TERASBANDUNG.COM – Guna memastikan keberlangsungan penyediaan listrik tetap terjaga, PLN gencar melakukan pengamanan asset ketenagalistrikan melalui program sertifIkasi asset tanah.
Melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Bandung, PLN menerbitkan 271 sertipikat sepanjang tahun 2023.
Pencapaian ini berhasil diraih di penghujung bulan Desember 2023, saat Manager UPT Bandung, Muh. Taufik Ahmad menerima sebanyak 22 persil sertipikat dari Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bandung pada Desember lalu.
Taufik mengatakan, koordinasi dan sinergi yang telah terjalin antara PLN dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi satu langkah penting sekaligus kunci dalam mendukung pengamanan aset Negara di tahun 2023 dan 2024 mendatang.
“Proses di sepanjang tahun 2023 ini tidak bisa tercapai tanpa adanya dukungan penuh dari Badan Pertanahan Nasional, mulai tahap pengukuran hingga percepatan proses sertifikasi. Kolaborasi tersebut mampu memangkas serta memberikan titik temu atas kendala-kendala lapangan yang dihadapi, diantaranya kendala terkait permasalahan-permasalahan sosial dan permasalahan teknis,” kata Taufik.
Di wilayah kerja UPT Bandung sepanjang 2023, total sebanyak 271 Persil sertipikat tanah berhasil diterbitkan dari target 260 Persil atau melampaui target setara dengan 104%.
Adapun asset tanah berupa tapak tower yang berhasil diamankan melalui proses sertifikasi tersebut tersebar disejumlah wilayah diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kota Bandung.
Untuk tahun 2024 ini, UPT Bandung memiliki target untuk mengamankan asset tanah berupa tapak tower sebanyak 126 persil, dimana mayoritasnya berapa di Kabupaten Bandung. Upaya tersebut juga dibarengi dengan berbagai program pendukung untuk mencapai tata kelola asset yang lebih baik diantaranya penyelesaian permasalahan hukum asset, pengamanan asset, dan pendayagunaan serta pembenahan asset PLN.
General Manager PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT), Tejo Whardiyono, menyampaikan komitmen untuk memastikan seluruh asset milik PLN yang berada di wilayah kerja UIT JBT dapat tercatat sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, salah satunya dengan penerbitan dokumen legal pada setiap tanah tempat instalasi PLN berdiri.
“Kami berharap, kolaborasi dan dukungan dari stakeholder terkait terutama Kementerian ATR BPN dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga seluruh asset PLN dapat tersertifikasi 100 persen,” pungkas Tejo.
Penulis: Sirojul Mutaqien | Editor: Sirojul Mutaqien
