlebih dahulu. Persoalan tersebut menjadi penting karena Pemkot Bandung juga memiliki agenda perbaikan trotoar yang dijadwalkan mulai berlangsung pada September. Pekerjaan tersebut akan berada di bawah koordinasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Karena itu, Pemkot Bandung perlu memastikan agenda penanaman pohon dan pekerjaan trotoar tidak saling berbenturan. “Menanam pohon tinggi lima meter itu enggak mungkin tanpa membongkar trotoar. Jadi melibatkan banyak pihak,” katanya. Farhan berharap seluruh proses koordinasi dan persiapan dapat segera rampung sehingga pohon pengganti tidak perlu menunggu hingga proyek pembenahan trotoar berjalan. “Jadi mudah-mudahan sebelum September kita sudah bisa tanam,” ucap Farhan. Kasus Penebangan Pohon Dilaporkan ke Pemerintah Pusat Selain menyiapkan penanaman kembali, Pemkot Bandung juga membawa persoalan penebangan pohon tersebut ke tingkat pemerintah pusat. Farhan mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat. Laporan serupa juga disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Baca Juga : Viral Challenge Hafal Surah Ad-Duha Berhadiah Miras, MC Newport Akhirnya Buka Suara “Saya sudah lapor juga kepada Menteri Lingkungan Hidup. Terima kasih atas perhatian Pak Jumhur. Saya sudah melapor juga kepada Pak AHY sebagai Menko Infrastruktur,” ujar Farhan. Perhatian terhadap persoalan tersebut juga datang dari pimpinan Komisi XII DPR RI. Farhan mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pimpinan komisi tersebut terkait kasus penebangan pohon yang terjadi di wilayah Kota Bandung. Farhan Ingatkan Penggunaan Istilah Hukum Dalam perkembangan penanganan kasus, Farhan meminta publik maupun pihak terkait berhati-hati menggunakan istilah hukum, khususnya ketika menyebut pihak yang melakukan penebangan pohon. Ia menjelaskan bahwa untuk kasus di Jalan Riau, pihak yang melakukan penebangan telah diketahui identitasnya dan sudah mendapatkan sanksi berdasarkan aturan daerah. “Hati-hati menyebut istilah tersangka. Kalau pelakunya sudah teridentifikasi dan sudah diberikan sanksi sesuai dengan Perda. Untuk yang di Jalan Riau,” katanya. Berbeda dengan Jalan Riau, penanganan di tiga lokasi lainnya masih berada dalam proses. Ketiga lokasi yang dimaksud yakni Sawunggaling, Jalan Ir. H. Juanda, dan Cijerah. Farhan menyebut pohon-pohon di lokasi tersebut telah diberi tanda sebagai bagian dari persiapan tindakan berikutnya. “Yang di Sawunggaling belum ditindak tapi sudah kita tandai. Yang di Ir. Haji Juanda itu juga sudah ditandai tapi belum ditindak. Dan yang di Cijerah juga belum ditindak, akan ada tindakan lanjutan,” ujarnya. Ada Denda Rp100 Juta dan 1.000 Bibit Pohon Untuk perkara di Jalan Riau, Pemkot Bandung telah menjatuhkan sanksi. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah kota, pihak yang melanggar dikenai denda Rp100 juta. Selain denda, terdapat kewajiban menyediakan 1.000 bibit pohon sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Baca Juga : Butuh Listrik untuk Acara 17-an? PLN UID Jabar Siapkan Solusi lewat Layanan Penerangan Sementara dan New BRIGHT Kewajiban tersebut nantinya berkaitan dengan upaya Pemkot Bandung memulihkan kembali kondisi lingkungan dan ruang terbuka yang terdampak. Secara keseluruhan, terdapat 35 pohon di sejumlah titik yang menjadi perhatian Pemkot Bandung. Pemerintah kota akan menentukan lokasi penanaman pengganti dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Penentuan lokasi juga harus diselaraskan dengan rencana pembangunan dan pembenahan trotoar yang dijadwalkan mulai September. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemkot Bandung kini berpacu dengan waktu. Pemerintah kota berupaya memastikan proses penggantian pohon dapat dilakukan sebelum pekerjaan perbaikan trotoar dimulai, sekaligus memastikan penataan kembali ruang terbuka kota tetap berjalan.***

RoRi Rayakan 1 Dekade di Bandung, Farhan Ungkap Dampaknya bagi Pariwisata

Dadi Mulyanto — Sun, 09 Aug 2026 09:55:44 +0700

TERASBANDUNG.COM – Kota Bandung kembali menjadi titik berkumpul komunitas otomotif dari berbagai penjuru Indonesia. Kehadiran para anggota Royal Riders Indonesia (RoRi) dalam perayaan satu dekade komunitas tersebut dinilai memiliki potensi lebih dari sekadar kegiatan komunitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melihat aktivitas komunitas seperti RoRi dapat ikut menggerakkan sektor pariwisata sekaligus menjadi media promosi bagi Kota Bandung. Pandangan tersebut disampaikan Farhan ketika melepas peserta Anniversary 1 Decade Royal Riders Indonesia di Balai Kota Bandung, Sabtu, 8 Agustus 2026. Menurut Farhan, kedatangan anggota RoRi dari sejumlah daerah menjadi peluang bagi Bandung untuk memperkenalkan beragam potensi wisata dan pengalaman yang ditawarkan kota ini. Ia juga mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Baca Juga : Sekolah Digugat, 900 Siswa Terancam Pindah: Wali Kota Bandung Ambil Sikap Tegas “Saya dengar katanya yang daftar sampai 40.000, tapi yang datang sekitar 1.000-an. Yang datang di sini sekitar 400-an. Terima kasih sekali,” ujar Farhan. Setelah dilepas dari Balai Kota Bandung, para peserta dijadwalkan melanjutkan rangkaian kegiatan menuju kawasan Lanud Husein Sastranegara. Farhan pun berharap seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan lancar. “Mudah-mudahan nanti lancar semua sampai menuju ke tempat acara nanti malam, yaitu di Lanud Husein Sastranegara,” katanya. Bagi Farhan, penyelenggaraan perayaan satu dekade RoRi kali ini memiliki nilai tambah tersendiri. Pasalnya, kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan momentum kembali dibukanya Bandara Internasional Husein Sastranegara. Kembali beroperasinya bandara di Kota Bandung itu dinilai dapat memperkuat konektivitas Bandung dengan berbagai wilayah lain di Indonesia. “Saya begitu tahu acaranya di Husein (Bandara Internasional Husein Sastranegara), senang banget karena pada saat bersamaan sekarang perhatian Indonesia sedang menuju ke Bandara Husein karena Bandara Husein akhirnya dibuka lagi,” ucapnya. Farhan turut memberikan apresiasi kepada jajaran Lanud Husein Sastranegara yang ikut mendukung proses pembukaan kembali akses penerbangan dari Bandung. “Terima kasih kepada Danlanud. Kita duet meyakinkan presiden untuk akhirnya mau membuka kembali Bandara Husein,” ujar Farhan. Baca Juga : Bandara Husein Sastranegara Layani Pesawat Jet Mulai 14 Agustus 2026, Garuda Buka Rute Bandung-Denpasar Ia berharap kehadiran peserta RoRi dari berbagai daerah tidak hanya menyukseskan agenda komunitas, tetapi juga memberikan kesan positif selama mereka berada di Bandung. “Teman-teman sekalian, anggota RoRi, selamat Rolling Thunder. Selamat menikmati Kota Bandung dan selamat menikmati perayaan 10 tahun Royal Riders Indonesia,” katanya. Perayaan satu dekade Royal Riders Indonesia di Bandung diisi dengan agenda Rolling Thunder yang diikuti anggota komunitas dari berbagai daerah. Setelah kegiatan di Balai Kota, rangkaian perayaan dilanjutkan di kawasan Lanud Husein Sastranegara. Momentum tersebut sekaligus mempertemukan kegiatan komunitas, promosi destinasi Kota Bandung, serta kabar kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastranegara dalam satu rangkaian agenda.***

Sekolah Digugat, 900 Siswa Terancam Pindah: Wali Kota Bandung Ambil Sikap Tegas

Dadi Mulyanto — Sat, 08 Aug 2026 14:10:48 +0700

TERASBANDUNG.COM - Sengketa lahan yang membelit SDN 026 Bojongloa tidak boleh membuat ratusan siswa kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah Kota Bandung pun mengambil langkah untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, persoalan hukum antara pemerintah dan pihak yang mengklaim lahan sekolah tidak seharusnya berdampak langsung kepada anak-anak. Menurutnya, kepentingan siswa harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah penyelesaian. Hal itu disampaikan Farhan saat meninjau langsung kondisi SDN 026 Bojongloa, Jumat (7/8/2026). Ia menyatakan Pemkot Bandung tetap menghormati putusan pengadilan mengenai lahan tersebut, tetapi pelaksanaan relokasi tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Baca Juga : Bandara Husein Sastranegara Layani Pesawat Jet Mulai 14 Agustus 2026, Garuda Buka Rute Bandung-Denpasar Pasalnya, terdapat sekitar 900 siswa yang harus dipindahkan apabila sekolah tidak lagi dapat digunakan. Proses tersebut membutuhkan persiapan agar kegiatan pendidikan tidak terganggu. “Hak anak mendapatkan pendidikan harus berada di atas semua ketentuan legal formal. Putusan hukum tetap kami hormati tetapi memindahkan sekitar 900 siswa sekaligus tentu tidak semudah itu,” kata Farhan di SDN 026 Bojongloa, seperti dikutip via siaran pers Humas Kota Bandung, Sabtu 8 Agustus 2026. Sebagai langkah jangka pendek, Pemkot Bandung menyiapkan SDN 148 sebagai lokasi alternatif. Pemindahan kegiatan belajar mengajar direncanakan berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga pekan. Skema bertahap tersebut dinilai penting agar sekolah tujuan dapat menyesuaikan kapasitas ruang kelas dan kebutuhan tenaga pengajar. Selain itu, pihak sekolah juga diberi kesempatan menyampaikan rencana kepada orang tua sehingga proses perpindahan dapat dilakukan dengan lebih terukur. “Kami tidak ingin perpindahan dilakukan secara mendadak. Semua harus dipersiapkan dengan baik agar anak-anak tetap nyaman belajar,” ujarnya. Untuk solusi jangka panjang, Pemkot Bandung sebenarnya telah menyediakan lahan di kawasan Cibaduyut Kidul yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan sekolah baru. Kendati demikian, rencana tersebut belum dapat berjalan karena mendapat keberatan dari sebagian masyarakat setempat. Baca Juga : Bandung Game Demo Day 2026 Pamerkan 32 Gim Lokal, Dorong Talenta Bandung Tembus Pasar Global Farhan mengatakan pemerintah tidak ingin menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendekatan sepihak. Dialog dengan warga akan terus dilakukan agar kepentingan pendidikan anak dapat menjadi titik temu. “Saya yakin melalui musyawarah warga akan membuka hati dan pikirannya sehingga pembangunan sekolah bisa dilakukan demi kepentingan anak-anak,” jelasnya. Di tengah proses tersebut, Farhan juga meminta pihak ahli waris yang memenangkan perkara sengketa lahan memberikan kesempatan kepada Pemkot Bandung untuk mempersiapkan relokasi sekaligus pembangunan fasilitas sekolah pengganti. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab terhadap proses pemindahan para siswa. Farhan menegaskan, anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang ikut menanggung konsekuensi dari persoalan hukum yang terjadi. “Saya bersama seluruh jajaran akan pasang badan. Menurut saya, tidak manusiawi apabila ada orang yang mengusir atau menolak anak-anak yang ingin sekolah. Yang bersengketa adalah pemerintah dengan ahli waris bukan anak-anak,” tegasnya. Pemkot Bandung juga mengambil langkah pengamanan agar kegiatan pendidikan di SDN 026 Bojongloa tidak kembali terganggu. Farhan meminta Camat Bandung Kidul bersama jajaran Forkopimcam melakukan pemantauan dan patroli selama 24 jam di sekitar sekolah. Baca Juga : Polda Jabar Ungkap 352 Kasus Kejahatan Jalanan, 413 Pelaku Diciduk, 9.128 Knalpot Brong Diamankan Instruksi tersebut diberikan sebagai langkah antisipasi setelah sebelumnya terjadi aksi pengembokan sekolah. “Saya tidak ingin ada lagi sekolah yang digembok. Kalau ada upaya seperti itu laporkan langsung kepada saya. Pendidikan anak-anak tidak boleh terganggu,” tuturnya. Dengan skema relokasi bertahap, persiapan sekolah pengganti, serta pengamanan di lokasi, Pemkot Bandung berupaya menjaga agar sekitar 900 siswa SDN 026 Bojongloa tetap memperoleh hak pendidikan sembari proses penyelesaian sengketa lahan terus berjalan.***

Bandara Husein Sastranegara Layani Pesawat Jet Mulai 14 Agustus 2026, Garuda Buka Rute Bandung-Denpasar

Dadi Mulyanto — Sat, 08 Aug 2026 11:12:29 +0700

TERASBANDUNG.COM – Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung bakal kembali mengalami perubahan penting. Mulai 14 Agustus 2026, bandara yang berada di Kota Bandung tersebut mendapat lampu hijau untuk kembali melayani pesawat jet berbadan sedang atau narrow body. Kepastian itu diperoleh setelah Kementerian Perhubungan menyatakan aspek operasional bandara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk keamanan, keselamatan, pelayanan, serta kepatuhan terhadap regulasi penerbangan. Izin operasional tersebut diberikan kepada PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports. Dasarnya tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.101/17/4/DRJU.DBU-2026 mengenai Operasional Pesawat Udara Jet di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Baca Juga : Polda Jabar Ungkap 352 Kasus Kejahatan Jalanan, 413 Pelaku Diciduk, 9.128 Knalpot Brong Diamankan Kembalinya pesawat jet menjadi bagian dari proses optimalisasi Bandara Husein Sastranegara. InJourney Airports menyebut berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan fasilitas dan layanan bandara siap mendukung peningkatan aktivitas penerbangan. Direktur Utama InJourney Airports, Mohammad Rizal Pahlevi, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Perhubungan serta seluruh pihak yang ikut mendukung proses tersebut. “Kami berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan dan seluruh pihak atas dukungan kepada InJourney Airports selama persiapan optimalisasi hingga Bandara Husein Sastranegara dinyatakan siap melayani penerbangan pesawat jet pada 14 Agustus 2026,” kata Rizal dalam keterangan resminya, Jumat 7 Agustus 2026. Menurut Rizal, pengoperasian kembali penerbangan jet bukan sekadar menambah pilihan moda transportasi udara bagi masyarakat. Optimalisasi tersebut juga diharapkan memperkuat akses menuju Bandung sekaligus mendukung sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi. “Optimalisasi penerbangan di Bandara Husein Sastranegara ini akan mengantarkan perjalanan dan menyambut wisatawan dengan fasilitas dan pelayanan terbaik serta dilengkapi nuansa modern yang berpadu dengan budaya Jawa Barat,” ujarnya. Garuda Indonesia Buka Rute Bandung-Denpasar Kembalinya pesawat jet akan ditandai dengan penerbangan komersial perdana yang menghubungkan Bandung dengan Denpasar. Garuda Indonesia dijadwalkan menjadi maskapai yang mengoperasikan penerbangan perdana tersebut pada 14 Agustus 2026, dengan layanan dua arah Denpasar-Bandung dan Bandung-Denpasar. Baca Juga : Bandung Game Demo Day 2026 Pamerkan 32 Gim Lokal, Dorong Talenta Bandung Tembus Pasar Global Dengan dibukanya kembali rute tersebut, masyarakat Bandung dan sekitarnya memiliki akses penerbangan langsung menuju Bali tanpa harus terlebih dahulu melakukan perjalanan ke bandara lain. Fasilitas Bandara Ikut Dipersiapkan Tak hanya dari sisi izin operasional, InJourney Airports juga melakukan pembenahan berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan penumpang. Di terminal keberangkatan, tersedia 26 konter check-in yang dilengkapi mesin self check-in kiosk. Fasilitas pemeriksaan keamanan di area security check point juga telah disiapkan untuk mendukung proses keberangkatan. Sementara itu, ruang tunggu penumpang mendapatkan sejumlah fasilitas tambahan. Penumpang nantinya dapat memanfaatkan area komersial, coworking space, hingga kids zone ketika menunggu jadwal penerbangan. Untuk penumpang yang baru tiba di Bandung, area pengambilan bagasi telah dilengkapi tiga conveyor belt. Bandara juga menyediakan public transport outlet yang dapat digunakan untuk membantu penumpang mendapatkan layanan transportasi publik. Kesiapan terminal turut ditunjang berbagai fasilitas umum. Bandara menyediakan enam mushala, 22 toilet, dua eskalator, dan tiga lift. Seluruh perangkat keselamatan di area terminal juga dipastikan telah melalui persiapan untuk menunjang aktivitas penerbangan. Dorong Konektivitas Bandung Beroperasinya kembali pesawat jet di Husein Sastranegara dinilai menjadi langkah strategis bagi konektivitas udara Kota Bandung. Kehadiran penerbangan langsung Bandung-Denpasar diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Baca Juga : Spoiler Terikat Janji Episode 127: Dipa Andika Berhasil Menghubungi Pengacaranya dan Terbebas Lagi Dari Tuduhan? Bagi wisatawan, konektivitas udara yang lebih baik dapat memperluas akses menuju berbagai destinasi di Bandung dan sekitarnya. Sementara bagi pelaku usaha, peningkatan akses penerbangan berpotensi mendukung mobilitas bisnis serta arus kunjungan dari luar daerah. Dengan dimulainya kembali layanan pesawat jet pada 14 Agustus 2026, Bandara Internasional Husein Sastranegara memasuki fase baru dalam optimalisasi layanan penerbangan sekaligus memperkuat perannya sebagai salah satu pintu masuk udara menuju Kota Bandung.***

Bandung Game Demo Day 2026 Pamerkan 32 Gim Lokal, Dorong Talenta Bandung Tembus Pasar Global

Dadi Mulyanto — Sat, 08 Aug 2026 09:12:01 +0700

TERASBANDUNG.COM – Industri gim di Kota Bandung kembali mendapat ruang untuk berkembang melalui Bandung Game Demo Day 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung pada 7-8 Agustus 2026 tersebut mempertemukan pengembang gim lokal dengan pemerintah, komunitas, akademisi, hingga pelaku industri. Tak hanya menjadi ajang memamerkan karya, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba langsung 32 gim demo buatan pengembang lokal. Uji coba tersebut menjadi bagian penting bagi developer untuk memperoleh masukan sebelum karya mereka diluncurkan secara resmi. Direktur Game Kementerian Ekonomi Kreatif, Luat Sihombing, menilai dukungan terhadap talenta di daerah merupakan salah satu kunci untuk membangun industri gim Indonesia yang lebih kuat. Baca Juga : Spoiler Terikat Janji Episode 127: Dipa Andika Berhasil Menghubungi Pengacaranya dan Terbebas Lagi Dari Tuduhan? "Bandung Game Demo Day sangat penting karena talenta itu dimulai dari daerah. Dengan dukungan komunitas dan pemerintah kota, kita bisa membangun ekosistem yang kuat dan menunjukkan potensi talenta Bandung hingga ke tingkat internasional," ujarnya, Jumat 7 Agustus 2026. Menurutnya, keberlanjutan kegiatan serupa juga memiliki dampak lebih luas terhadap industri kreatif. Selain membuka peluang investasi, pengembangan ekosistem gim dinilai dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memperbesar potensi ekspor produk digital Indonesia. Dukungan terhadap pengembang lokal juga datang dari Pemerintah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan forum seperti Bandung Game Demo Day dapat menjadi tempat bagi developer untuk memperkenalkan karya sekaligus bertukar pengalaman. "Lewat forum seperti ini mereka bisa saling belajar dan mempersiapkan game yang akan segera dirilis. Harapannya, ekosistem game developer di Kota Bandung semakin baik dan produknya mampu bersaing hingga tingkat global," katanya. Bagi para pengembang, kesempatan mendapatkan respons langsung dari calon pemain menjadi salah satu nilai penting dalam kegiatan tersebut. Masukan dari masyarakat dapat digunakan untuk menemukan kekurangan sekaligus menyempurnakan gim sebelum masuk tahap peluncuran. Baca Juga : Jangan Asal Pakai Sabun Saat Cuci Motor, Bisa Bikin Cat Cepat Kusam Ketua Game Developer Bandung, Michael Martin, menyebut puluhan gim yang dipamerkan kali ini masih berada dalam tahap pengembangan. "Ada 32 gim demo yang dipamerkan. Harapannya, gim-gim ini bisa terus dikembangkan hingga rilis, melahirkan studio yang sukses, dan menambah talenta baru di Kota Bandung," ungkapnya. Kehadiran Bandung Game Demo Day 2026 sekaligus memperlihatkan besarnya potensi Bandung sebagai salah satu daerah yang memiliki ekosistem pengembang gim. Kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pameran, tetapi berlanjut menjadi dukungan konkret bagi developer untuk mengembangkan produk hingga memasuki pasar yang lebih luas. Dengan semakin terbukanya ruang bertemu antara developer, masyarakat, pemerintah, akademisi, dan industri, karya-karya gim dari Bandung diharapkan mampu berkembang dari sekadar proyek lokal menjadi produk yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.***

Ratusan Bangunan Liar Dibongkar di Bandung, Pasirkoja dan Cicadas Jadi Sorotan

Dadi Mulyanto — Thu, 06 Aug 2026 17:34:08 +0700

TERASBANDUNG.COM – Upaya penataan ruang publik di Kota Bandung terus digencarkan. Sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung telah menertibkan 645 bangunan liar yang tersebar di berbagai wilayah. Ratusan bangunan tersebut dibongkar melalui dua skema operasi, yakni penertiban mandiri yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung serta operasi terpadu bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Dari total bangunan yang ditertibkan, 193 bangunan liar merupakan hasil operasi mandiri Satpol PP Kota Bandung. Penertiban menyasar sejumlah titik yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan fungsi ruang publik, di antaranya Jalan Pandanwangi, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Burangrang, Jalan Macan, Jalan Babakan Tarogong, Jalan Gatot Subroto, kawasan Sungai Cikakak, Jalan Ambon, Jalan Dipatiukur, Jalan Singaperbangsa, lahan aset Pemerintah Kota Bandung di Ciumbuleuit, Jalan Banten, hingga Jalan Rajiman. Baca Juga : Final Piala Presiden 2026 Malam Ini! Simak Jadwal dan Cara Nonton Live Persib vs Persebaya Sementara itu, operasi gabungan bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat menghasilkan penertiban 452 bangunan liar. Rinciannya meliputi 300 bangunan di sepanjang Jalan Pasirkoja serta 152 bangunan liar dan sarana pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Cicadas. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, menegaskan setiap kegiatan penertiban selalu diawali dengan koordinasi lintas instansi guna meminimalkan potensi gangguan di lapangan. "Setiap akan melakukan penertiban, kami terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimcam dan aparat kewilayahan. Kami memetakan kondisi di lapangan, mengidentifikasi potensi dampak sosial, serta memastikan proses penertiban dapat berlangsung dengan aman dan kondusif," ujarnya, dikutip melalui siaran pers Humas Kota Bandung. Menurut Sukma, dinamika di lapangan tetap muncul saat pelaksanaan penertiban. Namun, kondisi tersebut tidak pernah sampai menghentikan jalannya operasi karena sebagian besar pemilik bangunan memahami bahwa bangunan yang mereka dirikan tidak sesuai ketentuan. "Hambatan pasti ada, termasuk adanya penolakan. Namun sejauh ini tidak pernah sampai menghentikan proses penertiban. Pada umumnya pemilik bangunan liar sudah menyadari bahwa bangunan yang mereka dirikan tidak sesuai aturan," katanya. Baca Juga : Diskon PBB Kota Bandung Diserbu Warga, Ribuan Wajib Pajak Manfaatkan Insentif dan Penerimaan Pajak Tembus Rp307 Miliar Ia menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, lokasi dan tata cara berusaha harus tetap mematuhi aturan agar tidak mengganggu kepentingan umum. "Hal yang kami atur adalah tempat dan caranya. Sesuai arahan pimpinam yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, trotoar harus dikembalikan pada fungsinya sebagai hak pejalan kaki, begitu juga saluran drainase harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya," jelasnya. Selain melakukan penindakan, Satpol PP juga mengajak masyarakat berpartisipasi menjaga ketertiban lingkungan dengan melaporkan pelanggaran melalui kanal resmi pemerintah. "Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal LAPOR!. Setiap aduan mengenai bangunan liar, PKL yang mengganggu ketertiban, maupun bentuk pelanggaran lainnya akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan," katanya. Kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat disebut terus diperkuat sebagai bagian dari strategi mempercepat penataan kawasan-kawasan strategis di Kota Bandung. Sinergi tersebut dinilai efektif untuk mendukung terciptanya ruang publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Baca Juga : Semester I 2026, PLN Perluas Akses Listrik bagi 2.930 Pelanggan di 210 Lokasi se-Jawa Barat Memasuki Agustus 2026, Satpol PP telah menyiapkan agenda penertiban lanjutan di sejumlah titik prioritas. Kawasan Jalan Hasanuddin, Jalan Teuku Umar, Jalan Surya Kencana, dan Jalan Rajawali Timur menjadi lokasi yang masuk dalam rencana operasi berikutnya. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan serta agenda prioritas Pemerintah Kota Bandung.***

Diskon PBB Kota Bandung Diserbu Warga, Ribuan Wajib Pajak Manfaatkan Insentif dan Penerimaan Pajak Tembus Rp307 Miliar

Dadi Mulyanto — Thu, 06 Aug 2026 17:27:33 +0700

TERASBANDUNG.COM – Kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sejak awal Juli 2026 mulai menunjukkan hasil positif. Selain menarik minat ribuan masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak, program tersebut juga ikut mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor PBB. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung mencatat, selama satu bulan pelaksanaan program, sebanyak 2.422 wajib pajak telah memanfaatkan fasilitas diskon pokok piutang PBB yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Bapenda Kota Bandung, Andri Nurdin, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendapat respons yang sangat baik. Baca Juga : Final Piala Presiden 2026 Malam Ini! Simak Jadwal dan Cara Nonton Live Persib vs Persebaya "Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan program diskon pokok piutang ini. Dalam satu bulan sejak 1 Juli hingga 31 Juli 2026 sudah ada 2.422 wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut," kata Andri kepada Humas Bandung, Kamis 5 Agustus 2026. Sepanjang periode tersebut, nilai diskon pokok piutang PBB yang telah diberikan kepada masyarakat mencapai Rp1.823.463.296. Tidak hanya membantu meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Hingga 31 Juli 2026, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung tercatat telah mencapai Rp307.657.224.973, memperkuat kontribusi sektor perpajakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program insentif tersebut masih akan berlangsung hingga 31 Desember 2026, meski batas akhir pembayaran PBB untuk tahun berjalan tetap jatuh pada 30 September 2026. Pemerintah Kota Bandung berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum program berakhir. Baca Juga : Semester I 2026, PLN Perluas Akses Listrik bagi 2.930 Pelanggan di 210 Lokasi se-Jawa Barat Pada semester kedua tahun ini, Bapenda menghadirkan dua bentuk keringanan sekaligus, yakni potongan pokok piutang PBB dan penghapusan seluruh denda administrasi. Besaran potongan pokok piutang dibedakan berdasarkan tahun tunggakan. Piutang PBB periode 1994–2012 memperoleh diskon hingga 100 persen, piutang 2013–2020 mendapatkan potongan 50 persen, sedangkan piutang 2021–2025 memperoleh diskon sebesar 25 persen. Selain potongan pokok, seluruh sanksi administrasi atas tunggakan PBB juga dihapus sehingga wajib pajak cukup melunasi pokok pajak setelah dikurangi besaran diskon yang berlaku. "Jadi masyarakat mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pokok piutangnya didiskon dan dendanya dihapus," ujarnya. Menurut Andri, insentif tersebut diharapkan menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang selama ini menunda pembayaran karena nilai tunggakan terus bertambah akibat akumulasi denda. Baca Juga : 5 Pekerjaan Sampingan yang Bisa Dilakukan dari Rumah, Cocok untuk Menambah Penghasilan Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Bandung optimistis jumlah piutang PBB dapat ditekan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah pada akhir tahun anggaran. "Manfaatkan program insentif pajak dari Pemerintah Kota Bandung ini sebaik mungkin, program diskon pokok piutang tidak dilaksanakan setiap tahun, sehingga ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih ringan," tuturnya.***

Dedi Mulyadi Semprot Camat Coblong di Depan Warga! Jalan Suci Disorot Gegara PKL Penuhi Trotoar

Ginevara — Tue, 04 Aug 2026 10:29:06 +0700

TERASBANDUNG.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah menegur Camat Coblong secara langsung di hadapan warga saat meninjau kawasan Jalan Suci, Kota Bandung.

Teguran itu disampaikan menyusul kondisi trotoar di sepanjang Jalan Suci yang dinilai semrawut. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) terlihat berjualan hingga memenuhi trotoar, bahkan sebagian mendirikan tenda di bahu jalan sehingga mengganggu fungsi ruang publik.

Dalam peninjauan tersebut, Dedi Mulyadi meminta pemerintah kewilayahan tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi lebih aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan. Menurutnya, persoalan seperti trotoar yang dipenuhi PKL seharusnya bisa segera diketahui dan ditangani jika aparat wilayah rutin turun mengecek kondisi di lapangan.

Pria yang akrab disapa KDM itu menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ia meminta Camat Coblong untuk lebih sering melakukan pemantauan agar berbagai persoalan di wilayah dapat diselesaikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi keluhan warga.

Kondisi Jalan Suci yang dipenuhi aktivitas pedagang di atas trotoar menjadi perhatian karena mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, keberadaan tenda di bahu jalan juga dinilai berpotensi memengaruhi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Momen teguran Dedi Mulyadi kepada Camat Coblong pun menjadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet menyoroti sikap tegas sang gubernur, sementara yang lain berharap penataan kawasan segera dilakukan agar trotoar kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Wali Kota Bandung Ingatkan Ancaman Sesar Lembang, Kesiapsiagaan Harus Jadi Kebiasaan

Dadi Mulyanto — Sun, 02 Aug 2026 09:38:36 +0700

TERASBANDUNG.COM – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, bukan hanya dipahami sebagai prosedur teknis ketika keadaan darurat terjadi. Pesan tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri pengukuhan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Coblong di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jumat (31/7/2026). Menurutnya, Kota Bandung memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai potensi bencana, terutama karena berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas Sesar Lembang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, setiap bencana yang terjadi di Bandung berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas sehingga upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini. Baca Juga : Future Connect 2026 Diburu Ribuan Pencari Kerja, Disnaker Bandung Buka Peluang Rekrutmen Langsung "Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus berada dalam konteks kultural atau pembudayaan. Jangan dianggap sekadar persoalan teknis, tetapi harus menjadi kebiasaan masyarakat," ujar Farhan dikutip dari siaran pers Humas Kota Bandung. Ia menilai masyarakat perlu membiasakan diri memahami langkah-langkah penyelamatan, mengenali lokasi evakuasi, hingga memiliki kepedulian untuk membantu sesama ketika terjadi keadaan darurat. Farhan juga menekankan bahwa budaya siaga bencana sejalan dengan semangat gotong royong yang selama ini menjadi identitas bangsa Indonesia. Menurutnya, menjaga keamanan dan keselamatan Kota Bandung tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. "Gotong royong adalah budaya sekaligus kepribadian bangsa. Tugas menjaga kota ini bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat," katanya. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak memiliki pola pikir yang sepenuhnya bergantung kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk saat terjadi bencana. Baca Juga : Future Connect 2026 Diburu Ribuan Pencari Kerja, Disnaker Bandung Buka Peluang Rekrutmen Langsung Farhan menyebut berbagai elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Kampung Siaga Bencana merupakan kekuatan sosial yang perlu terus diberdayakan. "Warga jaga warga bukan sekadar slogan. Itu adalah kesepakatan hati untuk saling menjaga dan saling membantu ketika menghadapi berbagai persoalan," ujarnya. Selain itu, Farhan mengajak masyarakat untuk mengutamakan tindakan nyata ketika menghadapi situasi darurat. Ia berharap warga lebih fokus memberikan pertolongan dibanding sekadar mendokumentasikan peristiwa yang terjadi. Menurutnya, masyarakat yang terbiasa hidup dalam budaya gotong royong akan memiliki resiliensi atau daya lenting yang lebih baik saat menghadapi bencana. Karena itu, keberadaan Kampung Siaga Bencana menjadi instrumen penting untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengatakan pembentukan Kampung Siaga Bencana merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menitikberatkan pada mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 62 persen wilayah kecamatan di Kota Bandung atau 20 dari total 30 kecamatan berada di kawasan yang berpotensi terdampak aktivitas Sesar Lembang. "Hingga saat ini telah terbentuk lima Kampung Siaga Bencana di Kota Bandung, yakni di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung, Cidadap, Sukasari, dan kini Kecamatan Coblong," ujarnya. Baca Juga : Jangan Asal Cas! Ini 10 Tips Mengisi Daya HP Agar Baterai Lebih Awet dan Tahan Lama Yorisa menjelaskan setiap Kampung Siaga Bencana dilengkapi dengan Gardu Sosial sebagai pusat informasi dan koordinasi kebencanaan, Lumbung Sosial untuk penyimpanan logistik darurat, serta didukung personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), sarana operasional, dan berbagai perlengkapan penanganan bencana. Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pilar sosial dapat terus diperkuat sehingga kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Bandung semakin meningkat dan risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Dengan dikukuhkannya Kampung Siaga Bencana Kecamatan Coblong, kini Kota Bandung telah memiliki lima Kampung Siaga Bencana yang tersebar di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung, Cidadap, Sukasari, dan Coblong sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.***

DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Farhan Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja

Dadi Mulyanto — Sun, 02 Aug 2026 06:46:45 +0700

TERASBANDUNG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung resmi memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (31/7/2026). Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bandung, khususnya Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menuntaskan pembahasan dokumen tersebut melalui proses yang intensif. “Masukan serta koreksi yang diberikan selama proses pembahasan merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” kata Farhan. Baca Juga : Farhan Buka Suara Soal Rusun Kiaracondong, Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ikut Berbisnis Menurutnya, persetujuan Raperda menjadi salah satu tahapan penting dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Dokumen pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan program pembangunan sekaligus pengelolaan pendapatan dan belanja daerah agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Farhan menegaskan berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD melalui pandangan umum fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. “Kami berkomitmen terus memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan serapan dan efektivitas anggaran pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. Setelah memperoleh persetujuan dari DPRD, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Farhan juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh masyarakat, aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kota Bandung selama tahun anggaran 2025. Baca Juga : Semester I 2026, 37.367 Wisatawan Mancanegara Pilih Kereta Api di Wilayah KAI Daop 2 Bandung Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi mewujudkan visi Kota Bandung sebagai daerah yang unggul, bermartabat, amanah, maju, dan agamis. “Semangat kebersamaan dan kolaborasi menjadi modal penting untuk menghadirkan Bandung yang semakin maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.***

Wali Kota Bandung Bawa Kasus Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau ke Ranah Hukum, Libatkan Gubernur dan KLH

Dadi Mulyanto — Sat, 01 Aug 2026 08:33:07 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas menyikapi dugaan penebangan 10 pohon di kawasan Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan persoalan tersebut tidak akan berhenti pada pemeriksaan administratif, melainkan akan diproses melalui jalur hukum. Saat meninjau lokasi kejadian, Farhan langsung memerintahkan penyegelan area tempat pohon-pohon itu ditebang. Ia menilai tindakan tersebut diduga bertentangan dengan sejumlah regulasi yang berlaku, baik di tingkat pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Penebangan pohon ini melanggar aturan. Saya akan mengangkat persoalan ini langsung kepada Pak Gubernur agar diproses secara pidana karena berpotensi merupakan pelanggaran hukum yang cukup berat,” kata Farhan, dikutip melalui siaran pers Humas Kota Bandung. Baca Juga : Sering Dianggap Sepele, Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Mesin Motor Cepat Rusak Menurut Farhan, dugaan pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung. Penebangan tersebut juga diduga bertentangan dengan surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai moratorium penebangan pohon sehingga berpotensi melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup. “Kita akan laporkan juga ke Gakkum Lingkungan Hidup di kementerian. Ini bukan persoalan ringan,” ujarnya. Farhan mengaku prihatin sekaligus geram melihat pohon-pohon yang ditebang. Menurutnya, pohon-pohon berusia tua itu memiliki fungsi penting sebagai peneduh sekaligus bagian dari keseimbangan ekosistem di kawasan perkotaan. “Saya marah sekali melihat kejadian ini. Siapa pun yang melakukannya harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai ketentuan hukum,” katanya. Berdasarkan informasi awal, penebangan diduga berlangsung pada malam 1 Juli hingga dini hari 2 Juli 2026. Sejumlah warga mengaku melihat orang-orang berseragam melakukan aktivitas tersebut sehingga sempat dikira sebagai petugas resmi. Baca Juga : Jangan Langsung Cas HP Setelah Dipakai Main Game, Ini Alasannya Meski demikian, hingga kini identitas pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab masih didalami. Pemerintah Kota Bandung kini tengah mengumpulkan berbagai bukti, mulai dari dokumentasi lapangan hingga keterangan para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. “Saksi-saksi akan kita panggil. Siapa pun yang melakukan perusakan lingkungan ini akan dikenakan sanksi berat,” jelasnya. Selain memperkuat proses penyelidikan, Farhan juga mengajak masyarakat, aparat kewilayahan, hingga anggota Linmas untuk lebih aktif melaporkan apabila menemukan aktivitas penebangan pohon yang mencurigakan agar dapat segera ditindaklanjuti. Sebagai langkah lanjutan, ia menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyusun laporan resmi yang memuat hasil investigasi awal, lengkap dengan kronologi, dokumentasi, serta bukti pendukung lainnya. “Laporan dari Satpol PP segera disampaikan kepada saya. Selanjutnya akan saya bawa kepada Pak Gubernur dan Gakkum Lingkungan Hidup sebagai dasar proses hukum lebih lanjut,” tegasnya.***

Future Connect 2026 Diburu Ribuan Pencari Kerja, Disnaker Bandung Buka Peluang Rekrutmen Langsung

Dadi Mulyanto — Fri, 31 Jul 2026 10:02:23 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui penyelenggaraan Job Fair Future Connect 2026 yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung melalui proses rekrutmen di lokasi acara. Puluhan perusahaan dari berbagai sektor ambil bagian dalam bursa kerja tersebut dengan menawarkan beragam posisi bagi lulusan SMA/SMK, diploma, hingga perguruan tinggi. Melalui konsep walk-in recruitment, peserta dapat menyerahkan curriculum vitae (CV), berkonsultasi dengan tim Human Resources (HR), memperoleh informasi mengenai kualifikasi yang dibutuhkan, bahkan mengikuti tahapan awal seleksi secara langsung. Baca Juga : Sering Dianggap Sepele, Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Mesin Motor Cepat Rusak Fungsional Pengantar Kerja Madya Disnaker Kota Bandung, Ilham Mulyana, mengatakan penyelenggaraan Future Connect merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, lokasi penyelenggaraan job fair kini tidak lagi hanya dipusatkan di kawasan perkotaan, tetapi diperluas ke berbagai wilayah agar peluang memperoleh pekerjaan bisa dirasakan lebih banyak warga. "Sekarang kami lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kalau dulu job fair lebih banyak dilaksanakan di tengah kota, sekarang kami berupaya menghadirkannya di berbagai wilayah agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi lowongan pekerjaan. Jadi, manfaatkan setiap kesempatan job fair yang diselenggarakan ketika sedang mencari pekerjaan," ujar Ilham Mulyana. Tak Hanya Cari Kerja, Job Fair Jadi Tempat Belajar Hadapi Dunia Kerja Ilham menjelaskan, penyelenggaraan job fair memiliki manfaat lebih dari sekadar mempertemukan perusahaan dengan pelamar kerja. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Ia menilai persaingan memperoleh pekerjaan saat ini semakin ketat. Karena itu, calon pelamar harus mempersiapkan diri tidak hanya dari sisi pendidikan dan pengalaman, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, profesionalisme, kesiapan mental, hingga membangun citra diri yang positif. Baca Juga : Farhan Buka Suara Soal Rusun Kiaracondong, Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ikut Berbisnis Selain kompetensi teknis, perusahaan kini juga menaruh perhatian terhadap sikap, karakter, dan rekam jejak pelamar, termasuk aktivitas di media sosial. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan dan etika menjadi modal penting untuk memenangkan persaingan di pasar kerja. Disnaker Ajak Masyarakat Manfaatkan Bursa Kerja Resmi Disnaker Kota Bandung juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai layanan ketenagakerjaan yang disediakan pemerintah. Keberadaan job fair dinilai mampu memberikan informasi lowongan kerja yang lebih terpercaya sekaligus mengurangi risiko masyarakat menjadi korban penipuan berkedok rekrutmen. Melalui pertemuan langsung antara perusahaan dan pelamar, proses seleksi menjadi lebih transparan serta memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri. Baca Juga : IWEB Award 2026 Berikan Apresiasi kepada 14 Penerima Penghargaan atas Inovasi dan Keterbukaan Informasi "Kami berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan momentum seperti ini. Ketika sedang mencari pekerjaan, datanglah ke setiap penyelenggaraan job fair karena di sinilah perusahaan dan pencari kerja dapat bertemu secara langsung. Harapannya tentu semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki," tambahnya.***

Pemkot Bandung Bongkar 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman, Ini Alasan Penertibannya

Dadi Mulyanto — Fri, 31 Jul 2026 07:46:53 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemkot Bandung Bongkar 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman, Trotoar dan Drainase Dikembalikan ke Fungsi Semula Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penataan ruang publik dengan menertibkan puluhan pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar di kawasan Jalan Rajiman, Kamis (30/7/2026). Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki sekaligus memastikan sistem drainase di kawasan tersebut dapat beroperasi secara optimal. Dalam operasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menertibkan 36 PKL beserta 36 bangunan liar yang berdiri di sepanjang kawasan Jalan Rajiman. Baca Juga : Farhan Buka Suara Soal Rusun Kiaracondong, Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ikut Berbisnis Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penataan kawasan yang dilaksanakan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). "Hari ini Satpol PP Kota Bandung bersama OPD lainnya melaksanakan penertiban PKL dan bangunan liar yang berada di sekitar Jalan Rajiman," ujar Sukma saat ditemui di lokasi. Menurut Sukma, keberadaan bangunan yang menutup trotoar dan saluran air menjadi salah satu alasan utama dilaksanakannya penertiban. Kondisi tersebut dinilai menghambat hak pejalan kaki sekaligus menyulitkan petugas ketika melakukan pemeriksaan maupun penanganan saluran drainase. "Penertiban ini untuk mengembalikan fungsi trotoar kepada haknya, yaitu untuk pejalan kaki. Selain itu juga mengembalikan fungsi saluran air agar petugas lebih mudah melakukan pengecekan bak kontrol maupun penanganan apabila terjadi penyumbatan," jelasnya. PKL Tetap Boleh Berjualan, Asal Tidak Gunakan Fasilitas Umum Sukma menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat mencari penghasilan melalui aktivitas berdagang. Namun, penggunaan fasilitas umum seperti trotoar tidak diperbolehkan karena mengganggu kepentingan masyarakat luas. "Kami tidak pernah melarang PKL untuk berjualan. Yang kami lakukan adalah mengembalikan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki dan fungsi saluran air untuk kepentingan masyarakat," katanya. Baca Juga : Sering Dianggap Sepele, Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Mesin Motor Cepat Rusak Ia juga memastikan seluruh proses penertiban telah dilakukan sesuai ketentuan. Sebelum pembongkaran berlangsung, para pedagang telah menerima surat pemberitahuan hingga surat peringatan sebagai bagian dari prosedur yang berlaku. "Semua tahapan sesuai SOP sudah dilakukan, mulai dari surat pemberitahuan hingga surat peringatan," ujarnya. Selain tahapan administratif, Satpol PP bersama pemerintah kewilayahan juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog dan mediasi dengan para pedagang. Upaya tersebut membuat proses penertiban berlangsung tanpa kendala berarti. "Alhamdulillah penertiban hari ini berjalan kondusif. Beberapa hari sebelumnya kami sudah melakukan penggalangan, rapat dengan para PKL, serta meminta kecamatan memediasi sehingga pelaksanaannya berjalan lancar," ungkap Sukma. Penataan Berlanjut ke Sejumlah Kawasan Lain Pemkot Bandung memastikan penataan ruang publik tidak berhenti di Jalan Rajiman. Pada awal Agustus 2026, kegiatan serupa akan dilaksanakan di beberapa ruas jalan lainnya, di antaranya Jalan Oto Iskandar Dinata (Otista), Jalan Hasanuddin, Jalan Surya Kencana, dan Jalan Rajawali Barat. Melalui penataan tersebut, pemerintah berharap trotoar, saluran air, dan fasilitas publik lainnya dapat kembali dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. "Saya berharap trotoar ini kembali menjadi hak pejalan kaki sesuai dengan fungsinya masing-masing," ungkapnya.***

Farhan Buka Suara Soal Rusun Kiaracondong, Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ikut Berbisnis

Dadi Mulyanto — Thu, 30 Jul 2026 16:07:43 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan memberikan dukungan dari sisi regulasi terhadap rencana pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Kiaracondong. Dukungan tersebut diwujudkan melalui percepatan proses perizinan agar proyek dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Pemkot Bandung menegaskan tidak terlibat dalam aspek bisnis maupun investasi proyek tersebut. Pembangunan rusun merupakan hasil kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Astra dengan skema business to business (B2B). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan peran pemerintah sebatas memastikan seluruh tahapan administrasi dan perizinan dapat diproses secara optimal. Baca Juga : Jangan Langsung Cas HP Setelah Dipakai Main Game, Ini Alasannya “Proyek rusun di Kiaracondong itu bisnis to bisnis antara PT KAI dengan Astra. Pemerintah hanya memberikan izin dan memastikan seluruh proses perizinannya berjalan dengan baik,” kata Farhan, Rabu, 29 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal yang diterima pemerintah, proyek tersebut direncanakan menyediakan sekitar 1.000 unit hunian. Namun, rincian mengenai kapasitas akhir, desain pembangunan, hingga luas lahan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak pengembang, yakni PT KAI dan Astra. Farhan juga menjelaskan bahwa apabila rumah susun tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), proses penetapan calon penghuni tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, penentuan penerima manfaat akan mengacu pada basis data yang dimiliki Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan bank-bank anggota lainnya. “Kalau untuk MBR, nanti penentuannya berdasarkan data dari Himbara,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Farhan turut menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam menata kawasan perkotaan melalui penertiban bangunan liar (bangli). Langkah tersebut akan terus dilakukan pada lokasi-lokasi yang terbukti melanggar ketentuan. “Di mana ada bangunan liar di situ harus ditertibkan. Itu menjadi arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat,” ujarnya. Baca Juga : 800 Ton Sampah Bandung Bakal Dikirim ke Legok Nangka, Ini Persiapan yang Dilakukan Pemkot Selain membahas pembangunan rusun, Farhan juga menyampaikan perkembangan penataan kawasan Teras Cihampelas. Ia memastikan proses administrasi penyerahan pengelolaan kawasan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah selesai dan kini tinggal menunggu tahapan penandatanganan. “Administrasinya sudah selesai, tinggal proses penandatanganan. Alhamdulillah sudah rampung,” tuturnya. Dengan percepatan layanan perizinan, Pemkot Bandung berharap pembangunan hunian vertikal di Kiaracondong dapat berjalan sesuai rencana, sekaligus menjadi bagian dari upaya penyediaan hunian yang lebih tertata di kawasan perkotaan.***

Reaktivasi Bandara Husein Jadi Titik Balik Ekonomi Bandung, Ini Persiapan yang Dilakukan Pemkot

Dadi Mulyanto — Thu, 30 Jul 2026 15:30:55 +0700

TERASBANDUNG.COM – Rencana beroperasinya kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara tidak hanya dipandang sebagai pemulihan layanan transportasi udara. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga melihatnya sebagai peluang besar untuk mengakselerasi sektor pariwisata, investasi, hingga perekonomian daerah. Sejumlah langkah mulai dipersiapkan agar pembukaan kembali bandara tersebut memberikan dampak maksimal. Selain memastikan infrastruktur pendukung dalam kondisi siap, Pemkot Bandung juga tengah merancang berbagai strategi promosi guna meningkatkan daya tarik Kota Kembang di mata wisatawan maupun pelaku usaha. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa proses menghidupkan kembali Bandara Husein merupakan hasil koordinasi panjang antara pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Baca Juga : 800 Ton Sampah Bandung Bakal Dikirim ke Legok Nangka, Ini Persiapan yang Dilakukan Pemkot Ia mengatakan, upaya tersebut bahkan sudah dilakukan sejak awal dirinya memimpin Kota Bandung. Bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berbagai komunikasi terus dilakukan agar layanan penerbangan komersial dapat kembali dibuka. "Saya ingin ini menjadi sebuah pengalaman yang baik. Sejak awal kami bersama-sama memperjuangkan agar Bandara Husein bisa kembali beroperasi. Kami berbagi tugas dengan Pak Gubernur Dedi Mulyadi. Saya menjaga agar gagasan ini terus hidup. Sedangkan beliau melakukan komunikasi di tingkat pemerintah pusat," ujar Farhan saat diwawancarai di Balai Kota Bandung, Rabu, 29 Juli 2026. Menurut Farhan, perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah terbitnya Instruksi Presiden pada 26 Mei 2026 yang menjadi dasar percepatan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengoperasian kembali bandara tidak cukup hanya dengan menghadirkan maskapai penerbangan. Kesiapan Kota Bandung dalam memberikan kenyamanan kepada para penumpang juga menjadi faktor penting. "Jangan sampai penumpang yang datang atau akan berangkat merasa Bandung belum siap. Jangan sampai akses jalannya rusak, parkir tidak tertata, atau layanan transportasi belum memadai. Kesan pertama itu sangat penting," katanya. Karena itu, Pemkot Bandung masih terus mempercepat pembenahan sejumlah ruas jalan menuju kawasan bandara. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) diminta menuntaskan pekerjaan infrastruktur agar seluruh akses siap ketika penerbangan komersial kembali beroperasi. Baca Juga : IWEB Award 2026 Berikan Apresiasi kepada 14 Penerima Penghargaan atas Inovasi dan Keterbukaan Informasi Di luar pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan strategi promosi yang bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus menarik minat investor. Farhan menilai harga tiket pesawat yang relatif tinggi saat ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, Bandung harus mampu menawarkan pengalaman yang membuat masyarakat tertarik datang. "Kami bersama tim ekonomi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sedang mendesain berbagai bentuk promosi agar masyarakat memiliki alasan datang ke Bandung. Jadi bukan hanya terbang ke Bandung, tetapi mereka juga mendapatkan pengalaman wisata, kuliner, belanja, hingga berbagai kegiatan menarik yang hanya ada di Kota Bandung," ujarnya. Program promosi tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri pariwisata, sektor ekonomi kreatif, dunia usaha, hingga media. Harapannya, manfaat ekonomi dari kembali beroperasinya Bandara Husein dapat dirasakan lebih luas. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, optimistis reaktivasi Bandara Husein akan kembali menarik wisatawan mancanegara, terutama dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang selama ini menjadi pasar potensial bagi Kota Bandung. Menurutnya, penerbangan langsung menuju Bandung akan mendorong wisatawan menghabiskan waktu lebih lama di kota ini sehingga berdampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, hingga jasa. "Dengan adanya Bandara Husein, saya yakin wisatawan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei akan kembali datang. Mereka akan lebih lama berada di Bandung, menikmati kuliner, berbelanja, menggunakan jasa perawatan, hingga menginap di hotel-hotel. Ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan sektor hotel dan restoran," kata Dedi. Di sisi lain, Dedi juga menjelaskan adanya pembagian peran baru antara dua bandara di Jawa Barat. Jika Bandara Husein difokuskan sebagai pintu masuk konektivitas, pariwisata, dan aktivitas ekonomi, maka Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan diarahkan menjadi pusat pengembangan industri pertahanan nasional. Dengan pembagian fungsi tersebut, kedua bandara diharapkan mampu saling melengkapi dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari sektor yang berbeda.***

800 Ton Sampah Bandung Bakal Dikirim ke Legok Nangka, Ini Persiapan yang Dilakukan Pemkot

Dadi Mulyanto — Thu, 30 Jul 2026 15:14:29 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota Bandung mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis menjelang beroperasinya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung. Fasilitas yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya. Sebagai bentuk dukungan terhadap proyek regional itu, Pemkot Bandung telah menyatakan komitmennya melalui penandatanganan sejumlah kesiapan operasional. Salah satunya adalah penyediaan armada pengangkut sampah dengan spesifikasi khusus serta pembangunan fasilitas pemilahan sebelum sampah dikirim ke TPPAS Legok Nangka. Baca Juga : Jangan Asal Cas! Ini 10 Tips Mengisi Daya HP Agar Baterai Lebih Awet dan Tahan Lama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan seluruh sampah dari Kota Bandung nantinya tidak akan langsung dibawa ke lokasi pengolahan akhir. Proses pemilahan akan menjadi tahapan wajib agar pengelolaan sampah berjalan sesuai konsep yang diterapkan di Legok Nangka. "Pokoknya Kota Bandung sudah berkomitmen. Kita sudah menandatangani pengadaan mobil transportasi khusus. Kita juga sudah menyiapkan lahan untuk pemilahan. Sampah dari Kota Bandung harus dipilah terlebih dahulu sebelum dibawa ke Legok Nangka menggunakan kendaraan khusus," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu, 29 Juli 2026. Setiap harinya, Kota Bandung diproyeksikan mengirim sekitar 800 ton sampah ke TPPAS Legok Nangka. Karena lokasi fasilitas berada di kawasan berbukit, kendaraan pengangkut harus dirancang dengan kemampuan yang berbeda dibanding armada biasa. Farhan menjelaskan kendaraan tersebut harus mampu melintasi medan yang menanjak sekaligus memiliki sistem keselamatan yang memadai. "Kendaraannya berbeda. Harus kuat menanjak dan memiliki sistem pengereman yang baik karena jalurnya naik dan turun. Jadi memang membutuhkan kendaraan yang dirancang khusus untuk operasional menuju Legok Nangka," katanya. Baca Juga : PTDI Kirim NC212i Troop Transport, Rainmaking, dan Camera untuk TNI AU Menurutnya, kehadiran TPPAS Legok Nangka menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah di Bandung Raya. Sistem baru ini dirancang agar sampah yang sudah dipilah dapat diolah menggunakan teknologi yang lebih modern sehingga ketergantungan terhadap pola pembuangan konvensional semakin berkurang. Di sisi lain, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti juga akan memperoleh fungsi baru. Lokasi tersebut dipersiapkan sebagai pusat pengolahan sampah organik hasil pemilahan dari Kota Bandung. "Sarimukti nantinya akan dijadikan tempat pengolahan organik. Setelah dipilah, sampah organik akan dibawa ke Sarimukti untuk diolah. Pengolahannya akan menggunakan berbagai teknologi," ujarnya. Salah satu teknologi yang didorong adalah pemanfaatan gas metana dari sampah organik melalui proses gasifikasi. Selain meningkatkan nilai ekonomi sampah, metode tersebut juga dinilai mampu membantu menekan emisi gas rumah kaca. "Salah satu teknologi yang saya dorong adalah gasifikasi metana dari tumpukan sampah organik. Ini menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan nilai tambah pengelolaan sampah," katanya. Baca Juga : Semester I 2026, Ketepatan Waktu Keberangkatan KA Penumpang Daop 2 Bandung Capai 99,85 Persen Farhan juga memastikan kapasitas pengiriman sampah Kota Bandung ke TPPAS Legok Nangka tidak mengalami perubahan. Kuota sekitar 800 ton per hari tetap mengacu pada perjanjian kerja sama yang telah diteken sejak 2018. "Sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani tahun 2018, tidak ada perubahan ataupun penyesuaian. Tinggal kita mengatur pelaksanaannya," ungkapnya. Dengan kesiapan armada khusus, fasilitas pemilahan, hingga optimalisasi pengolahan sampah organik di Sarimukti, Pemkot Bandung berharap sistem persampahan yang baru mampu menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan bagi Kota Bandung maupun wilayah Bandung Raya.***

Kecelakaan Beruntun di Depan Terminal Leuwipanjang Bandung, Sejumlah Kendaraan Ringsek, Polisi Selidiki Penyebab

Ginevara — Wed, 29 Jul 2026 14:34:46 +0700

Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, pada Rabu (29/7/2026) siang. Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah kendaraan dan sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Peristiwa itu terekam dalam video amatir yang beredar di media sosial dan memperlihatkan kondisi di lokasi sesaat setelah tabrakan terjadi. Rekaman tersebut menunjukkan sebuah mobil minibus mengalami kerusakan berat pada bagian depan dan belakang akibat benturan keras.

Tak hanya kendaraan, sebuah gerobak milik pedagang di sekitar lokasi juga tampak hancur akibat terdampak kecelakaan. Sementara itu, sebuah truk berwarna merah dan beberapa kendaraan lainnya terlihat berhenti di lokasi dengan kondisi penyok dan rusak di beberapa bagian. Baca Juga : Viral! Detik-detik Truk Bermuatan Asbes Kecelakaan di Nagreg, Muatan Berserakan Picu Macet Panjang

Puing-puing kendaraan serta barang dagangan berserakan di badan jalan. Bahkan, sebuah pelat nomor kendaraan dengan nomor polisi D 6719 UCO terlihat terlepas dan berada di tengah jalan, menggambarkan kerasnya benturan yang terjadi.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun di lokasi, kecelakaan tersebut mengakibatkan korban jiwa serta sejumlah korban luka. Namun, hingga saat ini pihak berwenang masih melakukan pendataan sehingga jumlah pasti korban belum diumumkan secara resmi.

Petugas kepolisian bersama tim terkait langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas, mengevakuasi kendaraan yang terlibat, serta mengamankan area kejadian agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari para saksi guna memastikan kronologi lengkap insiden tersebut.

Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kecelakaan dan menunggu informasi resmi dari kepolisian. Pengendara yang melintas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta juga diminta berhati-hati serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

BNPB Salurkan 4.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Bandung Barat

Dadi Mulyanto — Wed, 29 Jul 2026 14:06:49 +0700

TERASBANDUNG.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menangani dampak kekeringan yang melanda Kabupaten Bandung Barat dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami krisis air selama musim kemarau. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan distribusi air bersih dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat. "BPBD setempat telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 4.000 liter guna memenuhi kebutuhan harian warga yang terdampak kekeringan," kata dia, dikutip dari Antara. Baca Juga : Job Fair Future Connect 2026 Bandung Selatan Buka 3.019 Lowongan Kerja dari 30 Perusahaan Kekeringan terjadi di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (28/7). Berkurangnya pasokan air bersih berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di wilayah tersebut. BNPB mencatat sedikitnya 175 kepala keluarga (KK) atau sekitar 520 jiwa merasakan dampak dari menurunnya ketersediaan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Bandung Barat mengerahkan dua ritase mobil tangki yang mendistribusikan total 4.000 liter air bersih langsung ke kawasan permukiman terdampak. Selain memastikan bantuan tersalurkan, BNPB juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memantau kondisi di lapangan, khususnya terkait ketersediaan air bersih di Kecamatan Batujajar dan wilayah lain yang berpotensi mengalami kekeringan. Baca Juga : Korban Tewas Gempa Jepang Terus Bertambah! Sudah 13 Orang, Tim Penyelamat Berpacu dengan Waktu Langkah tersebut dilakukan agar penanganan darurat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mampu mengurangi risiko krisis air bersih selama musim kemarau. Abdul Muhari berharap upaya yang dilakukan pemerintah bersama BPBD dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meminimalkan dampak kekeringan yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan.***

Job Fair Future Connect 2026 Bandung Selatan Buka 3.019 Lowongan Kerja dari 30 Perusahaan

Dadi Mulyanto — Wed, 29 Jul 2026 13:11:02 +0700

TERASBANDUNG.COM – Kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan kembali dibuka. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung akan menggelar Job Fair Future Connect 2026 pada Kamis, 30 Juli 2026, di Miko Mall, Jalan Raya Kopo, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Pada bursa kerja ini, sebanyak 30 perusahaan membuka 3.019 lowongan pekerjaan yang dapat dilamar oleh pencari kerja dengan latar belakang pendidikan mulai dari SMP, SMA/SMK, Diploma, S1 hingga S2. Informasi tersebut disampaikan dalam siaran langsung Radio Sonata yang berkolaborasi dengan PRFM pada Selasa (28/7/2026). Baca Juga : ITB Gandeng IPB, Unpad, dan Mitra Industri Dorong Produktivitas Susu Berkelanjutan melalui Suplementasi Zeolit Alam pada Pakan Sapi Perah Hadir sebagai narasumber Fungsional Madya Pengantar Kerja sekaligus Ketua Tim Pasar Kerja Disnaker Kota Bandung, Ilham Mulyana, serta Fungsional Pertama Pengantar Kerja Disnaker Kota Bandung, Cahyadi Maulana. Disnaker Perluas Akses Job Fair Tahun ini, Disnaker Kota Bandung menerapkan konsep baru dalam penyelenggaraan job fair. Jika sebelumnya kegiatan hanya berlangsung dua kali dalam setahun, kini layanan tersebut akan digelar lebih sering dengan cakupan wilayah yang bergantian. Menurut Ilham, pendekatan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah menjangkau layanan ketenagakerjaan tanpa harus datang ke lokasi yang sama setiap waktu. "Kalau tahun lalu dalam satu tahun hanya dua kali, berarti kesempatan masyarakat untuk bertemu dengan perusahaan juga hanya dua kali. Sekarang kami berupaya menggelarnya hampir setiap bulan. Skalanya memang lebih kecil, tetapi kami mendekatkan layanan ke masyarakat. Nanti ada di wilayah selatan, berikutnya di wilayah utara, sehingga masyarakat tidak harus selalu datang ke satu lokasi," ujar Ilham. Ia memastikan masyarakat yang pernah mengikuti job fair sebelumnya tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan kali ini. Baca Juga : Korban Tewas Gempa Jepang Terus Bertambah! Sudah 13 Orang, Tim Penyelamat Berpacu dengan Waktu "Tentu saja boleh. Bagi yang sudah memiliki akun di aplikasi NEW BIMMA, cukup masuk kembali dan memilih lowongan yang sesuai. Sekarang juga sudah ada fitur baru yang semakin memudahkan pencari kerja," ujarnya. NEW BIMMA Kini Dilengkapi Fitur Job Matching Disnaker Kota Bandung terus mengembangkan aplikasi NEW BIMMA agar proses pencarian kerja menjadi lebih efektif. Salah satu inovasi terbaru adalah hadirnya fitur job matching, yang mampu mencocokkan profil pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan data pendidikan, pengalaman, keterampilan, minat, hingga sertifikat yang dimiliki. Semakin lengkap data yang diisi, semakin tinggi tingkat akurasi pencocokan yang dihasilkan. Bahkan perusahaan dapat langsung menemukan kandidat dengan persentase kecocokan tertinggi untuk kemudian menghubungi mereka mengikuti proses rekrutmen. "Semakin lengkap profil yang diisi, semakin akurat hasil job matching-nya. Perusahaan juga dapat melihat kandidat yang memiliki tingkat kecocokan tinggi, bahkan hingga 100 persen, lalu menghubungi kandidat tersebut untuk mengikuti proses rekrutmen," jelas Ilham. Menurutnya, perusahaan saat ini semakin mengutamakan kompetensi dibanding sekadar latar belakang pendidikan formal. "Saat ini perusahaan tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi yang dimiliki pelamar. Kompetensi tambahan menjadi nilai lebih yang sangat dibutuhkan dalam proses rekrutmen," ujarnya. Pelaksanaan job fair yang telah digelar sepanjang tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Baca Juga : Rem Cakram Motor Sering Berbunyi? Ini Penyebab Utama dan Cara Mengatasinya Sebelum Makin Parah Ilham mengungkapkan, hingga kini lebih dari 500 warga Kota Bandung telah berhasil memperoleh pekerjaan melalui rangkaian job fair yang diselenggarakan Disnaker. Jumlah tersebut belum termasuk peserta yang berasal dari luar Kota Bandung. "Sampai saat ini sudah lebih dari 500 warga Kota Bandung yang berhasil diterima bekerja. Belum termasuk peserta dari luar Kota Bandung karena memang tidak kami data secara khusus," ungkap Ilham. Wajib Daftar Lewat NEW BIMMA Sementara itu, Cahyadi Maulana menjelaskan bahwa seluruh peserta wajib melakukan registrasi melalui aplikasi NEW BIMMA atau situs resmi Disnaker Kota Bandung. Kini aplikasi tersebut telah dilengkapi fitur Ticketing Job Fair yang berfungsi sebagai tiket masuk ke lokasi acara. "Sekarang di NEW BIMMA sudah tersedia layanan Ticketing Job Fair yang menjadi tiket masuk ke acara job fair. Setelah peserta berada di lokasi, mereka dapat langsung melamar ke perusahaan yang dituju melalui aplikasi NEW BIMMA," jelas Cahyadi. Ia juga mengingatkan agar seluruh pencari kerja melengkapi profil pada aplikasi karena data tersebut akan menjadi representasi CV yang dapat diakses langsung oleh perusahaan. "Profil di NEW BIMMA pada dasarnya seperti CV. Jadi, lengkapi data pendidikan, pengalaman, keterampilan, hingga sertifikat yang dimiliki agar perusahaan semakin tertarik," ujarnya. Ada Coaching Clinic dan Tes Psikologi Gratis Tak hanya menyediakan ribuan lowongan kerja, Job Fair Future Connect 2026 juga menghadirkan Coaching Clinic Ketenagakerjaan, khususnya bagi para pencari kerja dan lulusan baru. Dalam sesi tersebut peserta akan memperoleh pembekalan mengenai penyusunan CV yang menarik, strategi menghadapi HRD, teknik wawancara kerja, hingga persiapan memasuki dunia profesional. "Kami menyiapkan satu sesi khusus Coaching Clinic Ketenagakerjaan. Di sana peserta akan mendapatkan materi tentang cara menyusun CV yang baik, persiapan saat bertemu HRD, teknik menghadapi wawancara kerja, hingga berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja," ujar Cahyadi. Baca Juga : NGERI! Gempa Dahsyat Hantam Jepang, Bangunan Runtuh dan Ribuan Warga Mengungsi Selain itu, peserta juga dapat mengikuti tes psikologi untuk membantu mengenali potensi diri, karakter, serta bidang pekerjaan yang paling sesuai dengan kompetensi masing-masing. Di luar penyelenggaraan job fair, Disnaker Kota Bandung juga terus mengembangkan berbagai pelatihan berbasis kompetensi, seperti public speaking, digital marketing, dan sejumlah pelatihan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. "Kami terus mendorong masyarakat untuk memiliki kompetensi tambahan. Karena itu, Disnaker Kota Bandung menyelenggarakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi, seperti public speaking, digital marketing, dan pelatihan lainnya. Kompetensi tambahan ini terbukti menjadi nilai lebih yang dibutuhkan perusahaan saat merekrut tenaga kerja," kata Cahyadi. Masyarakat yang ingin mengikuti Job Fair Future Connect 2026 masih dapat melakukan pendaftaran hingga hari pelaksanaan selama kuota peserta masih tersedia. Registrasi dapat dilakukan melalui aplikasi NEW BIMMA maupun situs Disnaker Kota Bandung, sedangkan panduan pendaftaran tersedia melalui akun Instagram @bdg.disnaker.***

Kasus HIV/AIDS di Bandung Capai 10.771, Wali Kota Farhan Perkuat Strategi STOP dan Tolak Stigma ODHIV

Dadi Mulyanto — Tue, 28 Jul 2026 19:41:23 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Selain menitikberatkan pada penanganan medis, pemerintah juga mendorong pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menekan angka penularan sekaligus menghapus stigma terhadap Orang dengan HIV (ODHIV). Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat membuka Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2026 di Arion Hotel, Kota Bandung, Selasa (28/7/2026). Dalam kesempatan itu, Farhan menegaskan bahwa keberhasilan mengendalikan HIV/AIDS tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun layanan kesehatan. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat, disiplin menjalankan program pencegahan, dan sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memutus rantai penyebaran virus. Baca Juga : Bandara Husein Kantongi Sertifikat Operasional, Siap Sambut Kembali Penerbangan Boeing 737-800 “Yang kita lawan adalah virus HIV dan perilaku yang berisiko menularkannya. Bukan manusianya. Tidak boleh ada stigma dan diskriminasi terhadap siapa pun,” kata Farhan dikutip melalui siaran pers Humas Kota Bandung, Selasa (287). Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan agar penanganan HIV/AIDS di Kota Bandung berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat kampanye penghapusan stigma terhadap ODHIV. Farhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari perangkat daerah, Dinas Kesehatan, kecamatan, kelurahan, Kementerian Agama, Baznas Kota Bandung hingga berbagai organisasi masyarakat yang aktif mendampingi masyarakat. Kasus HIV/AIDS Masih Menjadi Tantangan Data Dinas Kesehatan Kota Bandung menunjukkan bahwa hingga Mei 2026 terdapat 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif sejak 1991. Dari seluruh faktor risiko penularan, hubungan seksual heteroseksual masih menjadi penyumbang terbesar dengan persentase 38,53 persen. Baca Juga : 8 Tempat Makan Dekat Stadion Si Jalak Harupat yang Wajib Dicoba, Cocok Sebelum atau Sesudah Nonton Persib Melihat dinamika tersebut, Farhan menilai strategi penanggulangan harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan pola penularan tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa Kota Bandung telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam penanganan HIV/AIDS, mulai dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 hingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan AIDS. Regulasi tersebut menjadi pijakan untuk mendukung pencapaian target global 3 Zero 2030, yakni nol infeksi baru HIV, nol kematian akibat AIDS, serta nol stigma dan diskriminasi. Namun demikian, Farhan mengingatkan agar keberadaan regulasi tidak disalahartikan sebagai pembenaran untuk memberi label negatif terhadap kelompok tertentu. “Siapa pun selama dia manusia adalah saudara kita. Pendekatan kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Diskriminasi hanya akan membuat penanggulangan HIV/AIDS semakin sulit,” ujarnya. Dorong Deteksi Dini dan Pengobatan Berkelanjutan Dalam arahannya, Farhan juga meminta Satpol PP bersama Dinas Sosial memperkuat pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS sebagai bagian dari langkah pencegahan. Di sisi lain, masyarakat didorong untuk lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk melalui donor darah yang dapat menjadi salah satu sarana skrining penyakit menular. Baca Juga : Khitan Massal LAZ Darul Hikam Hadirkan Senyum bagi 51 Anak Yatim dan Dhuafa Farhan kembali memperkenalkan strategi STOP, yakni Suluh, Temukan, Obati, dan Pertahankan, sebagai pendekatan utama dalam pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung. Ia menekankan bahwa keberhasilan strategi tersebut tidak hanya bergantung pada deteksi dini, tetapi juga pada kepatuhan pasien menjalani terapi hingga tuntas. “Deteksi dini sangat penting. Yang tidak kalah penting adalah memastikan mereka yang terdiagnosis mendapatkan pengobatan secara konsisten hingga tuntas,” jelasnya. Selain HIV/AIDS, Farhan juga menyoroti persoalan tuberkulosis (TB) yang dinilai berkaitan erat dengan kualitas sanitasi lingkungan. Karena itu, ia mendorong peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui perbaikan sanitasi, kepatuhan menjalani pengobatan, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi seluruh unsur yang tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, termasuk perangkat daerah, tim ahli, kelompok kerja, sekretariat KPA, dan lembaga swadaya masyarakat. “Kegiatan ini merupakan amanat Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Harapannya seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus,” tutur Asep.***

Bandara Husein Kantongi Sertifikat Operasional, Siap Sambut Kembali Penerbangan Boeing 737-800

Dadi Mulyanto — Tue, 28 Jul 2026 19:34:33 +0700

TERASBANDUNG.COM – Bandara Internasional Husein Sastranegara memasuki babak baru dalam upaya memperkuat akses transportasi udara di Kota Bandung. Bandara tersebut kini dinyatakan siap mengoperasikan pesawat jet berbadan sedang, termasuk Boeing 737-800, setelah memenuhi seluruh persyaratan operasional yang ditetapkan pemerintah. Kesiapan itu ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Bandar Udara (SBU) Nomor 005.1/SBU/VII/2026 oleh Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Husein Sastranegara pada 23 Juli 2026. Sertifikasi tersebut menegaskan bahwa Bandara Husein telah memenuhi standar keselamatan dan operasional untuk melayani pesawat kategori narrow body, termasuk Boeing 737-800. Selain itu, fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di bandara juga telah memenuhi standar Kategori 7, yang menjadi syarat bagi operasional pesawat sekelas tersebut. Baca Juga : 8 Tempat Makan Dekat Stadion Si Jalak Harupat yang Wajib Dicoba, Cocok Sebelum atau Sesudah Nonton Persib Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia (Persero), Arie Ahsanurrohim, menyebut penerbitan sertifikat tersebut menjadi langkah strategis dalam proses optimalisasi Bandara Husein. "Terbitnya Sertifikat Bandar Udara menjadi bukti bahwa berbagai aspek kepatuhan dan kesiapan operasional telah dipenuhi sebagai bagian dari optimalisasi Bandara Husein," ujar Arie. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemenuhan persyaratan tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Udara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Infrastruktur Bandara Diperkuat Sejalan dengan kesiapan melayani pesawat jet berbadan sedang, PT Angkasa Pura Indonesia telah melakukan serangkaian peningkatan infrastruktur di sisi udara. Perbaikan dilakukan pada sejumlah titik landas pacu (runway), jalur penghubung (taxiway), serta area parkir pesawat (apron) agar mampu menunjang operasional pesawat dengan kapasitas yang lebih besar. Baca Juga : Khitan Massal LAZ Darul Hikam Hadirkan Senyum bagi 51 Anak Yatim dan Dhuafa Selain itu, kemampuan layanan PKP-PK juga ditingkatkan secara signifikan dari Kategori 5 menjadi Kategori 7, sehingga memenuhi standar keselamatan penerbangan yang dipersyaratkan. Terminal Lebih Modern dan Nyaman Transformasi Bandara Husein tidak hanya menyasar fasilitas operasional, tetapi juga pengalaman penumpang. Pengelola bandara menerapkan pengembangan berbasis tiga pilar utama, yakni Premises, People, dan Process. Pada aspek Premises, terminal penumpang direnovasi dengan konsep modern yang dipadukan dengan sentuhan budaya khas Jawa Barat. Sejumlah fasilitas publik juga diperbarui, mulai dari toilet, musala, ruang menyusui, area tunggu transportasi umum, hingga penataan fasad terminal dan kawasan taman di sisi udara. Bandara Husein juga kini memiliki coworking space, sehingga penumpang dapat tetap bekerja atau melakukan aktivitas produktif sambil menunggu jadwal penerbangan. Tingkatkan Layanan dan SDM Di sektor People, Angkasa Pura Indonesia memperkuat jumlah serta kompetensi personel agar sesuai dengan standar pelayanan bandara berkelas internasional. Baca Juga : Poskamling di Braga Disalahgunakan untuk Miras, Wali Kota Bandung Geram Sementara pada aspek Process, berbagai prosedur pelayanan terus disempurnakan, termasuk sistem keberangkatan dan kedatangan penumpang serta pengaturan area antar-jemput kendaraan agar lebih tertib, cepat, dan nyaman. Dengan seluruh peningkatan tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia optimistis Bandara Husein siap kembali melayani penerbangan niaga berjadwal maupun tidak berjadwal, baik untuk rute domestik maupun internasional, menggunakan pesawat jet maupun baling-baling. Optimalisasi Bandara Husein diharapkan mampu memperkuat konektivitas Kota Bandung dengan berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Langkah ini juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, investasi, serta perekonomian Jawa Barat secara keseluruhan.

Poskamling di Braga Disalahgunakan untuk Miras, Wali Kota Bandung Geram

Ely Kurniawati — Tue, 28 Jul 2026 11:39:18 +0700

TERASBANDUNG.COM - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti penyalahgunaan pos keamanan lingkungan (poskamling) di kawasan Braga yang justru dijadikan tempat konsumsi minuman beralkohol ilegal. Ia mengaku malu atas kejadian tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk memberantas peredaran minuman keras ilegal di wilayahnya. “Ini sangat memalukan. Poskamling yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan malah dipakai untuk mabuk-mabukan. Kejadiannya ada di wilayah Braga,” ujar Farhan, Senin (27/7/2026). Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa para pemuda yang terlibat bukan merupakan warga setempat. Meski demikian, Farhan menilai kejadian ini tetap menjadi pukulan serius bagi citra keamanan lingkungan di Kota Bandung. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan mengambil langkah tegas dengan membongkar jaringan peredaran minuman beralkohol ilegal yang dinilai menjadi salah satu pemicu kejadian tersebut. Selain itu, Pemkot Bandung juga telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung dan BNN Provinsi Jawa Barat untuk menekan peredaran narkotika serta obat-obatan keras. Upaya ini dilakukan melalui operasi gabungan yang saat ini tengah berjalan. Farhan mengungkapkan bahwa pola peredaran narkoba kini semakin kompleks. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk menghindari penegakan hukum, salah satunya dengan sistem transaksi tanpa tatap muka. “Ada modus baru, di mana pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual. Mereka janjian di lokasi tertentu seperti taman, barang ditempel di titik tertentu, lalu pembeli tinggal mengambil setelah melakukan transfer,” jelasnya. Ia berharap kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat berjalan efektif dalam menekan angka peredaran narkoba dan minuman keras ilegal di Kota Bandung. Lebih lanjut, Farhan kembali menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling). Menurutnya, siskamling merupakan garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan. “Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat. Mulai dari Linmas, kepolisian, TNI, hingga pengurus wilayah harus bersinergi,” katanya. Ia juga mengimbau kepada para orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak, khususnya saat berada di luar rumah. Komunikasi yang baik dalam keluarga dinilai penting untuk mencegah keterlibatan generasi muda dalam aktivitas negatif. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menekan peredaran minuman keras ilegal dan narkoba yang kian meresahkan masyarakat.***

BMKG Ungkap Puncak Kemarau di Bandung, Siang Capai 32 Derajat dan Malam Lebih Dingin

Dadi Mulyanto — Mon, 27 Jul 2026 16:40:48 +0700

TERASBANDUNG.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung menyatakan wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung Raya, kini memasuki fase puncak musim kemarau. Periode tersebut diperkirakan berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus 2026 dengan karakteristik cuaca yang semakin cerah, curah hujan menurun, serta perbedaan suhu yang cukup terasa antara siang dan malam. Prakirawan Cuaca BMKG Bandung, Yuni Yulianti, menjelaskan bahwa puncak musim kemarau di kawasan Bandung Raya umumnya terjadi pada Agustus. Kondisi ini dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang membawa massa udara dingin dan kering menuju wilayah Indonesia bagian selatan. Baca Juga : DPRD Bandung Dorong Bank Bandung Jadi Perseroda, Targetkan PAD Meningkat dan UMKM Makin Berkembang "Hal ini ditandai dengan sudah sangat berkurangnya awan-awan konvektif yang berpotensi membentuk hujan. Selain itu, suhu udara pada pagi dan dini hari terasa lebih dingin akibat angin monsun Australia yang membawa udara dingin dan kering," ujar Yuni, Jumat, 24 Juli 2026. BMKG menjelaskan, berkurangnya tutupan awan membuat sinar matahari dapat mencapai permukaan bumi secara lebih maksimal. Akibatnya, suhu udara pada siang hari meningkat dan di Bandung diperkirakan berada di kisaran 31 hingga 32 derajat Celsius. Sebaliknya, saat malam hingga menjelang pagi, panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih mudah dilepaskan ke atmosfer karena minimnya tutupan awan. Kondisi inilah yang menyebabkan udara terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Perbedaan suhu yang cukup kontras antara siang dan malam merupakan karakter umum saat wilayah memasuki puncak musim kemarau. Awal Kemarau Datang Lebih Lambat Menanggapi anggapan bahwa kondisi cuaca saat ini berkaitan langsung dengan pemanasan global, Yuni menjelaskan durasi musim kemarau tahun 2026 secara umum masih berada dalam kategori normal. Namun, awal musim kemarau di Bandung Raya memang mengalami keterlambatan karena baru dimulai pada Juni. "Secara durasi masih cukup normal. Di Bandung Raya, awal musim kemarau baru dimulai pada Juni sehingga memang sedikit terlambat memasuki musim kemarau," jelasnya. Baca Juga : Bandung Siap Punya BRT Modern, Farhan Ungkap Tarif Rp7.000 dan Nasib Angkot Menurut BMKG, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim global, salah satunya fenomena El Niño yang menyebabkan suhu permukaan laut di kawasan Pasifik ekuator lebih hangat dari kondisi normal. Fenomena El Niño turut berdampak pada berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat. Karena itu, BMKG memperkirakan intensitas hujan selama musim kemarau tahun ini akan lebih rendah dibandingkan rata-rata klimatologis. "Untuk musim kemarau tahun ini memang curah hujannya lebih rendah dibandingkan klimatologisnya atau lebih sedikit," tandasnya. BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, seperti peningkatan suhu pada siang hari, udara yang lebih dingin saat malam hingga dini hari, serta potensi berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.***

DPRD Bandung Dorong Bank Bandung Jadi Perseroda, Targetkan PAD Meningkat dan UMKM Makin Berkembang

Dadi Mulyanto — Mon, 27 Jul 2026 16:31:37 +0700

TERASBANDUNG.COM - DPRD Kota Bandung mendorong perubahan status Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi bank milik daerah agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usulan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung. Wakil Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, menilai pembahasan raperda harus dilakukan secara terstruktur agar menghasilkan regulasi yang mampu menjadi landasan kuat bagi pengembangan Bank Bandung di masa mendatang. Baca Juga : Bandung Siap Punya BRT Modern, Farhan Ungkap Tarif Rp7.000 dan Nasib Angkot Untuk itu, Pansus 18 mendorong penyusunan matriks pembahasan sebagai pedoman dalam mengkaji setiap pasal agar proses penyusunan regulasi berjalan lebih sistematis. Menurut Indri, Bank Bandung masih memiliki sejumlah tantangan yang harus dibenahi, mulai dari tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi optimisme DPRD terhadap prospek bank milik daerah tersebut. Optimisme itu semakin menguat setelah Pansus 18 melakukan konsultasi ke Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo). Dari kunjungan tersebut, DPRD memperoleh berbagai masukan mengenai strategi transformasi BPR menjadi Perseroda yang lebih profesional, sehat, dan kompetitif. "Kita harus memiliki semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui Pansus 18 ini kita ingin menghadirkan perubahan sehingga BPR Bandung dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Kota Bandung," ujar Indri. Fokus Perluas Pembiayaan UMKM DPRD menilai perubahan status menjadi Perseroda harus diikuti dengan peningkatan fungsi Bank Bandung sebagai lembaga keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk sektor ekonomi kreatif yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Kota Bandung. Dengan peran tersebut, Bank Bandung diharapkan tidak hanya menjadi penyumbang PAD, tetapi juga mampu mempercepat pertumbuhan usaha masyarakat. Baca Juga : Kasus Begal Arcamanik Bandung: Farhan Pastikan Korban Dapat Perawatan Maksimal, Polisi Terus Buru Pelaku Meski memiliki potensi besar, Indri mengungkapkan masih banyak warga yang belum mengenal keberadaan maupun layanan Bank Bandung. Temuan itu diperoleh dari berbagai kegiatan pertemuan dengan masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar upaya sosialisasi dilakukan secara lebih masif melalui kolaborasi dengan Bagian Perekonomian, organisasi perangkat daerah (OPD), serta memanfaatkan berbagai platform digital. Perkuat Kolaborasi dan Pengawasan Selain memperluas sosialisasi, DPRD juga mengusulkan penguatan sinergi antara Bank Bandung dengan OPD yang membina UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan program pembiayaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank milik pemerintah daerah. "Kita samakan visi dan spirit untuk membangun kembali BPR Bandung. Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya yakin BPR Bandung dapat bangkit dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD Kota Bandung," katanya. Dalam pembahasan raperda, Indri juga menilai aspek pengawasan terhadap Bank Bandung perlu diperkuat. Menurutnya, mekanisme pengawasan yang ada saat ini masih perlu disempurnakan agar tata kelola perusahaan menjadi lebih akuntabel dan transparan. Untuk menyempurnakan substansi regulasi, Pansus 18 berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Bank Bandung. DPRD juga menilai Bank Bandung memerlukan kepastian kebijakan terkait ruang lingkup usaha yang dapat dijalankan. Sebagai bank milik daerah, keberpihakan pemerintah dinilai penting agar Bank Bandung dapat menjalankan fungsi strategisnya dalam mendukung pembangunan ekonomi tanpa harus bersaing secara bebas dengan bank umum. "DPRD Kota Bandung harus dilibatkan dalam ekosistem ekonomi di Pemkot Bandung," pungkasnya.***

Bandung Siap Punya BRT Modern, Farhan Ungkap Tarif Rp7.000 dan Nasib Angkot

Dadi Mulyanto — Mon, 27 Jul 2026 16:22:45 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Selain memperkuat sistem angkutan massal, proyek ini juga dinilai mampu membuka peluang investasi baru untuk mendukung penataan kawasan perkotaan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor BRT. Kebijakan tersebut diterapkan karena nantinya kendaraan tidak lagi diperbolehkan parkir di badan jalan, begitu pula aktivitas pedagang kaki lima di sepanjang jalur utama BRT. Baca Juga : Kasus Begal Arcamanik Bandung: Farhan Pastikan Korban Dapat Perawatan Maksimal, Polisi Terus Buru Pelaku "Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan," kata Farhan dikutip dari keterangan resmi, Senin (27/7/2026). Skema PSO Disiapkan, Tarif BRT Ditargetkan Terjangkau Farhan menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung telah memberikan dukungan terhadap skema Public Service Obligation (PSO) sejak 2024. Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang akan memperoleh manfaat besar dari penyelenggaraan layanan transportasi massal tersebut. Agar masyarakat semakin tertarik beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, Pemkot Bandung juga mengusulkan tarif BRT tetap terjangkau. Baca Juga : Bandung Mulai Dilanda Kekeringan, Begini Strategi Pemkot Jaga Pasokan Air Bersih "Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik," ujarnya. Dengan tarif yang kompetitif, pemerintah berharap penggunaan transportasi publik meningkat sehingga kepadatan lalu lintas di Kota Bandung dapat berkurang secara bertahap. Angkot Tetap Beroperasi, Berubah Jadi Feeder Listrik Farhan memastikan kehadiran BRT tidak akan menghapus keberadaan angkutan kota yang selama ini menjadi bagian dari sistem transportasi Bandung. Sebaliknya, angkot akan menjalani transformasi fungsi menjadi armada feeder berbasis kendaraan listrik yang bertugas menghubungkan permukiman dengan koridor utama BRT. Skema tersebut diharapkan menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan. Baca Juga : Bingung Mau Makan Siang? Ini 10 Tempat Kuliner Bandung yang Lagi Jadi Rebutan, Nomor 3 Bikin Ketagihan! "Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT," tutup Farhan. Melalui integrasi BRT dengan layanan feeder listrik serta penataan kawasan di sepanjang koridor, Pemerintah Kota Bandung menargetkan terciptanya sistem transportasi publik yang lebih modern, nyaman, dan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.***