Bandung Dukung Program Perumahan Jabar: Target 100.000 Rumah Subsidi untuk Rakyat

TERASBANDUNG.COM - Pemkot Bandung menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Agenda ini sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kamis 18 September 2025.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir bersama jajaran camat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program yang dinilai mampu mempercepat pemenuhan hunian layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemkot Bandung siap berkolaborasi karena program ini sejalan dengan visi kota yang ingin menghadirkan rumah layak huni bagi warganya,” ujar Farhan dalam keterangan persnya.

100.000 Rumah Subsidi di Jawa Barat

Lewat kolaborasi lintas sektor, Pemprov Jawa Barat menargetkan pembangunan 100 ribu rumah subsidi, yang menjadi bagian dari program nasional penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat. Pembangunan akan mengusung konsep padat karya, gotong royong, serta melibatkan UMKM lokal sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pembangunan perumahan rakyat harus berkeadilan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek investasi.

“Rumah adalah fondasi kesejahteraan keluarga. Dari rumah yang baik lahir anak-anak sehat, keluarga harmonis, dan masyarakat sejahtera,” tuturnya.

Perumahan Jadi Penopang Kesejahteraan

Menurut Dedi, persoalan kemiskinan kerap bersumber dari rumah tidak layak huni, pola konsumsi boros, hingga pernikahan tanpa perencanaan. Karena itu, negara tidak hanya dituntut meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menekan biaya hidup.

“Pendidikan harus terjangkau, anak-anak tidak boleh terbebani biaya tambahan yang tidak perlu,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Jabar mengalihkan anggaran dari proyek-proyek digital yang dinilai kurang berdampak langsung, ke arah pembangunan dasar seperti sekolah, jalan, listrik, drainase, penerangan, hingga perumahan rakyat.

Selain itu, disiapkan pula perlindungan sosial-ekonomi berupa jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan bantuan untuk pasien rumah sakit. Program KUR Perumahan menjadi pintu masuk untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dukungan Pemerintah Pusat

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut KUR Perumahan sebagai terobosan besar hasil kolaborasi lintas kementerian dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto.

“APBN hanya mampu menyiapkan 280 ribu unit, sementara target nasional 3 juta unit. Maka KUR Perumahan hadir sebagai solusi agar rakyat bisa lebih mudah memiliki rumah,” jelas Maruarar.

Ia menambahkan, setiap pembangunan satu unit rumah subsidi bisa melibatkan sedikitnya lima pekerja. Jika ratusan ribu rumah dibangun, dampaknya akan menghidupkan jutaan orang, mulai dari petani, sopir truk, hingga warung makan dan toko bangunan.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menambahkan backlog perumahan di Indonesia harus segera ditekan karena banyak keluarga sudah berumah tangga tetapi belum memiliki hunian layak.

“Program ini dibangun dengan ekosistem lengkap, mulai dari pemerintah, perbankan, pengembang, hingga basis data dari BPS,” ujarnya.

Efek Berganda untuk Ekonomi Nasional

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi program perumahan ini. Menurutnya, sektor ini memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Setiap Rp1 juta investasi di sektor perumahan dapat menghasilkan output Rp1,9 juta. Backlog rumah tangga pun turun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta, atau berkurang 300 ribu unit dalam setahun,” kata Amalia. ***