Pemkot Bandung Gratiskan Pelayanan KB Jangka Panjang untuk Tekan Tingkat Pertumbuhan penduduk

Pemkot Bandung Gratiskan Pelayanan KB Jangka Panjang untuk Tekan Tingkat Pertumbuhan penduduk Pelayanan KB di Kota Bandung. (Pemkot Bandung)

TERASBANDUNG.COM - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, melaksanakan kegiatan Pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) secara gratis untuk masyarakat Kota Bandung.

Pelayanan MKJP IUD dan Implan dilaksanakan di Bidan Praktek Mandiri Bidan Sri Kecamatan Coblong.

Sedangkan metode MKJP Kontap Wanita MOW (Metode Operasi Wanita) dan Kontap Pria MOP (Metode Operasi Pria) dilaksanakan di RSAU dr Salamun.

Pelayanan IUD dan Implan diberikan kepada 50 akseptor warga kecamatan Coblong, dan pelayanan MOW 40 akseptor, sedangkan pelayanan MOP pada 3 akseptor dari berbagai Kecamatan di Kota Bandung.

Baca Juga: Ketua TP PKK Kota Bandung Ajak Generasi Muda Tebar Virus Membaca

Kepala Bidang KB DPPKB, dr Rosye Arosdiani Apip menyebutkan, pelayanan KB merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Bandung.

Pada pelaksanaannya, layanan ini terintegrasi dengan kegiatan percepatan penurunan stunting, juga kegiatan percepatan penurunan angka kematian Ibu dan Bayi. Termasuk sebagai salah satu upaya sosialisasi pemenuhan hak-hak reproduksi kepada masyarakat.

“Harapannya seluruh psangan usia subur Kota Bandung bisa untuk memahami dan merencanakan reproduksinya untuk bisa mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera dengan perencanaan keluarga yang baik,” ujar Rosye dilansir dari laman resmi Pemkot Bandung.

Ia menambahkan, pada 2022, target pelayanan MOW sebanyak 351 dan MOP 16. Sedangkan sampai hari, ini sudah terlaksana sekitar 250 MOW, dan 14 MOP.

Baca Juga: Mencegahan dan Menanggulangan HIV-AIDS, Pemkot Bandung Gelar Pelatihan Warga Peduli AIDS

“Diharapkan sampai akhir tahun bisa memenuhi target yang telah ditetapkan,” ucapnya.

Untuk diketahui, pelayanan KB MOW dan MOP adalah pelayanan KB dengan metode operasi.

Sebelum pelaksanaan operasi, akseptor diharuskan melakukan screening kesehatan termasuk rapid antigen untuk memastikan semua akseptor yang dilakukan tindakan dalam kondisi sehat.**

Penulis: Teguh Nurtanto | Editor: Teguh Nurtanto

Berita Terkini