TERASBANDUNG.COM - Kerja sama teknis antara Pemerintah Kota Bandung dan Kota Kawasaki, Jepang, dalam pengelolaan lingkungan air dinilai menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Kolaborasi ini dijalankan melalui Bandung City and Kawasaki City Gesuido Project (BKG), sebuah proyek yang berfokus pada perbaikan sistem air limbah domestik dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Manajer Unit Promosi Proyek Internasional, Misu Yukihiko, memaparkan bahwa tantangan terbesar Kota Bandung masih berada pada pengelolaan limbah rumah tangga.
Lebih dari 80 persen wilayah kota saat ini masih bergantung pada sistem perpipaan air limbah dan septic tank, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal.
Tantangan Pengelolaan Limbah Domestik Bandung
Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai persoalan teknis di lapangan. Beberapa sambungan pipa belum terhubung dengan sistem yang semestinya, sehingga limbah domestik langsung bermuara ke sungai. Selain itu, banyak septic tank yang tidak disedot secara rutin dan berpotensi mengalami kebocoran.
“Karena itu, kami menilai peningkatan kepedulian masyarakat menjadi poin penting yang harus dimasukkan dalam proyek ini,” kata Micu di Pendopo Kota Bandung, Rabu 21 Januari 2026.
Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek BKG melibatkan berbagai perangkat daerah di Kota Bandung, mulai dari DSDABM, DPKP, DLH, hingga Perumda Tirtawening.
Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, perusahaan daerah, serta masyarakat dalam upaya menjaga kualitas lingkungan air.
Hasil Nyata dan Dampak ke Masyarakat
Selama tiga tahun implementasi, proyek BKG mencatat capaian yang cukup masif. Sebanyak 13 kegiatan dilaksanakan di Kota Bandung dengan partisipasi 54 staf Pemerintah Kota Kawasaki.
Di sisi lain, lima kali pelatihan juga diikuti oleh 25 staf dari Kota Bandung yang dikirim langsung ke Kawasaki. Total sekitar 50 pertemuan telah berlangsung di kedua kota.
Dari sisi output, tim proyek berhasil menyusun berbagai materi edukasi, termasuk video dan konten visual dengan karakter khusus agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
Selain itu, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dilakukan melalui dua pelatihan staf yang diikuti 172 peserta, dengan hasil 84 persen di antaranya mengalami peningkatan pemahaman.
Upaya peningkatan kesadaran publik juga menyasar sektor pendidikan. Dua seminar digelar dengan melibatkan 338 siswa kelas 4 sekolah dasar beserta orang tua mereka.
Hasil survei menunjukkan 89 persen peserta mengalami peningkatan pemahaman, dan tiga bulan setelah kegiatan, 80 persen responden mulai menerapkan perubahan perilaku dalam keseharian.
Untuk memastikan keberlanjutan program, mekanisme transfer pengetahuan menjadi fokus utama. Para peserta pelatihan diharapkan mampu meneruskan pengetahuan tersebut kepada staf lain hingga menjangkau masyarakat luas.
Ke depan, terdapat tiga agenda utama yang akan terus dikembangkan, yaitu pelatihan berkelanjutan bagi staf, penguatan kapasitas di tingkat distrik, serta penyediaan materi edukasi sebagai bahan pembelajaran di sekolah dasar.
“Kami berharap mekanisme ini bisa mengakar di masyarakat Kota Bandung dan pada akhirnya menyebar ke wilayah yang lebih luas di Indonesia,” tutur Misu.
Penulis: Ely Kurniawati | Editor: Dadi Mulyanto
